Keistimewaan Yogyakarta dalam Perdebatan

Politik “keistimewaan” dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kraton Jogja dr gerbang utara @2008

IMMAWAN Wahyudi, politisi Partai Amanat Nasional, saya kira legislator yang cukup paham tentang apa yang dibicarakan. Ini soal bagaimana mengatur keistimewaan Yogyakarta. Dia menduduki kursi dewan sejak 1999. Dia sekretaris panitia khusus pada saat isu pengaturan keistimewaan Yogya mencuat selepas jatuhnya Soeharto Mei 1998. Di parlemen daerah bilangan Malioboro, jantung kota Yogya, Immawan anggota komisi A dan ketua Badan Kehormatan. Dia ketua daerah partai berlambang matahari biru itu.

Immawan satu dari enam legislator yang mengusulkan pembentukan pansus. Selain dia, ada Heru Wahyukismoyo (F-PG), Wajdi Rahman (F-PKS), Muhammad BS (F-Persatuan Bintang Demokrat), Sukamto (F-PKB) dan Mualiban (F-PDIP). Nama pansusnya: ‘Tindak Lanjut (Akselerasi) Aspirasi Rakyat Tentang Keistimewaan DIY’; ada juga menyebut ‘Percepatan Keistimewaan’. Ia dibentuk Mei 2008, terdiri 19 anggota plus satu ketua, bertugas “mendorong Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta” segera dibahas pemerintah Jakarta. Seperti tercantum dalam keputusan dewan No.15/2008, pansus dibikin untuk “menyempurnakan status hukum DIY.”

Pansus lalu menggelar serangkaian rapat, mengajak diskusi orang-orang pemerintah, para akademisi hingga budayawan. Namun, belum setengah jalan, pansus sudah mengundang kritik.

Perkaranya, alokasi dana pansus terbilang besar. Koran-koran lokal menyebut anggaran sebesar Rp 939,2 juta. Ini tertera dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Perangkat. Sebagian besar dipakai ke Jakarta, selama enam kali, menyedot Rp 650,50 juta. Noor Harish, sekretaris pansus dari F-KB, membenarkan rencana tersebut. Menurutnya, alasan melakukan kunjungan karena “ingin berkomunikasi dengan para stakeholder.”

Gazali, koordinator Gerakan Rakyat Yogya (GRY), dan Unang Shio Peking dari Koalisi Masyarakat Penegak Keistimewaan (Kompak) menilai pembentukan pansus “hanya pemborosan.” Hal sama diutarakan Wawan Mas’udi, dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, dalam satu artikel di koran lokal Kedaulatan Rakyat. GRY dan Kompak organisasi yang kerap demonstrasi di pelataran gedung dewan seiring isu tersebut. Adapun JIP UGM salah satu perumus draf RUU Keistimewaan Yogya, diminta Departemen Dalam Negeri, berkerjasama Partnership atau Kemitraan.

Ternalem, wakil ketua pansus dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengatakan jumlah dana itu tak semuanya dipakai. ”Dalam bayangan masyarakat, 19 anggota dewan dibagi, mendapatkan sekitar Rp 25-30 juta, nggak begitu, nggak bisa kita ambil begitu saja,” katanya sambil menambahkan sisa anggaran dikembalikan lagi ke kas dewan.

Namun bagaimana kerja pansus?

Hingga selesai akhir Juni 2008, pansus hanya melakukan dua kali kunjungan ke Jakarta. Pertama, 7 Mei, mereka mendatangi Departemen Dalam Negeri. Rombongan itu, yang tak diikuti semua anggota serta tak mengantungi surat izin dari pimpinan dewan, bertemu Dirjen Otonomi Daerah Sudjuangan Situmorang. Mereka membawa beleid keputusan dewan No.13/2008, minta penetapan kembali Sultan Hemangku Buwono X sebagai gubernur dan Paku Alam IX sebagai wakil gubernur 2009-2013. Seorang wartawan lokal menulis “tak banyak dialog dan lobi” dalam pertemuan tersebut.

Situmorang mengatakan pemerintah “sangat hati-hati” dalam merumuskan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Namun dia berjanji tetap berkonsultasi dengan pemerintah daerah, DPRD Propinsi Yogya dan masyarakat. ”Kita ingin DIY maju, dengan manajemen berjalan baik, demokrasi berjalan, eksabilitas terhadap pluralisme sangat bagus,” katanya.

Heru Wahyukismoyo mengibaratkan tindakan pansus seperti kurir. ”Mereka tak membawa hasil kerja, hanya bawa berkas, arsip dan dokumen berupa aspirasi rakyat tapi tanpa payung hukum.” Selain dirinya, George Panggabean (F-PG), Afnan Hadikusumo (F-PAN) serta Immawan Wahyudi di antara anggota pansus yang tak ikut.

Kedatangan kedua sebulan kemudian. Ternalem menceritakan tiga institusi mereka datangi: Dewan Perwakilan Daerah, kantor perwakilan pemerintahan daerah Yogyakarta, dan anggota Komisi II DPR. Dia bilang pengeluarannya sekitar Rp 100 juta, kisaran jumlah yang sama saat kunjungan pertama. Juga tak semua anggota pansus ikut. Mereka mendapat informasi dari komisi II DPR bahwa draf RUU Keistimewaan DIY berada di Sekretaris Negara.

Ini mengejutkan. Prosedurnya, RUU itu seharusnya lebih dulu melewati meja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Artinya, kata Ternalem, ”Prosedur yang dilaksanakan oleh pusat sana amburadul.” Ternalem menyebut Suharno, anggota Komisi II DPR, yang memberi informasi tersebut.

Benarkah informasi ini? Sebagian anggota Pansus yang saya temui memercayainya. Ketua pansus Deddy Suwadi (F-PG) mengatakan dengan posisi itu, RUU tersebut masih dalam tahap penyelarasan. ”Jadi Setneg itu belum final, karena nanti kan masih ke Depkumham untuk legal drafting-nya. Setelah itu masuk ke Setneg kembali, kemudian barulah presiden membuat surat pengantar tentang RUU itu,” ujarnya seusai rapat pansus di ruang paripurna, medio Juni 2008.

Anehnya, baik Deddy maupun anggota pansus lain tak tahu isi draf rancangan. Ini yang membikin pansus bersepakat membuat “sikap politik.”Isinya beberapa poin yang mencerminkan “kestimewaan” Yogyakarta. Selain isu kepemimpinan, ada isu pertanahan, kultural, pendidikan dan pariwisata, tata ruang, juga keuangan. Poin-poin ini, menurut pansus, harus diakomodasi dalam rancangan yang dibikin pemerintah. Poin prioritas, pansus minta kepada pemerintah agar mengangkat dan menetapkan kembali HB X dan Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur.

”Pokoknya kita menginginkan itu, karena kita nggak tahu UU-nya bagaimana kan?!” ucap Deddy Suwadi.

Ditemui di ruangannya, ketua DPRD Yogya Djuwarto (F-PDIP) mengatakan poin-poin substansi keistimewaan itu harus “diselamatkan.” ”Mereka harus mendengarkan suara dari kami.” katanya, tegas.

Di Jakarta sendiri, Komisi II DPR baru menerima rancangan dari DPD. Anggota DPD dari Yogya ada empat orang: GKR Hemas (istri HB IX), Ali Warsito, Hafidh Asrom dan Subardi. Draf dari DPD ini sebatas masukan. Lazimnya, inisiatif rancangan dari pemerintah kemudian, lewat kompromi-kompromi politik dalam ruang-ruang rapat di Senayan, barulah menjadi UU, lantas ditandatangani presiden. Namun RUU Keistimewaan Yogyakarta juga tercantum dalam urutan 10 daftar Program Legislasi Nasional Tahun 2008. Artinya, tahun ini Yogyakarta seharusnya sudah punya payung hukum sendiri.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang pernah berjanji “akan segera memercepat pembahasan rancangan undang-undang” tersebut. Ini diungkapkan setahun silam. Yudhoyono mengatakan isi undang-undang akan mengatur keistimewaan Yogyakarta berikut pemilihan gubernur. ”Pemerintah pusat tidak perlu membuat keputusan presiden maupun peraturan pemerintah namun langsung dalam bentuk undang-undang,” ujar Yudhoyono saat acara musyawarah organisasi keagamaan Muhammadiyah di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta.

Masalah krusial memang jabatan gubernur. Pada 9 Oktober 2008 mendatang tugas gubernur Yogyakarta berakhir. Mengacu UU No.5 Tahun 1950 dan No.18/1965, UU No.5/1974 serta No.22/1999 maupun No.32/2004, tak satu pun pasal yang mengatur jabatan gubernur dipegang satu orang lebih dari dua periode. HB X dan Paku Alam IX sudah dua kali menjabat. Bagaimana mengaturnya?

Pada 16 Juni 2008, mantan rektor UGM Sofyan Effendi mendatangi ruang dewan. Dia menawarkan solusi amandemen UU No. 3 Tahun 1950. Ini adalah payung hukum khusus mengatur urusan rumahtangga Yogyakarta, dibikin era presiden Sukarno, hanya berisi tiga bab, termasuk landasan legal menempatkan Yogyakarta sebagai daerah istimewa setingkat propinsi.

