Dari Konstitusi hingga Hak Asasi Manusia

Buyung 1JULI lalu Adnan Buyung Nasution datang untuk berdiskusi bersama peserta kursus menulis dari Eka Tjipta Foundation. “Bang Buyung” tampil rapi, rambut putih tebal, kemeja lengan panjang, pantalon hitam, sepatu boot, duduk bersila di atas karpet lantai 39. Diskusi dilakukan untuk bicara soal buku-bukunya, termasuk Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959.

Bang Buyung meniti karier di bidang hukum sebagai jaksa pada 1957. Pada akhir 1960an, dia ikut dalam protes melawan kediktatoran Presiden Soekarno. Pada 1974, dia ditahan 13 bulan oleh pemerintahan Presiden Soeharto dalam demonstrasi menentang kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Jakarta. Dia lantas mendirikan Lembaga Bantuan Hukum bersama pengacara Yap Thiam Hien. Pada 1980an, dia studi doktoral di Universitas Utrecht dan menulis thesis soal Konstituante 1956-1959.

Bang Buyung datang bersama satu ajudan, dua asisten dan dua body guard. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta Bang Buyung, selaku anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dijaga polisi 24 jam sejak adanya sekelompok orang yang mendatangi kantor Bang Buyung dan mengumumkan fatwa ancaman mati terhadapnya.

Namun Bang Buyung selalu maju. Baginya, negara hukum harus terus ditegakkan, tidak boleh ada diskriminasi terhadap kaum minoritas. Dalam diskusi 2,5 jam ini, Bang Buyung bicara soal sistem hukum dan demokrasi di Indonesia, konstitusi serta hak asasi manusia.

Awal mula hukum menjadi korup di Indonesia

Saya tahun 1950an sekolah SMA di Boedi Otoemo. Pulang sekolah naik sepeda, mampir ke Mahkamah Agung. Saya senang mendengarkan sidang. Pertama, sidang perkara Sultan Hamid (Pontianak). Bayangkan zaman itu Sultan Hamid bisa dituntut. Kedua, perkara Syamsudin Sutan Makmur, menteri penerangan. Ketiga, perkara Mr. Djodi Gondokoesoema, menteri kehakiman. Bayangkan wakil perdana menteri, menteri kehakiman, menteri penerangan, bisa dituntut, diadili, karena korupsi. Saya dengarkan sidang terbuka, perdebatan antara jaksa dan hakim.

Lantas saya masuk jaksa. Masih ada jaksa-jaksa Belanda. Saya diajari bagaimana membuat surat dakwaan yang bagus. Zaman itu idealisme untuk menegakkan hukum masih kuat. Setiap hakim atau jaksa sadar bahwa kita menjadi penegak hukum dengan cita-cita menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau kita menyidangkan perkara, tuntutan saya sebagai jaksa, dan putusan hakim, conform atau cocok, dan orang serta pembelanya pun mau menerima, kita bangganya bukan main.

Sekarang yang menjadi acuan bukan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, tapi duit!

“Dapat duit berapa? Puas nggak dapat duitnya?” Si jaksa dan si hakim semua mainnya duit.

Kedua, power! Zaman 1950an sampai 1959, bidang hukum dan peradilan luar biasa bagusnya. Masih ditegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Norma-norma hukum itu masih tegak. Di samping peraturan yang tertulis, etika hukum juga tinggi.

Wakil Perdana Menteri I.J. Kasimo mengatakan kepada saya, “Buyung, kita ini para menteri, kalau sudah menyangkut perkara hukum, sudah diserahkan jaksa agung. Kita nggak campur lagi. Sama sekali enggak pernah dibicarakan.”

Sekarang kan tidak ada etika! Kalau ada perkara, bagaimana membantu temannya? Kita pakai memo, kita pakai telepon. Dulu tidak akan ada. Biarpun keluarga datang, mau minta tolong, tidak!

