Napawe dari Yogya

Rencana aksi damai mahasiswa Papua di Yogya dihadang polisi. Asrama mereka dikepung oleh satuan Brimob, dan mereka diancam bakal dirazia oleh kelompok sipil-militer.

map-of-west-papua

 

SATU PAGI JULI 2007, Beny Dimara menerima sebuah pesan pendek. Isinya: Asrama pusat mahasiwa Papua di Yogyakarta dikepung empat truk polisi. Dimara, yang dianggap “sesepuh warga Papua”, saat itu sedang di rumahsakit Panti Rapih dan hendak memeriksa penyakit jantung.

Dini hari sebelumnya Dimara ditelepon oleh wakil walikota Haryadi Suyuti yang mengatakan “anak-anak Papua” akan mengadakan demonstrasi. Dimara membantah. Pasalnya, saat aksi 4 Juli 2007, para mahasiswa Papua bikin aksi seraya mengusung bendera Bintang Kejora, lambang kemerdekaan Papua dari Indonesia.

Pagi itu Dimara segera menuju asrama dan seketika kaget saat melihat pasukan Brimob berseragam lengkap. Membawa tameng dan senapan.

Di dalam asrama, seorang mahasiswa bernama Tony Burdam baru saja terjaga sewaktu mendengar keributan. Kamarnya bersisian dengan kamar yang ditempati Atinus ‘Fidel’ Uaga.

Dua polisi wanita bertanya, ”Mana Tinus?”

Tinus Uaga telah menghilang lewat pintu belakang asrama. Ia bersembunyi di sekitar daerah Keraton. Uaga mengirim tiga pesan pendek berulang kepada Dimara bahwa ia dikejar-kejar polisi Indonesia.

Hampir semua penghuni asrama keluar dari kamarnya. Ada sekitar 180-an mahasiswa yang menghuni asrama ini. Roy Jikwa dan Fransisco Dani, mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik Adisutjipto, berada di asrama.

Menurut Jikwa, dua polwan itu meminta nomor telepon teman-temannya.

“Kita tidak curiga dan menyerahkan,” katanya. ”Itu serba salah. Nomornya sudah kami kasih.”

Jikwa bersama mahasiswa lain menanyakan asal kedua Polwan itu. Mereka menjawab dari Papua. “Kita sudah tahu dari bahasanya itu lain,” katanya. Dua Polwan itu beraksen Ambon.

Melihat keramaian itu, Fransisco Dani segera meraih kamera perekam. Niatnya mendokumentasikan peristiwa pengepungan di luar asrama. Tapi kamera itu diambil oleh polisi. Ia pun dilarang pergi. Kamera itu kemudian dikembalikan. Dani berkata beruntung karena rekaman saat teman-temannya aksi 4 Juli telah ia hapus sebelumnya.

Dolly Kuum, mahasiswi Akademi Pembangunan Masyarakat Desa, mengungkapkan ketakutan soal pengepungan itu. “Kenapa banyak intel dan bahkan polisi pakai atribut lengkap? Semua pakai senjata.”

Situasi mereda menjelang sore. Tinus Uaga kembali ke asrama malam hari. Ia muncul dari pintu belakang dan, sambil melemparkan helm, ia melontarkan umpatan keras.

Dua hari kemudian, di ujung acara diskusi, Beny Dimara mengingatkan kejadian asrama yang dijaga ketat pasukan Brimob. Suaranya keras sembari telunjuk mengarah ke luar pintu ruangan. “Empat truk Brimob datang ke sini. Ini ada apa? Kami bukan teroris!”

 

GERBANG UTAMA asrama pusat mahasiwa Papua bertuliskan ‘Kamasan I’. Istilah itu dari bahasa Biak, artinya ‘pandai besi’ atau ‘mengasah’. Semua asrama Papua di kota pelajar ini, yang berjumlah sekira 23, memakai sebutan ini.