Effendi mengusulkan penambahan peraturan baru, antara lain menetapkan “keistimewaan” dalam bidang tertentu, susunan pemerintahan, tatacara pengangkatan kepala daerah, sumber keuangan daerah, serta meletakkan posisi keraton dan pakualaman.

Dia tidak yakin pemerintah mampu melahirkan undang-undang khusus dalam tempo singkat. Bagaimanpun harus ada landasan hukum jelas untuk Yogya. Amandemen, menurutnya, jauh lebih singkat dan mekanismenya lebih mudah: usulan dari pimpinan DPR diteruskan ke komisi II lalu dibawa ke sidang paripurna. Dia khawatir akan ada “konflik horisontal” jika persolaan ini terus menggantung. “Pemerintah pusat cenderung tidak serius mengkaji Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogya,” katanya.

Saya mendatangi Dahlan Thaib, asisten pemerintahan propinsi di Kepatihan. Kepatihan nama lain dari gedung gubernuran Yogyakarta, terletak sekitar 100 meter dari gedung dewan di Jalan Malioboro. Thaib orang Aceh, lalu menjadi apa yang disebut “bagian warga Yogya,” dia doktor hukum Universitas Islam Indonesia, dengan studi hukum tatanegara. Sejak Maret 2005, Sultan HB X mengangkat Thaib sebagai asisten urusan pemerintahan umum. Dia “penjaga gawang” keistimewaan dari pemerintahan DIY.

Dia bilang kepada saya, harus ada bentuk hukum untuk memberikan kepastian jabatan gubernur. ”Bentuk hukum yang paling tepat adalah keputusan Presiden.” Thaib gerun melihat Jakarta yang “tak serius” memandang “gejolak” pemerintahan istimewa Yogya. Sejak berkantor di Kepatihan, dia dan beberapa akademisi mendesak Jakarta segera mengeluarkan UU khusus, yang lex specialis, mengatur pemerintahan Yogyakarta secara lebih komprehensif.

Mereka merancang draf RUU lalu dikirim ke Departemen Dalam Negeri. Dia tidak tahu bagaimana kelanjutan draf tersebut. Namun pihak dia yang pertama diundang secara formal oleh Depdagri. ”Berkali-kali,” cerita Thaib, “untuk bicara draf itu. Dan Depdagri juga punya tim ahli. Jadi mereka dengan tim ahli kami membahas draft yang dihasilkan tim kami.”

Keputusan Presiden, menurutnya, tak sesusah bikin undang-undang. Ia dipakai sebatas memerpanjang jabatan gubernur dan wakil gubernur, sembari menunggu undang-undang. ”Itu lebih tenang, tidak terprovokasi, lebih wise, bijak,” tutur Thaib. ”Saya kira semua bisa menerima.”

”Termasuk Sultan?” tanya saya.

”Sultan bisa menerima, saya kira, kenapa tidak. Beliau adalah warga negara yang patuh pada ketentuan perundang-undangan,” Thaib diplomatis.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, kepulauan Indonesia terdiri dari daerah besar dan kecil, yang memiliki “hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.” Pada amandemen kedua yang disahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat 18 Agustus 2000, dimana otonomi daerah semakin mendapatkan bentuk barunya dalam sistem desentralisasi birokrasi negara pasca-Orde Baru, ketentuan itu kemudian mengalami perubahan secara lebih proporsional.

Pasal 18B versi UUD terbaru itu menyebut, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Itu artinya, siapapun kepala pemerintahan di Jakarta, sebutlah daerah macam Yogya, memang harus punya aturan hukum tertulis yang mengatur inti keseluruhan materi keistimewaan. Dahlan Thaib menyebut sebagai “perintah konstitusi.”

”Presiden dan DPR segera merumuskan undang-undang. Saya kira (perintah itu) harus dipahami betul. Pusat punya tugas konstitusional mewujudkan Undang-Undang DIY, karena undang-undang ini perintah konstitusi,” ucap Thaib.

Thaib pesimis pemerintah Jakarta mampu mensahkan UU Keistimewaan Yogya sebelum Oktober.

Immawan Wahyudi, yang saya temui di sela rapat komisi bidang politik, mengatakan pasal tersebut merupakan “statemen konstitusional.” ”Itu kewajiban konstitusional untuk pemerintah membentuk undang-undang tentang DIY, karena bunyinya Undang-Undang Dasar seperti itu.”

Immawan mengatakan situasi mengambang bisa bikin “konflik politik panjang” di Yogya. Dia aneh melihat gelagat Jakarta tak segera mengeksekusi Undang-Undang Keistimewaan Yogya. Menurutnya, Yogyakarta merupkan contoh “praktek politik pemerintahan yang aman” sepanjang sistem otonomi daerah bergulir sejak 1999. Ini adalah modal politik penting di tengah mekanisme pemilihan kepala daerah yang belakangan memicu konflik.

”Jangan sampai loh nanti kalau terjadi hal-hal yang bersifat memicu konflik horisontal, pemerintah pusat kemudian kaget, dituduh sebagai penyebab munculnya konflik ini karena membiarkan.”

Immawan berpendapat masukan untuk Jakarta sudah cukup bikin produk hukum bagi Yogyakarta dalam bentuk undang-undang. Dia menilai saluran pendapat itu, melalui DPRD, pakar-pakar dan DPD, semestinya dapat mendorong pemerintah memutuskan. Bahkan langkah itu sudah jauh hari dilakukan saat dia anggota dewan 1999-2004.

Sebagai sekretaris pansus pertama, mereka menggalang angket selama enam bulan. Mereka menemui wakil masyarakat seperti kepala desa, pemerintahan desa maupun Badan Perwakilan Desa. Tujuannya mengetahui suara publik untuk jabatan gubernur: pemilihan ataukah penetapan? Hasilnya cenderung penetapan.

”Saya kira hasil itu sudah sangat solid, karena kemudian di desa-desa kami diteriaki sebagai agen demokrasi liberal, sementara di kampus kami dianggap sebagai agen feodalisme. Jadi dimana-mana kami semua diantemi,” cerita Immawan.

Immawan ragu terhadap pendapat sebagian kalangan yang menyatakan dewan daerah kurang konsolidasi. Namun, pernyataan itu mungkin “ada benarnya” untuk periode sekarang.

Kinerja pansus pimpinan Deddy Suwadi banyak diragukan. Di luar anggaran, ia dinilai lamban serta ada kesan tak ada pola kerja terencana plus komitmen antar-anggota. Ini soal prioritas kerja anggota parlemen terhadap isu tersebut. Contoh kecil, banyak anggota pansus sering melewati tugas demi kunjungan kerja.

Itu bikin kerja pansus molor. Agenda yang mereka rencanakan, demi apa yang dinamakan “penyerapan aspirasi”, menjadi terbengkalai. Harusnya kerja pansus berakhir pada 5 Juni. Namun, Ketua DPRD Yogya Djuwarto memerpanjang tugas pansus hingga akhir Juni. Belum lagi bagaimana mengukur keberhasilan kerja pansus.

Wawan Mas’udi dari Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM mengatakan pansus tak serius bekerja. Kehadiran pansus sangat terlambat, meski patut disambut baik karena “bisa menjadi saluran baru yang menyuarakan aspirasi masyarakat Yogya ke pemerintah Jakarta.” Namun dia juga kecewa sikap pansus yang dinilai main-main. Dia mencontohkan pertemuan pansus dengan Tim JIP UGM. ”Anda tahu berapa yang datang?” katanya kepada saya, ”Enam orang!” Dia menulis artikel tentang kejadian ini di Kedaulatan Rakyat, sebab “saya tidak peduli lagi.”

”Anak saya lahir di Yogya, makan juga dari bumi Yogya. Ini ada isu keistimewaan yang begini penting, semua orang seolah-olah berpikir tapi ternyata tidak melakukan apapun,” tuturnya, geram.

Ternalem menolak anggapan semacam itu, ”Kita sudah banyak yang kita kerjakan.” Dia menyebut pihak-pihak yang sudah diajak berdialog, dari Dahlan Thaib, Paku Alam IX, Sofyan Effendi, Bakdi Soemantri, dan Bambang Purwoko (anggota tim JIP UGM).

Deddy Suwadi pun bernada sama. ”Kalau kita sendiri nggak ada persoalan. Kita sesuai dengan tugas yang diberikan. Kalau selesai ya selesai. Kita dasarnya surat keputusan pimpinan. Bahwa batasnya demikian, ya silahkan, kalau diperpanjang, ya monggo…” katanya selepas rapat pansus. Namun saya juga melihat hanya ada tujuh anggota pansus yang menghadiri rapat kali itu.

Immawan Wahyudi beralasan kerja pansus menjadi molor bukan karena malas, ”tapi karena banyak yang dikerjakan.” Selain ada pansus keistimewaan, ada tiga pansus lain. Sebagian anggota terpecah ke dalam empat pansus itu. ”Tidak semuanya sama, tapi ada yang sama, dan itu menyulitkan pengaturan jadwal.”

Pal putih, landmark Jogja @2008

PEMILIHAN atau penetapan? Inilah isuyang bergulir untuk kedudukan gubernur dalam sistem pemerintahan istimewa Yogyakarta sejak 1998.