Nah, rusaknya hukum kita, dimulai dari Dekrit 5 Juli 1959. Presiden Soekarno waktu itu amat antipati pada segala sesuatu yang berkaitan dengan Belanda. Tekadnya mau membuat semuanya buatan Indonesia. UUD asli dianggap tahun 1945. Dan juga hukum harus diganti semuanya. Tidak lagi pakai hukum Belanda. Hak-hak sipil itu disuruh buang. Dijadikan dokumen sejarah saja. Semua tidak boleh dipakai.

Institusi juga diubah. Polisi, jaksa, dan hakim itu diubah semua. Yang tadinya aparat penegak hukum berubah menjadi aparat kekuasaan, dengan nama aparat revolusi. Dengan diganti aparat revolusi, orientasi jaksa, polisi, hakim bukan lagi nilai-nilai kebenaran dan keadilan tadi, tapi power! Semuanya power oriented. Nah ini yang merusak negara kita: kekuasaan. Sampai sekarang belum berubah.

Misalnya, saya hakim. Ada kasus warga negara tuntut pemerintah. Minta ganti rugi. Saya memenangkan si rakyat. Tapi apa akibatnya? Saya akan dimusuhi dimana-mana. Zaman pemerintahan Soeharto begitu loh. Jadi kayak orang kusta. Kayak orang yang dimusuhi. Diboikot oleh semuanya. Akhirnya saya dipindahkan. Akhirnya, pengalaman pahit ini membuat yang lain kecut hati. Mana berani mengambil keputusan yang merugikan pemerintah? Semua keputusan menguntungkan pemerintah.

Saya sekarang muak, kesel, melihat seorang hakim. Namun, kita kan nggak boleh putus-asa. Ikhtiar harus terus dilakukan. Coba ngajak mereka ngomong, ajarin mereka, kasih upaya perbaikan, kita arahkan reformasi. Saya ikut mimpin reformasi ini sekarang di Mahkamah Agung, pelan-pelan dengan berbagai lembaga.

Tapi, betapapun bagusnya blue-print, kalau jiwa dan mental orangnya nggak mau memperbaiki, gimana?! Jadi memang butuh proses yang panjang lah perbaikan-perbaikan dalam hukum ini. Belum lagi birokrasinya yang lebih dulu diperbaiki, baik di institusi kepolisian, kejaksaan, peradilan sampai pemerintahan sendiri. Supaya ada clean en-efesient government. Dan semua itu harus berbareng dengan tindakan-tindakan hukum yang keras.

Buyung 2Soal demokrasi dan konstitusi

Saya mau kembali melihat demokrasi. Government from the people, for the people and by the people. Pengertian itu paling tepat, paling sederhana. Tapi banyak masalah di dalamnya. Kalau bicara “government from the people,” people yang mana? Apalagi kalau ini dikaitkan dengan masyarakat, yang ternyata bukan homogen tapi heterogen. Di sinilah perlunya, saya tambahkan, paham konstitusionalisme. Demokrasi yang konstitusional.

Pengertiannya, ia tidak semata-mata government from the people in the sense the majority people.

Kalau rakyatnya yang banyak orang Islam, apa harus negara Islam? Ya kan tidak!

Kalau masyarakatnya yang terbanyak orang Jawa, dari total 220 juta, apakah presidennya orang Jawa terus? Kan tidak!

Dalam pengertian konstitusional, di samping demokrasi, dia menempatkan demokrasi itu dalam satu konstitusi. Negara yang memakai sistem demokrasi, ada satu kerangka konstitusi, yang membatasi atau, katakanlah, yang menjamin kehidupan demokrasi itu.

Demokrasi konstitusional juga jangan diartikan sempit. Dalam arti hanya asal sesuai dengan bunyi pasal-pasal. Kalau kita memahami lebih jauh, di atas konstitusi masih ada norma-norma, nilai-nilai, atau value, yang menjadi kesepakatan bersama bangsa itu, sehingga membentuk negara, yang dibuat kerangkanya dalam sebuah konstitusi. Nah norma-norma itu, kaidah-kaidah itu harus menjadi, katakanlah, nilai tertinggi yang harus jadi panutan oleh bangsa itu, supaya bangsa itu bisa tetap bersatu.