Asrama ini, yang terletak di bilangan Kusumanegara, memiliki gedung pertemuan dan kamar-kamar hunian. Pertama kali diresmikan oleh Gubernur Papua Jaap Solossa (2000-2005) pada 2003, dan berkali-kali direnovasi termasuk sesudah gempa besar Mei 2006 yang merontokkan sebagian tembok. Tembok ini membatasi pekarangan belakang yang biasa dipakai untuk tempat berpesta.

Ada bekas ‘pesta adat’ sewaktu saya ke sana. Dua tumpukan batu dalam ceruk tanah dan sehimpun arang kering. Ini bekas babi batu: potongan-potongan daging babi dikubur dalam tanah, dilapisi daun, lalu batu ditumpuk dan dibakar. Pesta ini berlangsung hingga larut pagi.

Asap dalam bahasa Biak adalah napawe. Lema ini tertempel di atas kisi pintu kamar Tinus Uaga, diapit dua foto tokoh Papua: Theys Eluay dan Ferry Awom.

Theys Eluay, Ketua Presidium Dewan Papua, dibunuh oleh Kopassus pada 10 November 2001 . Pada April 2003, sebuah pengadilan militer di Surabaya memutuskan bahwa tujuh prajurit Kopassus bersalah atas kematian Eluay, tapi dengan vonis ringan antara 2 – 3,5 tahun penjara (belakangan mereka naik jabatan). Ferry Awom dari Biak adalah pencetus Organisasi Papua Merdeka yang dideklarasikan di Manokwari pada 26 Juli 1965.

Di dinding kamar Uaga ada pula gambar wajah Arnold Ap dan Thomas Wanggai. Ada foto Markus Wonggor Kaiseipo dan Brigadir Jenderal Seth Jafet Rumkorem. Mereka adalah pahlawan-pahlawan Papua. Jafet Rumkorem adalah putera Lukas Rumkorem, pejuang Merah Putih di Biak, yang ikut mendirikan Partai Indonesia Merdeka pada Oktober 1949. Namun Rumkorem junior belakangan kecewa dengan Indonesia dan memproklamasikan Negara Republik Papua Barat pada 1 Juli 1971.

Arnold Ap adalah cendekiawan Papua. Lahir di Pulau Numfor, Ap bekerja sebagai kurator museum Universitas Cenderawasih. Pada 1978, Ap mengajak sejumlah mahasiswa membentuk grup kebudayaan ‘Mambesak’ atau ‘burung cenderawasih’. Grup ini merekam pelbagai lagu rakyat dari seluruh pelosok Papua. Pada 1983, pasukan Kopassandha (kini Kopassus) membongkar jaringan yang dituduh “simpatisan OPM” di lingkungan kampus dan instansi pemerintah, termasuk menahan Ap pada 30 November. Ap ditembak di pantai Pasir Enam, sebelah timur Kota Jayapura, dalam satu skenario pelarian menuju Papua Nugini yang dirancang Kopassandha. Ia meninggal di rumahsakit Aryoko, Jayapura, pada 26 April 1984 dalam usia 38 tahun. Ratusan pelayat mengiringi pemakamannya . Robin Osborne dalam Indonesia’s Secret War: the Guerilla Struggle in Irian Jaya (Kibaran Sampari) menulis bahwa Arnold Ap “telah menjadi martir yang tidak pernah dilupakan oleh rakyat Papua.”

Thomas Wanggai adalah doktor hukum lulusan Universitas Negeri Okayama, Jepang, dan administrasi publik dari Amerika Serikat. Ia memproklamasikan negara ‘Melanesia Barat’ di Stadion Mandala pada 14 Desember 1988. Aksi ini dihadiri sekitar 60 orang dengan pengibaran bendera baru hasil rancangan Wanggai yang dijahit istrinya asal Jepang, Ny. Teruko Wanggai. Wanggai divonis 20 tahun penjara dan mendekam di Cipinang sejak awal 1990 dan meninggal pada Maret 1996 dalam usia 58 tahun. Istrinya sendiri diputuskan 8 tahun penjara dan bebas pada 1994.