Pada 7 Maret 1998, lewat gerakan rakyat, Sultan Hamengku Buwono X “dipaksa” didudukkan pada posisi gubernur, setelah kursi itu “dibiarkan” kosong oleh pemerintahan Soeharto sepeninggal HB IX. Hal sama untuk keluarga Paku Alam pada wakil gubernur. Tahun 2004 kejadian serupa terulang lagi, juga lewat mekanisme “sidang rakyat”, dan kedudukan tetap status quo.

Namun tahun ini ada yang menarik.

Dalam acara ‘Malam Bhakti Ibu Pertiwi’ di Pagelaran Kraton Yogyakarta, 7 April 2007, lima hari setelah ulangtahun ke-61, HB X mengucapkan orasi mengejutkan: ”Dengan tulus, saya menyatakan tidak bersedia lagi menjabat sebagai gubernur kepala daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setelah masa jabatan 2003-2008 nanti.”

Keputusan itu, kata HB X, sudah dipertimbangkan “sangat mendalam melalui laku spiritual.” Maka itu menjadi sikap spiritual yang dituangkan dalam pernyataan sejarah. ”Saya titipkan masyarakat DIY kepada Gubernur DIY yang akan datang,” ujarnya.

Orasi yang terdiri enam halaman, bertajuk “Ruh Yogyakarta untuk Indonesia: Berbakti bagi Ibu Pertiwi,” menyinggung perdebatan keistimewaan yang masih abu-abu. Rumusannya belum final. ”Sejumlah undang-undang termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah belum bisa mewakili pandangan spiritual kultural,” kata HB X, lagi.

Undang-undang yang dirujuk HB X adalah revisi UU No.22/1999, disahkan 15 Oktober 2004 era pemerintahan Megawati Sukarno. Pada “Bab Ketentuan Lain-lain” pasal 226 menyebutkan Yogyakarta tetap menjadi propinsi daerah istimewa tapi penyelenggaraan pemerintahan mengacu undang-undang tersebut. Inilah salah satu poin yang jadi perdebatan.

Tak pelak orasi HB X itu mengundang pertanyaan. HB X bicara soal kebangsaan, macetnya transformasi identitas ‘Keindonesiaan” yang makin menebalkan sentimen ras, suku maupun agama. Dia ingin mengembangkan imaji pluralitas atau kemajemukan Yogya, kalaupun ada, ke dalam cakupan wilayah lebih luas, dan tentu saja itu butuh panggung politik lebih besar di luar lokus Yogya. Intinya, ada kesan HB X ingin maju sebagai calon presiden. Namun dia menolak anggapan itu, meski dengan nada yang samar.

P.J Suwarno menyebut pernyataan itu sebuah diplomasi. ”Diplomasi gaya Jawa,” ujarnya, terbahak kepada saya. Suwarno sejarawan Universitas Sanata Dharma, penulis buku Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974. Dia anggota tim perdana yang merumuskan RUU Keistimewaan Yogyakarta versi pemerintahan propinsi, di bawah Sultan HB X. Draf itu dirancang antara lain Prof. Sudikno, (Alm.) Prof. Afan Gaffar, Dr. Purwo Santoso, dan Dr. Warsito. Draf inilah yang memancing perdebatan keistimewaan mula-mula di Yogya selepas Soeharto tumbang.

Namun Dahlan Thaib, sebagai pembantu HB X, menafsirkan agak lain. Dia bilang HB X memang bukan calon gubernur. ”Karena kalau beliau calon gubernur, artinya kan ada calon lain. Kalau ada calon lain akan terjadi arena bertarung untuk memperebutkan jabatan gubernur. Tetapi beliau itu, dari pendekatan historis, yuridis, sosiologis, politik, memang Hamengku Buwono dan Pakualam otomotis menjadi gubernur dan wakil gubernur,” kata Thaib.

Karena otomatis dan payung hukum lex specialis, menurut Thaib, tidak perlu ada pencalonan, ”Jadi tidak boleh di-gebyahuyah, disamakan dengan kepala daerah atau gubernur dan wakil gubernur dengan daerah-daerah lain.”

”Hukum khusus itu bisa menafikan hukum umum,” katanya, tegas.

Tafsir orang lain-lain. Wawan Mas’udi misalnya, memandang pernyataan itu ”sebagai upaya Sultan membuka ruang demokrasi.” Dia menilai harusnya sudah tak ada keraguan lagi bagi partai politik mendorong demokratisasi di Yogyakarta, baik melalui pemilihan atau pengangkatan pejabat daerah. ”Meskipun orang menafsirkan secara politis—itu kan cara Sultan untuk mencari perhatian, cara Sultan untuk memaksa Jakarta—saya ingin melupakan itu semua, sebagai orang yang saya sangat percaya pada nilai-nilai demokrasi, fairness, keterbukaan dan sebagainya.”

Selepas orasi politik itu, masyarakat Yogya ramai-ramai menanggapi.

Jika Anda datang pada bulan-bulan itu, Anda mungkin terhenyak bagaimana orasi Sultan HB X sebagai raja sekaligus gubernur diperbincangkan di berbagai kesempatan. Dari warung angkringan hingga diskusi-diskusi kampus, dari rakyat biasa sampai mahasiswa dan para akademisi. Terasa benar Sultan HB X dekat dengan warganya, tidak hanya secara sosiologis tapi juga psikologis. Ada kesan ketakutan yang kental bagaimana jadinya jika Yogya tanpa gubernur dan wakil gubernur dari pihak keraton dan pakualam.

Pada 18 April, warga Yogya menggelar “pisowanan agung” (disebut-sebut 40ribu orang). Berduyun-duyung, mereka sowan atau menghadap Sultan HB X. Mereka minta penjelasan Sultan. Sultan lalu menguraikan soal apa yang disebutnya ‘tiga pergulatan panjang’. Pertama, saat dia sebagai HB X dinobatkan gubernur; kedua, ikut turun ke jalan bersama gelombang massa dalam “gerakan reformasi damai”, 20 Mei 1998, menyerukan Soeharto lengser; dan ketiga, saat peringatan ulangtahun. Tapi Sultan tetap kukuh pada pernyataannya.

Di parlemen daerah, Gandung Pardiman, wakil ketua DPRD Yogya dan ketua daerah Partai Golkar, menyatakan pihaknya minta penetapan. Golkar termasuk vokal menentang pemilihan sejak orasi Sultan. Mereka juga menyebarkan angket, diklaim 2,5 juta, berisi nota suara penetapan atau pemilihan. ”Kami minta seluruh fungsionaris mulai dari DPD I, DPD II, kecamatan dan desa harus turun ke desa-desa untuk menyebarkannya,” kata Pardiman.

Bahkan pada 1 Juni 2008, partai berlambang beringin itu menggalang massa ke alun-alun utara, halaman belakang kawasan Kraton. Mereka membawa hasil angket tersebut, memertegas Sultan tetap bersedia menjabat gubernur. Saya menyaksikan hajatan Golkar kali itu. Ada panggung luas, musik dangdut, bendera-bendera, orasi-orasi. Suasananya riuh-rendah.

Namun HB X, notabene orang teras Golkar di Yogya, bersikap diplomatis atas hasil polling bikinan Gandung Pardiman. Dia menilai itu aspirasi masyarakat yang ditampung partai politik. ”Saya tidak bisa menanggapi karena juga belum menerima hasilnya,”ujar Sultan di Kepatihan.

Seiring pansus terbentuk, Fraksi Golkar membikin kubu tersendiri bernama ‘Kaukus Penetapan’. Gandung Pardiman menentang sikap fraksi lain yang membahas jabatan gubernur. Isi kampanyenya mengkhawatirkan: “Siapa yang tidak setuju penetapan, berarti dia bukan pendukung keistimewaan, bukan orang Yogya asli!”

Adapun suara lain, misalnya Immawan Wahyudi dari Fraksi PAN, minta dewan fokus lebih dulu membereskan aturan legal, sebelum masuk ke penetapan atau pemilihan. Anggota Fraksi Golkar berjumlah delapan orang, lebih kecil dari PAN (10 orang). Fraksi PDIP urutan terbanyak, 18 orang. PKB dan PKS serta PBD (gabungan Partai Persatuan Pembangunan, Bulan Bintang dan Demokrat) masing-masing enam orang.

Di luar parlemen, gelombang massa pun terus berdatangan. Ada asosiasi kepala desa, kelompok pedagang kakilima, para sekertaris desa sampai para tukang becak; semuanya menginginkan penetapan. Ada demonstrasi-demonstrasi mahasiswa. Ada pula dari sekelompok mahasiswa Papua yang sekolah di Yogya menuntut referendum, lebih karena mewakili garis politik bangsa Papua terhadap Jakarta.

Sementara itu sikap Komisi Pemilihan Umum Daerah lebih dilematis. Wacana yang berkembang sebelumnya KPUD akan mengadakan pemilihan gubernur. Ini diperkuat surat pemberitahuan dari DPRD Yogya kepada KPUD, enam bulan sebelum masa tugas gubernur berakhir—sesuai aturan tertulis dalam UU No.32/2004. Atas surat inilah KPUD segera mengirim surat balik berisi rencana anggaran program kegiatan pemilihan gubernur, yang sedianya berlangsung September 2008.

Mohammad Najib dari KPUD menuturkan pihaknya sudah menggalang sosialisasi anggaran tersebut. Mereka juga datang ke parlemen atas undangan Komisi A setelah orasi politik Sultan HB X. Komisi A pada awalnya semangat membahas pemilihan gubernur. Hanya Golkar saja yang menolak. Namun belakangan proses tersebut berhenti. Surat anggaran tak mendapat respon balik.