Debat bentuk negara Indonesia

Nah, dalam kaitan itu ada perdebatan soal “persatuan Indonesia” atau “kesatuan Indonesia”. Kalau kesatuan itu homogen. Kalau persatuan heterogen.

Kita dilahirkan berbeda-beda: sukunya, bangsanya, asalnya, keturunannya. Semuanya mempunyai karakteristik dan hak hidup di Indonesia ini. Dan itu tidak bisa dilumat. Pikiran melumat itu berbahaya. Itu pikiran fasis, menafikan eksistensi kemanusiaan kita.

Ini dipersoalkan pada 1950an. Kita beraneka-ragam, kenapa kita pilih negara kesatuan? Nah, ini memang satu pilihan dari founding fathers kita dulu. Perdebatannya sudah ada sebelum perang kemerdekaan: ada yang ingin federal, ada yang ingin kesatuan.

Saya sampai sekarang berpendapat, walaupun saya menganut negara kesatuan, saya menginginkan anak muda open-minded, terbuka pikirannya dan nuraninya, untuk mencari bentuk yang lebih sesuai dengan zamannya nanti.

Saya ingat kata-kata dari Asmara Hadi pada waktu Bung Karno mengusulkan kembali UUD 1945 di sidang Konstituante. Bung Karno mengatakan begini: “Kita kembali ke UUD 45, sampai akhir zaman jangan berobah-obah, biar koma maupun titik, harus dipertahankan terus.” Jadi harus menjadi UU yang abadi.

Siapa yang menolak? Yang pertama kali berdiri adalah Asmari Hadi.

Dia bilang, “Saya ini anak angkat Bung Karno. Nama saya pun dari Bung Karno. Tapi saya menolak pikiran Bung Karno seperti itu.” Dia pakai tiga alasan yang bagus.

Pertama, itu bertentangan dengan fitrah rakyat. Manusia Indonesia ini yang berbeda-beda dan beragam-ragam, yang berbhineka. Kedua, kita ini tidak punya hak moral untuk menentukan apa yang terbaik buat masa depan. Tidak ada dari kita satu pun yang bisa mengklaim diri kita lah yang paling pintar, paling wise, paling bisa menentukan apa yang terbaik buat anak-cucu kita. Ketiga, anak cucu kita nanti yang paling tahu apa yang baik buat dirinya.

Nah, itu alasan yang menurut saya memang tepat. Apalagi waktu dia katakan, “Kita tidak punya hak moral.” Atas dasar itu saya membuka pintu rumah, untuk perdebatan, apakah masih negara kesatuan atau federal? Itu masalah yang harus open-minded. Saya tidak mengatakan saya memilih federalisme. Kalau ditanya sekarang, saya masih tetap memilih negara kesatuan. Karena saya dilahirkan, dibesarkan, sebagai anak pejuang.

Ayah saya menginginkan negara kesatuan. Zaman sekarang pun, saya kira, pikiran itu lah yang dominan di Indonesia. Tapi jangan kita berpikir mati, pikiran yang dikunci bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Manusia ini berkembang. Masyarakatnya pun dinamis. Apa yang baik sekarang mungkin besok lusa sudah nggak baik lagi. Jadi itu pandangan saya tentang federalisme.

Buyung 3Konstitusionalisme dan negara hukum

Sekarang ini banyak kesalahpahaman tentang makna demokrasi. Seolah-olah suara terbanyak menentukan. Makna demokrasi sebenarnya demokrasi yang konstitusional. Atau dalam bahasa sehari-hari, kita pakai “negara hukum.” Ini sama sebagai negara konstitusional. Kita memakai varian negara hukum karena kita belajarnya dari bahasa Belanda: rechtstaat. Di negara-negara Anglo-Saxon, mereka memakai istilah constitutional government atau constitutional state. Artinya, demokrasi negara itu menganut paham konstitusional, menempatkan konstitusi sebagai sesuatu yang supreme. Negara itu mengacu kepada hukum.

Tapi pengertian hukum tidak harfiah, tidak hanya kata-kata. Ada nilai-nilai, norma-norma yang disepakati bangsa ini. Nah, nilai-nilai dan norma-norma itulah yang harus kita pahami, kita dalami di dalam “Mukadimah.” Sebab, menurut saya, sudah tercakup banyak sekali nilai-nilai, norma-norma kehidupan kita berbangsa-bernegara yang dicita-citakan, yang menjadi norma-norma konstitusional.