Para napawe inilah yang menjadi spirit anak-anak muda Papua. Ini pesan simbolik; bahwa jejak para pejuang Papua berembus; bahwa mereka menyebarkan keberanian demi kemerdekaan Papua.

Uaga adalah koordinator lapangan dalam aksi 4 Juli. Bergerak dari Kamasan I, para demonstran menuju sentra aksi utama di perempatan Kantor Pos Besar. Terdiri dari 50 orang, mereka mewakili Aliansi Mahasiswa Papua, Gerakan Anti Penjajahan, Gerakan Perjuangan Pembebasan Perempuan Papua Barat, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua, dan Forum Komunikasi Mahasiswa Papua Semarang serta Front Mahasiswa Nasional Papua. Mereka membawa spanduk antara lain ‘Referendum Yes dan Otonomi No’.

Mereka mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai “boneka Amerika Serikat.” Mereka menuntut investigasi secara menyeluruh atas pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Papua. Sebagian demonstran memakai Bintang Kejora di ikat kepala, gelang, maupun syal.

Namun, di tengah jalan, aksi dihentikan polisi, berjumlah sekira 200 personel, yang dipimpin oleh Zaenal Arifin, kepala divisi operasional kepolisian Yogya yang bertugas menjaga keamanan kota.

Polisi mengajukan dua opsi. Pertama, mereka boleh melanjutkan aksi asalkan tanpa membawa spanduk dan melepaskan atribut atau simbol Bintang Kejora. Jika menolak, opsi kedua, mereka diminta kembali ke asrama. Demonstran memilih opsi kedua.

“Ini aksi spontan,” kata Tinus Uaga ketika saya menemuinya di asrama. “Kami ingin referendum untuk Papua Barat. Jajak pendapat seperti Timor Leste. Alasan kami historis: 1 Desember 1961. Indonesia tak buat kami sejahtera, pendidikan mahal, kesehatan mahal.” Bagi Uaga dan teman-temannya, Bintang Kejora merupakan atribut bangsa Papua. “Maka orang Papua kapan pun dan di mana pun bisa memakainya.”

Bintang Kejora adalah lambang bendera negara Papua pada 1 Desember 1961. Saat itu wilayah ini masih bernama Nugini Belanda, menjadi kawasan Hindia Belanda sejak paruh pertama 1800-an. Belanda baru mulai serius memperlakukan Nugini Barat untuk kemerdekaan selepas Perang Pasifik. Itu menyusul situasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 1945. Dalam satu sidang bernama Badan Pertimbangan Usaha-usaha Pesiapan Kemerdekaan Indonesia, Nugini Barat diklaim di bawah prinsip perwalian. Prinsip ini mengisyaratkan luas Indonesia sama dengan batas wilayah Hindia Timur Belanda.

Belanda menentang klaim perwalian dan mulai melakukan proses dekolonisasi pada 1950-an, setahun setelah mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1949. Pada awal 1960-an, separo dari pos pemerintahan di wilayah Nugini Barat dipegang oleh orang-orang Melanesia. Tahun 1961, Belanda menyiapkan dan mengarahkan koloni ini untuk menentukan nasib sendiri dengan memilih setengah anggota Volksraad atau parlemen.

Pada 1 Desember, Bintang Kejora berkibar dan berdampingan dengan triwarna Belanda. Lagu kebangsaan ‘Hai Tanahku Papua’ gubahan pendeta Ishak Samuel Kijne berkumandang. Lambang negara burung mambruk diresmikan. Dan negeri itu dinamakan Papua Barat. Tanggal ini menjadi tonggak apa yang dinamakan proklamasi kemerdekaan Papua.

Namun, pada 19 Desember 1961, Presiden Sukarno di Yogyakarta merespons dengan kampanye massa lewat istilah ‘Tri Komando Rakyat’ atau Trikora. Isinya adalah perintah agar negara itu, yang dianggap upaya Belanda menciptakan “negara boneka”, segera digagalkan; kibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat; dan kerahkan semua kekuatan, termasuk para sukarelawan, untuk merebut Irian Barat. Mobilisasi massa ini diiringi pengerahan militer ketika Sukarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada 11 Januari 1962. Ia berkedudukan di Makassar dan dipimpin Mayor Jenderal Soeharto.