Alex Syamsuri, kepala bidang Humas DIY, mengungkapkan kepada wartawan pemerintah propinsi tidak akan menganggarkan dana pilkada langsung selama belum ada aturan hukum yang mengatur pilkada langsung DIY.

Kewenangannya ada di Kementerian Dalam Negeri. Pada awal Mei 2008, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto menolak menggunakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai pijakan memutuskan kepala daerah DIY. Dia memandang keistimewaan tak sebatas suksesi. ”Yang jelas dalam RUU Keistimewaan tersebut mengandung masalah NKRI, kasultanan dan demokrasi. Semuanya dibuat lebih sederhana,” katanya. NKRI akronim Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Soal anggaran bisa disiasati. Menurut Mohammad Najib, ada mekanisme dari Peraturan Menteri Dalam Negeri yang bisa dipakai mencairkan dana pemilihan. ”Kalau pun Pilgub jadi diadakan, soal anggaran itu hanya persoalan teknis yang hanya ikut dalam kebijakan politik.”

Tapi Najib mengakui aturan hukum terkadang kalah dengan realitas politik. Realitasnya dua kali HB X sebagai gubernur karena tekanan massa. ”Ada proses pemilihan tapi itu hanya formalitas. Jadi kalau dibilang nggak ada pemilihan, faktanya pernah ada pemilihan. Meskipun yang milih itu DPRD,” jelas Najib.

Dia menilai harusnya KPU Pusat yang melobi Mendagri. Sebab KPUD tak ingin dipersalahkan jika langsung mengakses Kementerian Dalam Negeri. Betapapun ada kesan justru pihaknya yang harus urus sendiri. Masalahnya kerja KPU sekarang lebih fokus pada pemilu 2009. Najib mengatakan ”Urusan Pilgub terkesampingkan.”

Bagaimanapun, Jakarta yang harus mengatur dan memutuskan mekanisme. ”Justru undang-undangnya nggak jelas, itu yang membuat kita bingung. Ini asal ada perintah, kita laksanakan. Nggak ada masalah. Kita nggak ada urusan,” kata Najib.

Toh, pada akhir Juni 2008, pansus keistimewaan akhirnya memutuskan “kesepakatan politik.” Tidak ada pemilihan gubernur 2008. Diputuskan juga rumusan poin-poin yang mencirikan “keistimewaan” Yogya; tiga di antaranya Kasultanan dan Pakualaman memiliki privelese tertentu, mengatur pertanahan, serta menjaga warisan kedua kerajaan itu sebagai lembaga kultural.

Ketua DPRD Yogya Djuwarto berjanji keputusan tersebut ”pasti kita sampaikan” ke Jakarta.

Kepatihan atau kantor gubernur @2008

YOGYAKARTA propinsi terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Luasnya sekira 3.185,80 kilometer persegi atau 0,17 persen dari luas Kepulauan Indonesia. Ia terdiri empat kabupaten: sebelah barat Kulonprogo, timur Gunungkidul, utara Sleman dan selatan Bantul; serta Kota Yogyakarta. Ia terdiri 78 kecamatan dan 438 desa atau kelurahan.

Yogyakarta terbentuk dari hasil Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Giyanti merujuk nama desa di lereng barat gunung Lawu. Perjanjian itu merupakan konsesi damai menyusul pecahnya perang suksesi Jawa sejak tahun 1740. Inti kesepakatan memecah wilayah Mataram menjadi dua: Surakarta dan Yogyakarta. Ia disepakati antara Mangkubumi (Hamengku Buwono I) dan Paku Buwono III (kemenakan HB I), diperantarai Nicolaas Hartingh, Gubernur Propinsi Timur Laut Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) saat itu.

Dari Ambarketawang, sekitar lima kilometer sebelah barat kota Yogya, Sultan HB I bermukim sementara lantas membangun kraton di dekat hutan Bringan, 7 Oktober 1756. Bersama keluarga serta pendukungnya, mereka memasuki kraton untuk pertama kali. Kelak, mereka pindah ke suatu tempat yang menjadi lokasi Kraton sekarang.

Perkembangan selanjutnya pemerintah kolonial Belanda membagi wilayah Surakarta, lewat Perjanjian Salatiga tahun 1757, demi meredam serangan Mas Said. Kasunanan harus melepas areal tanah seluas 4 ribu cacah untuk tempat pemerintahan Mangkunegaran.

Pemerintahan Inggris menyingkirkan sementara kekuasaan Belanda dari tanah Jawa. Tahun 1811 Thomas Stamford Raffles ditunjuk sebagai letnan gubernur Jawa. Raffles merasakan ketaksukaan Sultan HB II terhadap Inggris. Dia lebih mudah menjalin kerjasama dengan HB III dan Natakusuma. Pada Januari 1812 pasukan Inggris yang didukung legiun Mangkunegaran menyerbu Yogya dan menduduki istana. Peristiwa ini dikenang ‘Geger Sepehi’. Harta benda termasuk koleksi pusaka kraton dijarah. HB II dimakzulkan dan dibuang ke Penang. HB III diangkat ke atas tahta. Natakusuma dinobatkan Paku Alam I dengan konsesi tanah seluas 4 ribu cacah. Inilah kelahiran Kadipaten Pakualaman.

Menjelang kekuasaan kolonial Belanda runtuh, pada 1939, merasa kematiannya makin dekat dan perang yang terasa terjadi segera, Hamengku Buwono VIII memanggil pulang putranya yang sekolah di Belanda. Dia Pangeran Dorojatun, bergelar KRA Adipati Anom, putra RA Kustilah. Dia lahir di Yogyakarta, 12 April 1912. Pada umur lima tahun beserta saudara lelakinya, Pangeran Prabuningrat, dititipkan tinggal bersama keluarga Belanda. Itu memberinya tekanan kuat pada nilai-nilai borjuis, terutama mendisplinkan diri dan bekerja keras.

Dorojatun menempuh pendidikan HBS di Semarang, lalu Lyceum di Haarlem dan memelajari ilmu ekonomi di Departemen Indologi Universitas Leiden. Dia juga sekolah akademi militer di Breda, Belanda, adik kelas Sultan Borneo Barat Syarif Hamid II. Kelak kedua pemimpin ini berseberangan jalan saat Republik berdiri.

Status RA Kustilah garwa padmi atau permaisuri. Ini satu syarat dalam suksesi raja Jawa, di luar keinginan ayahandanya yang disimbolkan dengan menyerahkan dua keris pusaka Kyai Jaka Piturun dan Kangjeng Kyai Kopek. Dia juga mendapat konfirmasi dari Dewan Keluarga atau Sriwandawa Gupita lalu diberi dasar legal rasional oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda.

Namun sebelum menaiki tahta kasultanan, sebagaimana leluhurnya, Pangeran Dorojatun diminta menyepakati perjanjian politik yang disodorkan Dr. Lucien Adam, Gubernur Belanda di Yogyakarta waktu itu. Ada tiga isi pokok masalah yang bikin perundingan berlangsung alot hingga waktu enam bulan. Ini mengenai kedudukan patih, Balai Agung atau Dewan Agung alias dewan penasihat kraton, dan legiun kraton.

Dalam Social Changes in Jogjakarta, Selo Soemardjan mengungkapkan Pangeran Dorojatun menolak usulan L. Adam bahwa patih harus setia kepada Sultan maupun Raja Negeri Belanda. Dualisme patih ini sering kali menempatkan Sultan dalam posisi serba sulit. Belanda memandang kekuasaan dan pengaruh patih, sebagai kepala pemerintahan eksekutif, berperan vital bagi kepentingan-kepentingan politik mereka. Itu sebabnya Belanda menuntut ikut serta dalam penunjukkan patih. Namun Dorojatun mengusulkan ketentuan tersebut dihapuskan dan patih hanya bertanggungjawab pada Sultan, bukan pada siapapun.

Usulan kedua, anggota-anggota Balai Agung agar dipilih Belanda, mengesankan adanya pemerintahan demokratis tapi tujuan sebenarnya menciptakan suatu “rumahkaca” dalam mengawasi kebijakan-kebijakan Sultan. Dorojatun menyetujui badan baru ini tapi dengan syarat para anggotanya harus dipilih melalui pemilihan umum, semacam ada partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, yang dimaksudkan sebagai badan legislatif informal.

Adapun usulan tentara kraton, tentu saja, dipersiapkan Belanda sebagai pasukan cadangan demi menangkal ancaman Perang Dunia II yang makin dekat. Dorojatun sepakat asalkan perintah dan program latihan seluruh legiun di bawah komandonya.

Dorojatun melunak untuk usulan patih tapi membatalkan Balai Agung dan legiun kraton. Pada 18 Maret 1940 perjanjian itu ditandatangani lalu diumumkan. Tak lama sesudahnya Sultan HB IX naik tahta, menggantikan ayahandanya yang wafat 22 Oktober 1939.

Saat penobatannya itu, Sultan mengucapkan: ”Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat namun pertama-tama saya tetap seorang Jawa.” Pernyataan ini adalah cerminan sikap HB IX yang akan terus mengikutinya. Selo Soemardjan menulis, siapapun yang paham betul tentang kontroversi usulan-usulan perjanjian itu ”bisa dengan mudah mengetahui lebih dulu arah yang akan ditempuh pemerintah Yogyakarta di bawah Sultan HB IX.”