Misalnya, ada kehendak ingin menjadikan negara syariat Islam. Biarpun 90% setuju, itu harus ditolak. Kenapa? Karena itu bukan menjadi cita-cita bangsa ini. Kita ingin mendirikan Republik Indonesia, yang demokratis, yang berlaku buat seluruh suku. Bukan untuk satu bangsa saja, atau satu agama saja, atau satu keturunan saja. Dan itu sudah jelas sekali pada waktu kita buat UUD 1945.

Misalnya, tadinya ditulis: presiden Indonesia itu harus orang Indonesia asli; dibuang aslinya. Presiden Indonesia itu harus orang Indonesia asli yang beragama Islam; dicoret Islamnya. Itu bukti-bukti sejarah.

Di dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sendiri, bahkan Piagam Jakarta, yang tadinya memang sudah disetujui, karena mayoritas itu, pada akhirnya dipikirkan kembali karena ada protes dari wilayah Indonesia bagian timur, yang mayoritasnya kristen. Itu akhirnya dihapuskan.

Jadi, negara ini milik semua, milik bangsa Indonesia. Tidak ada suku bangsa apapun yang menjadi penentu atas dasar mayoritas. Di sinilah gunanya kita memahami demokrasi konstitusional sebagai satu paham kehidupan berbangsa-bernegara.

Juga unsur utama bagi negara konstitusional dalam negara hukum, yakni pengakuan hukum yang tertinggi. Orang sama di atas hukum. Kalau sekarang dibeda-bedakan itu namanya diskriminasi. Perlu mendorong semangat anti-diskriminasi. Perlu egalitarisme.

Semua orang sama di hadapan hukum, berhak mendapatkan perlindungan hukum oleh negara. Dan barang siapa yang dilanggar haknya, tentu saja, dia bisa menuntut, apakah pelanggaran hak pidana atau perdata.

Jadi, saya perlu katakan lagi, norma dan nilai-nilai hukum itu lebih tinggi dari ketentuan tertulis. Sebab pada ketentuan tertulis saja memang tidak cukup mengatur kehidupan bersama. Kalau hakimnya pintar, dia harus mencari akal dari ketentuan normatif yang sempit itu, dia harus perluas pada nilai-nilai. Hukum itu tidak hanya peraturan tertulis tapi juga menyangkut nilai-nilai kemanusiaan, harkat dan martabat kemanusiaan.

Kalau bangsa ini sudah bersepakat: kita menjaga kehidupan beragam, dalam arti beaneka-ragam bangsanya, sukunya, agamanya, keturunannya—dan itulah eksistensi kita, maka keberagaman ini harus menjadi acuan di dalam menjaga kerukunan atau harkat-martabat orang. Orang tidak boleh dihina, tidak boleh dihasut, tidak boleh dicemoohkan atau dituntut macam-macam.

Ini yang saya katakan: konstitusionalisme lebih tinggi! Jadi sebetulnya ajaran konstitusionalisme juga harus ditanamkan kepada para hakim dan para jaksa. Agar mereka bisa melihat masalah lebih luas. Kalau nggak, gampang saja main bunuh-membunuh di Indonesia ini ataupun hujat-menghujat seenaknya.

[September 2009]

Iklan

2 pemikiran pada “Dari Konstitusi hingga Hak Asasi Manusia

  1. hm.. kalau kebobrokan hukum kita sudah berlangsung sekian lama, berarti akan butuh lebih lama lagi untuk memperbaikinya.. fiuhhhh..!! 😀

    kangen pertemuan spesial ini dengan Bang Buyung.. hehehe

  2. Lisa, Buyung akan diskusi untuk peluncuran ulang disertasinya itu, 10 November di Hotel Nikko. Jika kamu ada waktu, datang ya. ETF hendak mengundang semua alumni kursus. Sempatkan saja jika tak sungkan naik kereta Bandung-Jakarta 🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s