Bersamaan Jepang menyerbu Asia Tenggara, Maret 1942, HB IX membikin langkah-langkah strategis yang membawa kerajaannya ke arah modernisasi. Dia menyederhanakan berbagai ritus upacara kraton yang rumit dan mahal, tanpa mengurangi makna magis-kultural dan keagamaan. Dia juga tak mengangkat pejabat-pejabat kraton baru hingga mencapai jumlah minimal yang diperlukan guna mengurus istana dan rumahtangga kerajaan. Dia juga mereorganisasi sistem adminsitrasi pemerintahan di pedesaan.

HB IX misalnya, menempatkan wedana beserta stafnya di kantor kabupaten. Wedana penghubung bupati dan panewu. Dalam jalur birokrasi pamongpraja saat itu, tugas bupati menerima instruksi dari patih. Ia lantas mengorganisasi tugas tersebut yang akan dijalankan panewu sebagai wakil-wakilnya di lapangan. Dengan memutus rantai birokrasi wedana, tugas bupati dan panewu bisa lebih cepat dan hasilnya mudah diukur. HB IX juga melantik wakil-wakil panewu berusia muda, yang sewaktu-waktu bisa langsung menggantikan panewu yang pensiun atau meninggal. Untuk menghindari romusha, Sultan menggalang rakyat Yogya membangun jalur irigasi dari barat hingga timur, yang kemudian dikenal dengan nama “Selokan Mataram.”

Tak lama sebelum penyerahan Jepang, pada 1 Agustus 1945, patih Pangeran Dhanoeredjo VIII meninggal. Sultan tak mencari penggantinya tapi sebaliknya memangku sendiri jabatan tersebut. Gubernur Militer Jepang memandang hal itu persoalan internal kerajaan, lebih karena ketidakmengertian peranan lembaga kepatihan tersebut yang bertahun-tahun sebelumnya terus “dipelihara” Belanda. Ini dilakukan juga oleh Paku Alam VIII saat patihnya purnatugas karena usia tua. Sultan lalu menutup pintu kraton untuk menerima pejabat-pejabat tinggi Jepang, meminta mereka mengunjunginya di Kepatihan.

Segera setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Agustus 1945, sekelompok pejuang mendirikan Republik Indonesia di Jakarta. Pada 18 Agustus, Sultan dan Paku Alam mengirim kawat ucapan selamat berisi dukungan kepada Republik baru. Sehari kemudian Sukarno telah menyusun piagam penetapan pengukuhan keduanya, menjamin status mereka sebagai kepala kerajaan, dengan pengertian mereka akan mengabadikan seluruh tenaga kepada Republik. ‘Piagam Kedudukan’ itu dibawa Sartono dan Maramis dan baru diterima 6 September 1945.

Sehari sebelumnya, Sultan HB IX membuat pernyataan mendukung kemerdekaan nasional. Isinya Yogyakarta berbentuk kerajaan yang menjadi daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia; Sultan juga menyatakan segala kekuasaan dan urusan pemerintahan berada di tangannya; lalu hubungan dan tanggungjawab pemerintahannya bersifat langsung dengan pemerintah pusat di Jakarta. Pada hari bersamaan Paku Alam VIII juga mengeluarkan pernyataan serupa dengan teks yang sama untuk kerajaannya.

Yang khas dari sikap keduanya terhadap perubahan sosial di tahun-tahun revolusi itu muncul dari pernyataan 30 Oktober 1945. Mereka menyerukan bahwa seluruh kekuasaan terdahulu, baik jaman Belanda dipegang Gubernur maupun jaman Jepang oleh Gubernur Militer, telah direbut oleh rakyat dan diserahkan kepada keduanya. Ini yang kelak memunculkan istilah “Tahta untuk Rakyat.”

Sikap itu berbeda dengan saudara tuanya, Surakarta. Ben Anderson dalam Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistence, 1944-1946, mencatat Susuhunan maupun Mangkunegaran menolak revolusi sosial di daerahnya. Baru setelah terjadi konflik hebat antara pangeran beserta pengikutnya dengan para pemimpin revolusioner (Anderson menyebutnya pemudaisme), kekuasaan politik dua kerajaan Surakarta itu terhapus. Perkembangan selanjutnya Surakarta hanya menjadi residen biasa, yang secara administratif di bawah propinsi Jawa Tengah.

Sementara itu Sultan juga bijaksana dalam berhubungan dengan Komite Nasional Indonesia setempat. KNI bertugas sebagai badan utama merebut kekuasaan militer dan politik dari Jepang. Ketuanya di Yogya adalah Muhammad Saleh, seorang bekas daidanco (perwira komandan bentukan Jepang) yang cakap asal Madura. Kelak keputusan-keputusan KNI di Yogya selalu terdapat tandatangan dari ketiganya. Salah satunya pembentukan Lasykar Rakyat, ordonansi propinsi pertama yang mereka teken bersama, 26 Oktober 1945. Singkatnya, melalui pembentukan Lasykar Rakyat Yogyakarta, yang dengan setia kepada Sultan, telah mampu mencegah setiap gerakan yang kuat untuk menentang kekuasaan Sultan dan Pakualam.

Hal lain keputusan cermat Sultan HB IX dalam bulan Desember yang mengundang pemerintah pusat pindah ke Yogyakarta. Ini demi menghindari konsolidasi pasukan Belanda dan Inggris di Jakarta. Pada 4 Januari 1946 pemindahan itu dilakukan. Ada sekitar 50ribu orang dari tokoh-tokoh politik, personil militer, pegawai pemerintah dari Jakarta serta tigabelas kementerian dan sejumlah besar kantor-kantor pemerintah yang pindah ke Yogya. Kepindahan ibukota ini meningkatkan jumlah penduduk, dari sekitar 170 ribu jiwa menjadi 600 ribu jiwa. Sultan HB IX lalu merelakan sebagian bangunan kraton untuk rumah rakyat, kantor pemerintahan serta lembaga-lembaga pendidikan.

Aksi militer Belanda sedikit-banyak membawa dampak buruk pada perkembangan Republik, terutama di Jawa dan khususnya di Yogya. Pada 19 Desember 1948, lewat apa yang disebut “Aksi Polisionil Kedua,” Belanda menyerang Yogyakarta. Belanda menawan Sukarno dan Hatta serta sejumlah menteri dan pejabat tinggi lain. Kota Yogya diduduki Belanda selama enam bulan. Perlawanan-perlawanan bersenjata beralih ke pedalaman lewat serangan gerilya, dibantu pamongpraja dan penduduk pedesaan.

Dalam Nationalism and Revolution in Indonesia, George McTurnan Kahin menulis para pejabat Belanda memahami Sultan HB IX mendapat dukungan yang hebat dari rakyat. Keunggulan militer Belanda tak diragukan, tapi tanpa ada kerjasama sebagian penduduk, terutama dari para pamongpraja, itu sama saja membikin situasi mereka tak berdaya. Belanda percaya Sultan adalah kunci penyelesaian.

Sultan lantas diajak bekerjama. Janji yang ditawarkan, jika bersedia, Sultan diangkat sebagai Raja Mataram Raya. Negara bagian Sultan akan meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, minus Surakarta dan Mangkunegaran. Namun Sultan tidak mau keluar dari kraton dan menolak bertemu pejabat sipil maupun militer Belanda.

Akhirnya, setelah Panglima Belanda Jenderal Spool mengancam mendobrak pintu-pintu kraton dengan tank, Sultan bersedia memberi kesempatan. Itu pun selama sepuluh menit. Kahin menulis, “Satu-satunya tujuan pembicaraan Sultan adalah agar pasukan Belanda meninggalkan Yogyakarta, dan pada akhir pembicaraan, dengan dingin Sultan mengatakan waktu sudah habis dan meninggalkan ruangan.”

Menurut Selo Soemardjan, berkat keteguhan Sultan HB IX, juga kegiatan-kegiatan politik delegasi Republik di PBB, Dewan Keamanana PBB mengeluarkan keputusan yang mengharuskan Belanda menarik diri dari Indonesia. Pada Juli 1949 pemerintah pusat kembali ke Yogyakarta setelah tawanan-tawanan pemimpin Republik dibebaskan. Sultan HB IX sendiri diangkat sebagai Menteri Pertahanan.

Pada Agustus 1949 terjadi perundingan Belanda-Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Pada 27 Desember 1949 kerajaan Belanda sepakat menyerahkan kekuasaan kepada Republik Indonesia Serikat.

RIS terdiri tujuh negara bagian: Republik Indonesia (ibukota Yogyakarta), Negara Indonesia Timur (Makassar), Negara Pasundan (Bandung), Negara Jawa Timur (Surabaya tapi didirikan di Bondowoso), Negara Madura, Negara Sumatra Timur (Medan) dan Negara Sumatra Selatan. Ada juga negara-negara yang berdiri sendiri, tak tergabung dalam RIS, namun duduk dalam Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO).

BFO meliputi sembilan daerah: Jawa Tengah, Borneo Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur (tak temasuk bekas wilayah Kesultanan Pasir), Bangka, Belitung dan Riau. Struktur BFO kepalanya Ratu Belanda. Mereka sudah berdaulat tapi masih punya lembaga persemakmuran dengan Den Haag. Struktur BFO diharapkan melindungi daerah-daerah yang relatif punya kekuasaan kecil.

BFO merupakan pihak ketiga dalam perundingan Meja Bundar. Delegasinya Sultan Hamid II, kakak kelas Sultan HB IX di Breda. Sultan Hamid mendukung kebijakan Hubertus van Mook, pemimpin Netherlands Indies Civil Administration (NICA), yang setuju mendirikan negara-negara di bekas Hindia Belanda. Hamid percaya pada federalisme untuk Indonesia.

Namun struktur negara federasi ini, yang memberi kuasa lebih besar pada daerah, hanya berumur delapan bulan. Sukarno membubarkan RIS dan BFO. Pada 17 Agustus 1950 Sukarno membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelumnya, 3 Maret 1950, Sukarno menetapkan UU No.3/1950. Ini payung hukum yang mengakui status politik Yogyakarta sebagai daerah istimewa setingkat propinsi. Status semacam itu berlaku juga bagi Aceh dan Jakarta. Di sisi lain, antara 1950 hingga 1956, Sukarno membubarkan kerajaan-kerajaan Melayu.

Pada 1965-1966 terjadi pergantian kekuasaan dari Sukarno ke Mayor Jenderal Soeharto, seorang anak desa dari Kemusuk, sebelah barat Kota Yogya. Peralihan tampuk kekuasaan ini diiringi pembunuhan besar-besaran, terutama di Jawa, terhadap orang-orang yang dianggap komunis.

Seiring kekuasaan Soeharto mulai mencengkram seluruh kepulauan Indonesia, UU No.5/1974 dikeluarkan, isinya menegaskan status istimewa Yogyakarta. Ia juga menekankan jabatan gubernur HB IX sebagai kepala daerah propinsi Yogyakarta dan Paku Alam VIII sebagai wakilnya. Keduanya, tulis undang-undang ini, “tidak terikat pada ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan.”

Namun HB IX juga menjabat wakil presiden antara 1973 hingga 1978. Dia juga memilih tinggal di Jakarta. Tugas keseharian gubernur dipegang Pakualam VIII.

Pada 3 Oktober 1988, HB IX meninggal di rumahsakit George Washington. Koran-koran nasional memuat berita kematiannya besar-besaran di halaman muka. Rakyat Yogya membanjiri sepanjang tepi jalan saat peti jenazah Sultan diarak, dari bandara Adisucipto hingga mulut Kraton. Hari pemakamannya bahkan lebih dramatis. Ada banyak histeria, tangisan, dan dukacita. Selama tujuh hari Yogyakarta berkabung.

M.C. Ricklefs, sejarawan Australia-cum-penulis buku Jogjakarta under Pangeran Mangkubumi menyebut HB IX adalah raja yang agung. Kriteria “agung” ini terpancar dari warisan Kasultanan yang ”tetap kuat, stabil dan masih berpengaruh.”

Penerus Sultan Yogya adalah KGP Haryo Mangkubumi. Dia lahir 2 April 1946, nama kecilnya Herjuno Darpito, putra KRAy Windyaningrum, istri kedua HB IX. Dia dinobatkan Sultan HB X beberapa bulan setelah ayahandanya wafat. Tapi dia tak langsung memangku jabatan gubernur. Barulah pada Mei 1998, menjelang hari-hari kejatuhan pemerintahan Soeharto, HB X mulai resmi berkantor di Kepatihan.

Salah satu spanduk mendukung penetapan gubernur HB X @2008

ADA sebagian pendapat dalam perdebatan keistimewaan Yogyakarta, bahwa UU No.5/1974 telah membikin “diskriminasi” yang lebar status politik kasultanan dan pakualaman. Ini misalnya bisa dibaca dalam buku kecil Membongkar Mitos Keistimewaan Yogyakartaterbitan Institute for Research and Empowerment (IRE). Ia dikerjakan dosen-dosen muda lulusan Fisipol UGM. Mereka memandang dualisme kepemimpinan itu awalnya punya hak sama. Kedudukan keduanya mengalami “penyimpangan semangat” setelah keluar regulasi tahun 1974 itu.

Betapapun, jika merujuk Selo Soemardjan, sejak Amanat 5 Sepetember 1945 kerajaan Yogyakarta dan Pakualam sesungguhnya sudah bergabung menjadi satu, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sri Sultan sebagai kepalanya dan Pangeran Pakualam sebagai wakilnya. Soemardjan penasihat dan sekretaris pribadi HB IX. Dia bekas pamongpraja termuda dalam birokrasi pemerintahan Yogyakarta.

Soemardjan menulis, kedua amanat yang isinya serupa dan keluar pada hari yang sama itu “tidak diragukan” adalah hasil rumusan bersama antara Sultan dan Pakualam. Dia menilai sejak itu kedua pemimpin tradisional tersebut bekerja sebagai suatu tim yang terjalin baik. Sultan menghormati Pakualam karena umur maupun kedudukan yang lebih tinggi dalam hubungan keluarga; sebaliknya Pakualam mengakui dan menerima kecakapan serta keberanian Sultan dalam bidang politik.

Itu juga yang sekilas diungkap Benedict Anderson dalam Revoeloesi Pemoeda. Menurutnya, kerjasama yang sangat baik dari Pakualam, juga perbedaan martabat yang lebar antara keduanya, membuat hubungan Sultan dan Pakulam bisa berjalan baik. Inilah kunci bagaimana wibawa mereka tetap terjaga.

Sejarawan UGM Bambang Purwanto memandang, secara historis, Yogyakarta terbentuk dari gabungan kedua wilayah kerajaan itu. Artinya, secara politis keduanya sejajar, baik sebagai institusi maupun penguasa tertinggi. Ia tidak bisa ditempatkan begitu saja secara kaku dan struktural. Atau dalam rumusan kekuasaan eksekutif, Sultan menyandang gubernur dan Pakualam wakil gubernur. Pemberian jabatan itu lebih karena prestasi pribadi mereka dalam sejarah Republik.

Dia menulis, “HB IX telah menunjukkan kemampuan yang lebih dalam banyak hal untuk merespon perubahan yang terjadi seiring dengan terbentuknya Indonesia dibandingkan dengan Pakualam VIII.” Ini ditambah peran politik penting Sultan di dalam setiap pemerintahan Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai Orde Baru, sehingga telah menempatkan Sultan sebagai pribadi yang sangat disegani. ”Sultan seolah-olah memiliki prestise yang lebih tinggi dari Pakualam, sampai kemudian aturan perundang-undangan membedakannya secara formal,” demikian Purwanto.

Ironisnya, aturan ini kemudian ditampung dalam produk hukum hasil reformasi tentang otonomi daerah. Tapi, seperti tercantum dalam pasal 226 UU No. 32 tahun 2004, ini juga membuka penafsiran ganda. Ada hak khusus yang diberikan untuk Sultan dan Pakualam menjadi gubernur dan wakil gubernur. Di sisi lain, penyelanggaraan pemerintah di Yogyakarta berlaku sama dengan propinsi lain. Ini yang lantas dijadikan rujukan bagi sebagian kalangan, termasukk anggota dewan, yang setuju pemilihan.

Debat itu menyeruak untuk periode sekarang. Immawan Wahyudi dari Fraksi PAN mengatakan perkara tafsir itu sifatnya serba sumir. ”Dua-duanya tidak bisa disebut salah. Tapi juga tidak bisa disebut benar,” katanya.

Tapi debat tahun ini jauh lebih berkembang. Ada opsi baru yang ditawarkan. Ini tentang masa transisional atau peralihan. Rumusan semacam ini datang dari Tim Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM. Sultan dan Pakualam tetap pasangan kepala daerah 2008-2013. Namun selanjutnya ada pemilihan. Fraksi PAN dan PKS di antara suara dewan yang mendukung opsi tersebut.

Wawan Mas’udi, anggota Tim, menerangkan masa transisi ini diperlukan bagi persiapan lembaga-lembaga politik di Yogya. Pertimbangan lain basis kultural dan politik saat ini, yang masih belum siap menerima pemilihan.

Menurutnya, transisi diperlakukan sebagai proses perubahan. Jika dipaksakan, sementara ada banyak suara tetap minta penetapan, itu malah menimbulkan situasi tak kondusif dan produktif bagi keistimewaan Yogya sendiri. ”Rakyat Yogya akan terkaget-kaget jika hari ini atau bulan depan dipaksa melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung. Perlu ditata. Perlu aturan. Perlu proses rekrutmen yang jelas.” Namun transisi juga bukan perkara lima tahun tanpa melakukan apapun. ”Lima tahun ini dengan target-target yang sangat jelas,” terang Wawan.

Selain dia, anggota Tim adalah Ari Dwipayana, Cornelis Lay, Bambang Purwoko, Haryanto, Pratikno, Purwo Santoso, dan Ratnawati. Mereka menyusun rumusan dari Januari-Mei 2007. Isinya prinsip-prinsip dan filosofi-filosofi dasar ‘keistimewaan’. Mereka mengusulkan bagaimana mengatur keistimewaan Yogya dengan memandang alasan-alasan historis, politis serta sosiologis-kultural. Intinya berbasis dua nilai dasar: prinsip-prinsip dasar demokrasi dan jaminan sistem pemerintahan yang efektif.

Logikanya, rumusan ini punya basis kuat dalam pengembangan demokrasi di Yogya untuk masa-masa mendatang. Ia juga menjamin bentuk-bentuk kesejahteraan rakyat. ”Jadi tidak semata-mata bertumpu pada romantisme sejarah. Tapi bagaimana sejarah ini direvitalisasi sebagai salah satu semangat saja. Pada saat bersamaan, Yogyakarta juga harus memahami ada perkembangan besar, dalam hal ini demokratisasi, yang mau tidak mau harus direspon. Karena undang-undang ini tidak sekadar ingin melihat pada masa lalu, tapi dalam konteks perkembangan lima tahun, sepuluh tahun, bahkan limabelas tahun ke depan,” Wawan menjelaskan.

Untuk menyusun draf, anggota Tim mengundang berbagai pihak secara maraton. Wawan menyebut tigapuluh kali workshop. Ia diadakan dengan pihak internal Kasultanan, Pakualaman, anggota dewan propinsi maupun kota, para akademisi dari berbagai latar pemikiran, juga dua kali mengundang Dahlan Thaib. Mereka juga bertemu empat hingga lima kali dengan Sultan HB X. Setelah beres, mereka mengadakan pertemuan informal dengan anggota dewan. Tujuannya membahas rumusan yang sudah mereka hasilkan. ”Kami serahkan kepada dewan,” kata Wawan.

Tim menyadari posisinya bukan aktor politik, bukan kelompok kepentingan yang memiliki kekuatan menembus semua segmen lapisan masyarakat. Aktor politik adalah dewan. Ia punya kewajiban menjalankan fungsi penyerapan. Ia juga punya kekuatan agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat.

Draf tersebut, dalam ungkapan Tim, adalah ”hasil kerja panjang” untuk “mencari jembatan” di antara berbagai perbedaan sikap. Salah satu ‘jembatan’ itu berupa mekanisme peralihan untuk kepala daerah Yogyakarta. Ini semacam kompromi, sebuah syarat penting dalam demokrasi, di antara pendapat pemilihan atau penetapan. Jangka waktu lima tahun “bisa dijadikan persiapan matang dan kuat” dalam membawa pengaturan keistimewaan Yogyakarta.

Pandangan anggota Tim juga menarik tentang debat besar soal kepemimpinan lokal di Yogya. Sepanjang perdebatan keistimewaan, mediamasa lebih banyak menyoroti perkara penetapan dan pemilihan. Mediamasa terjebak dalam pola tersebut, ironisnya justru makin menyederhanakan “esensi keistimewaan” Yogya. Tim menilai isu kepala daerah hanya salah satu unsur. Ada beberapa pilar lain yang seharusnya mendapat tempat seimbang dalam perdebatan ini. Misalnya soal pertanahan atau isu kebudayaan. Bagaimana agar keistimewaan bisa membawa pemerintahan efektif, yang berbasis masyarakat, sejahtera sosial dan ekonomi?

Pola-pola penyederhanaan yang diusung Gandung Pardiman contohnya, atau Gerakaran Rakyat Yogya, secara besar-besaran menggalang massa, bisa dengan mudah memantik emosi pendukung. Warga Yogya seakan-akan dihadapkan pilihan terbatas, seolah-olah itulah harga mati keistimewaan Yogya. Warga yang setuju penetapan, berarti mendukung penuh keistimewaan. Yang setuju pemilihan, dianggap mengkhianati keistimewaan. Sewaktu saya bertemu Gandung Pardiman, ketua daerah Partai Golkar itu, di tangga gedung dewan, dia langsung berteriak, ”Pokoknya penetapan!” sambil berlalu menuju mobil dinas.

Wawan Mas’udi mengatakan kepada saya “sangat kecewa” dengan pemberitaan mediamasa yang menggiring perdebatan hanya pada masalah kepemimpinan lokal. ”Ada banyak hal lain yang perlu kita pikirkan,” argumen dia. ”Artinya, kepemimpinan lokal harus menjadi semacam instrumen saja, untuk memastikan agar prinsip-prinsip pengaturan sebuah masyarakat, sebuah wilayah itu—kalau dalam pandangan kami—bertumpu pada dua hal tadi: demokrasi, kesejahteraan dan, tentu saja, pengembangan pemerintahan efektif.” Dia beserta anggota Tim lain mengaku lelah menjelaskan ini, baik kepada anggota dewan maupun wartawan. Saya juga merasakan sentakan nada suara tinggi dari dia saat pertanyaan saya beralih pada pandangan Tim mengenai isu penetapan atau pemilihan.

Namun Dahlan Thaib, asisten pemerintahan propinsi Yogya, memandang lain. Dia bilang “ruh” dari keistimewaan Yogya adalah kepemimpinan. Dia membandingkan dengan pemerintahan Aceh soal syariat Islam atau Majelis Rakyat Papua untuk otonomi khusus Papua. ”Nah di DIY ini ruhnya adalah kepemimpinan.” Thaib lebih cenderung membicarakan dulu soal kepemimpinan, baru kemudian beranjak ke pilar-pilar keistimewaan Yogya lain, seperti pertanahan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, tata-ruang, serta keuangan.

Thaib bicara juga soal demokrasi. Tren demokrasi pokoknya pemilihan, jabatan publik harus pemilihan. Dia menilai demokrasi itu esensinya dukungan rakyat. ”Rakyat DIY tidak menghendaki orang lain gubernur. Rakyat DIY menghendaki keduanya!” Jadi, dalam undang-undang itu, ”Salah satu pasalnya berbunyi—harusnya ya—‘Gubernur HB, wakil gubernur Pakualaman!’” Dia menegaskan lagi saat rapat dengan tim pansus keistimewaan. ”Itu sistem,” katanya, ”Siapapun Hamengkubuwono, semua apapun Pakualam, ini jadi gubernur dan wakil gubernur!”

Saat membahas rumusan keistimewaan dengan tim Mendagri, Thaib juga merekomendasikan apa yang diistilahkannya “pasal-pasal khusus kepemimpinan.” Bunyi salah satu pasal yang ditawarkan: “Apabila HB menjadi pejabat negara, maka beliau tetap gubernur.” Ini membikin saya bertanya-tanya, apakah itu sengaja dibuat sebagai jalan lurus Sultan menuju pemilihan presiden 2009? Thaib menjawab diplomatis. Jabatan rangkap dibolehkan dalam hukum lex specialis untuk Yogya. Dia mencontohkan HB IX, yang pernah menjabat wakil presiden tapi tetap gubernur Yogya. Ini suatu konvensi, hukum tak tertulis. ”Demokrasi, kekuasaan mutlak, kalau itu yang dijual kepada saya, saya siap, saya ahli hukum tata negara!” Kali ini suara Thaib meninggi.

Sejarawan Sanata Dharma P.J Suwarno menilai, ”Keistimewaan yang pertama-tama adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah.” Rumusan ini ditempatkan sebagai “hal yang penting,” sementara hal-hal lain dalam posisi sama.

Suwarno juga menjelaskan, ”Pemilihan sebenarnya bukan satu-satunya jalan demokratis.” Dia melihat situasi sekarang pun, ketika semua dipilih, juga tidak lebih baik. ”Itu saya kira membutuhkan kualitas semuanya. Baik kualitas rakyat maupun kualitas pemimpin. Tidak bisa sistem begitu harus semua diambil-alih. Itu harus harus melewati evolusi, sedikit demi sedikit, baru nanti demokrasi yang sesungguhnya,” ujar Suwarno.

Suwarno memandang “pemilihan” sebagai sebuah proses. ”Nanti kalau rakyat tidak mau lagi, berhenti menjadi “tidak istimewa” tidak masalah. Dan saya lebih setuju itu. Kalau sekarang, saya kira, saya melihat rakyat kok masih mendukung. Tapi nanti, kalau seterusnya, rakyat menginginkan tidak istimewa, ya silahkan saja.”

”Saya kira dengan sendirinya tidak bisa dibendung.”

Suwarno menolak anggapan keistimewaan jabatan hanya untuk HB IX. Debat ini muncul setelah HB IX wafat era Orde Baru. Tapi jika merujuk latar sejarah, daerah Yogya berperan penting bagi pendirian Republik. Ia sempat jadi ibukota. Bisa dibilang tahun-tahun itu Yogyakarta punya sifatnya yang besar dimana “Indonesia” masih berdiri dan kemudian diakui secara internasional. Barulah, setelah Belanda menyerahkan pengakuan Desembet 1949, dan ibukota dipindahkah lagi ke Jakarta, Yogya menjadi daerah biasa namun bersifat istimewa. Menariknya contoh model pemerintahan semacam ini lebih banyak berupa negara: Thailand atau Malaysia di Asia atau Inggris di Eropa.

Tapi Suwarno mengatakan ”Indonesia” bisa lestari lalu merdeka karena ada Yogya. ”Sebab andaikata Sultan HB IX mengatakan, ‘Baik, saya mengikuti Belanda, maka sudah habis Indonesia.’”

Saya teringat Bambang Purwanto. Purwanto mengatakan “keistimewaan Yogya” sarat mengandung beban sejarah. Sejarah bukan sebagai ilmu, tapi menjadi alat legitimasi. Sejarah dipakai sebagai argumen historis dalam mengukur keistimewaan Yogya; penuh tafsiran politis.

Misalnya, debat Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Dalam debat besar pertama, sekira tahun 2002, ada tafsiran yang menyatakan ‘piagam kedudukan’ yang ditandatangi Presiden Sukarno berisi juga soal status istimewa untuk Yogya. Ini muncul dalam penjelasan draf rancangan undang-undang yang dibikin kraton dan pemerintah propinsi. Padahal isinya “hanya” menjamin HB IX tetap sebagai kepala kerajaan, dengan keyakinan dia siap berdiri di belakang Republik—yang memang dilakukannya itu. Sultan dan Pakualam sendiri yang pertama kali menyatakan Yogyakarta berstatus istimewa, seperti tertera dalam ‘Amanat 5 September’.

Saya kira penting diperlukan suatu ‘jarak’ dalam melihat sejarah yang memungkinkan membuka konteks kekinian. Bagaimana ‘keistimewaan’ itu membawa peluang pada isu kemiskinan dan kesejahteraan? Pada isu pendidikan murah, biaya kesehatan murah, pengangguran berkurang? Bagaimana ia bisa membawa kraton dan pakualam tetap terpelihara secra baik sebagai warisan kebudayaan?

Isu pemilihan atau penetapan kepala daerah di Yogya tak lebih penting dengan isu pertanahan. Ada ‘tanah sultan’ dan ‘tanah pakualaman’ di sini. Ia berserak di satu kota dan empat kabupaten. Bagaimana mengaturnya? Bagaimana agar hak-hak warga kecil terjamin dalam menggunakannya?

Pada 2004, ada satu kejadian sebagian bangunan milik Kraton di jalan Adisutjipo harus dipangkas demi mendirikan sebuah pusat perbelanjaan bernama Plaza Ambarrukmo. Bagaimana menjamin kejadian ini tak terulang lagi untuk bangunan-bangunan lain, hanya karena lokasi yang ditempati milik Sultan Ground? Tahun ini ada rencana penambangan pasir besi di Kulonprogo, lokasinya milik kraton tapi bertahun-tahun dipakai sumber nafkah warga setempat. Bagaimana mengaturnya? Adakah jaminan warga kecil menempatinya?

Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960 mengecualikan Yogya, sebagai swapradja atau daerah istimewa, ke dalam regulasi tersebut. Tapi, atas inisiatif Sultan HB IX, UUPA lantas berlaku untuk Yogya tahun 1984. Meskipun, dalam praktiknya, tidak semua peraturan tanah mengikuti UUPA. Ada Rijksblad Kasultanan 1918 No.16 dan Rijksblad Pakualaman 1918 No.18 yang tidak memberikan hak milik tanah kepada warga nonpribumi. Para pakar agraria menyebut ini sebagai hukum adat, yang menjamin hak-hak tanah atas warga pribumi Yogya. Apakah aturan semacam ini masih relevan?

Yogya adalah kota pendidikan. Banyak kampus. Banyak sekolah. Tiap tahun para pelajar berdatangan dari luar daerah. Tapi jumlah penganggur di Yogya cukup tinggi, sebesar 8,22 persen dari berbagai tingkatan pendidikan dan usia. Upah minimum propinsi juga kecil, sebesar Rp 572.500. Ia berada di bawah “kebutuhan hidup layak” hasil survei Aliansi Buruh Yogyakarta sebesar Rp 740.433. Bagaimana Kepatihan menyikapi soal ini?

Yogya berada dalam persimpangan kosmopolitanisme dan tradisionalisme. Bagaimana menjamin tradisi Kraton terus berjalan? Yogya kota pariwisata. Ada banyak situs dan cagar budaya yang butuh pengelolaan secara baik dan sehat. Turis asing setiap musim menjadikan Yogya sebagai salah satu tujuan wisata. Pada 2007, sekitar 105.036 turis asing, yang memakai jasa akomodasi, datang ke Yogya. Bagaimana agar jumlah mereka meningkat? Masalah yang berkembang adalah kurang promosi, selain tergantung keamanan dan situasi sosial-politik secara umum. Bagaimana ini disiasati dinas-dinas pariwisata setempat?

Lalu soal tata-ruang. Di sepanjang jalan polusi baliho tak keruan. Mal-mal mengepung Yogya. Bangunan-bangunan baru seadanya didirikan tanpa mengindahkan ruang sosial sekitar. Daerah resapan air makin berkurang. Bangunan-bangunan heritage kotor dan tak terawat. Bagaimana mengatasinya?

Soal keuangan untuk kraton dan pakualam, misalnya. Bagaimana agar nantinya itu dipakai secara maksimal untuk pegawai dan urusan rumahtangga lain? Bagaimana ia dibuat transparan? Adakah kepentingan upah para abdi dalem, misalnya, dapat terjamin—di luar alasan pengabdian semata-mata?

Saya mengandai-andai bagaimana jika Yogya sedikit mengambil jalan politik lamanya. Opsinya kepala daerah pemilihan, sementara Sultan menjadi kepala kerajaan. Aceh barangkali bisa jadi rujukan. Dalam perubahan undang-undang terbaru, Aceh mengenal ‘Wali Nanggroe’, yang pemimpinnya disebut Walinegara, bertugas mengurusi Kasultanan. Sementara untuk urusan administratif pemerintahan dijabat gubernur. Saya kira ini penting. Sebab, ketika pemerintah lokal maupun Jakarta tak berjalan, Kasultanan Yogya tetap bisa bertahan, bahkan hingga ratusan tahun.

Saya tanyakan soal ini kepada P.J Suwarno. Apakah mungkin? Suwarno berpikir agak panjang. Dia bilang itu biayanya besar sekali. ”Sebab (Jakarta) masih harus menggaji Sultan dan kraton dan pemerintahan daerah. Saya kira Sultan juga tidak begitu setuju. Lebih baik untuk daerah saja. Rakyat lebih banyak membutuhkan uang daripada kraton.”

Tapi Suwarno juga menuturkan ada semacam beban besar di pundak Sultan sekarang, jika membandingkan ‘kebesaran-kebesaran” yang diwariskan ayahandanya. ”Dia kan mempunyai mall dan lain sebagainya,” kata Suwarno, tersenyum ringan. ”Ini bagaimana letaknya di dalam pemikiran beliau?”

”Kalau saya lihat begini: kraton ini harus kaya, banyak uang, sebab kalau tidak, untuk membiayai adat-istiadat ini tidak cukup, kalau hanya mengandalkan pemerintah saja. Untuk menjaga tegaknya kraton beserta adat-istiadat itu, saya kira, tidak cukup. Rupanya ini yang menghantui HB X. Dia juga bisnisnya keras, tetapi sebenarnya itu juga untuk menghidupkan kraton.”

Ada kepercayaan, sebuah ramalan dari Yasadipura, bahwa raja Jawa berakhir dengan sendirinya hanya sampai bilangan kesepuluh. Maksudnya raja sejati yang memiliki sifat-sifat agung, yang wibawanya terpelihara dalam kesadaran kosmologis rakyat Jawa. Di Surakarta itu sudah terjadi. Pakubuwono X meninggal menjelang Perang Dunia II. Suksesi berikutnya adalah perebutan tahta antaranggota keluarga. Bahkan hingga kini masalah raja Surakarta masih ada gesekan. Untuk menghidupi Kasunanan misalnya, Surakarta jualan gelar ningrat kepada orang-orang kaya, kepada para selebritas.

Adapun untuk Yogya, kepercayaannya Kasultanan akan pelan-pelan dilupakan oleh rakyatnya sendiri. Sukesi raja tetap ada, tapi penghormatan rakyat bukan pada sosok raja, melainkan pada Kraton sebagai tempat bertahta para raja. Menariknya, Sultan Yogya Hamengkubuwono X tak memiliki putra. Dia dikaruniai empat putri dari perkawinana dengan GKR Hemas: Nurmalitasari Gupita, Nurmanari Dewi, Nurabra Juwita, dan Nurastuti Wajareni. Banyak rakyat Surakarta maupun Yogya yang percaya ramalan Yasadipura tersebut.

Namun itu “hanya” ramalan, dan boleh jadi salah. Saya menilai bahwa yang lebih paham situasi Yogya adalah orang Yogya sendiri. Berpangku terus menunggu sikap Jakarta mungkin tak ada ujung. Sepuluh tahun sejak reformasi bukanlah waktu pendek menanti sebuah kebijakan khusus yang mengatur keistimewaan Yogya. Toh, dalam kerangka ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia’, ironisnya rumusan-rumusan keistimewaan bukanlah ditentukan orang Yogya sendiri, tapi lokus politiknya tetaplah dari Jakarta.

Saya jadi ingat ucapan Wawan Mas’udi. Rumusan ‘keistimewaan” baik dari Tim UGM, dari propinsi, dari dewan daerah, atau dari siapapun, tidak lebih sekadar kepentingan yang coba dikemukakan. ”Bahwa ada DPR, ada pemerintah nasional, dalam hal ini Depdagri, ada DPD juga, yang mungkin secara informal bisa memengaruhi,” kata Wawan, ”Tapi proses agregasi kepentingan, sebagai bagian penting perumusan kebijakan politik, rumusan undang-undang itu sepenuhnya berada di tangan Departemen Dalam Negeri dan di tangan DPR.”

Saya tidak tahu bagaimana Jakarta memahami ini. Barangkali inilah juga masalahnya kenapa undang-undang No.3 Tahun 1950 tetap dipakai sampai sekarang. []

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s