Pemerintah Belanda, di bawah tekanan kuat Amerika Serikat, didesak membatalkan rencananya. Presiden John F. Kennedy lebih suka Papua dikuasai Indonesia. Kennedy tak ingin melihat Belanda bersitegang dengan Indonesia. Pada 15 Agustus 1962, Belanda dan Indonesia menandatangani satu perjanjian yang dikenal New York Agreement. Isinya, Irian Barat ditempatkan di bawah perwalian sementara PBB melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) pada Oktober 1962, untuk kemudian dialihkan kepada Indonesia pada 1 Mei 1963.

Sebagian kesepakatan ini memuat ketentuan Indonesia wajib mengadakan plebisit—disebut “Akta Pilihan Bebas” atau dikenal dalam istilah sejarah resmi Indonesia sebagai Penentuan Pendapat Rakyat alias Pepera. Tujuannya, memberi kesempatan kepada rakyat Irian Barat menentukan masa depan: integrasi atau merdeka.

Perjanjian itu juga meminta para ahli utusan PBB untuk berada di wilayah Irian Barat selama masa perselisihan internasional. Namun, lantaran pengunduran diri Indonesia dari PBB, untuk sementara pada November 1964, tidak ada satu pun perwakilan mereka di sana. Pepera digelar Juli 1969 melalui sistem perwakilan di delapan distrik (Merauke, Wamena, Nabire, Fak Fak, Sorong, Manokwari, Biak, dan Jayapura). Ada sekitar 1.022 perwakilan yang dipilih di mana jumlah tersebut dari orang-orang yang dipaksa mendukung integrasi. Mereka dikumpulkan di bawah pengawasan, intimidasi, dan kekerasan oleh militer Indonesia. Hasilnya adalah bulat-bulat mendukung integrasi.

Seorang diplomat dari Bolivia, Fernando Ortiz-Sanz, dan 16 staf pembantu, dikirim PBB mengawasi proses tersebut. Pada 6 September, Ortiz-Sanz melaporkan kepada Sekjen PBB U Thant yang mengungkapkan keraguannya terhadap Indonesia menerapkan referendum dengan benar. Ini terkait hak kebebasan berbicara, bergerak, dan berkumpul warga Papua yang dibatasi sedemikian rupa, meski ia berkali-kali memperingatkannya. Pemerintah Indonesia, menurut Ortiz-Sanz, “memberlakukan kendali politik yang sangat ketat terhadap penduduk di sana sepanjang waktu.”

Para kritikus menyatakan seharusnya plebisit itu mengatur referendum lewat satu-orang-satu-suara, meskipun prosedur serupa tidak dinyatakan secara khusus dalam New York Agreement. Menurut Indonesia, metode perwakilan telah sesuai dengan hukum internasional dengan mempertimbangkan kondisi geografis Papua yang sulit. Indonesia juga memandang, dalam apa yang mereka anggap, bahwa warga Papua masih rendah dalam perkembangan pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Walau demikian, Majelis Umum PBB menerima hasil Pepera dalam Resolusi Nomor 2504 dengan 84 suara mendukung dan 30 abstain, disahkan pada 19 November 1969. Sebulan berikutnya, Irian Barat secara resmi menjadi propinsi ke-26 Indonesia. Namanya berubah menjadi Irian Jaya pada 1973.

Sebelum Pepera diadakan, terjadi situasi pergantian kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto, dengan pembunuhan massal dan penangkapan dan pemenjaraan politik terhadap orang-orang yang dituduh bagian dari Partai Komunis Indonesia. Pepera juga dilaksanakan setelah pemerintah meneken kontrak 30 tahun dengan Freeport McMoRan Copper & Gold, satu perusahaan pertambangan dari New Orleans, pada 7 April 1967. Kontrak ini mengizinkan Freeport mengeksploitasi Ertsberg atau gunung bijih di Irian Barat.

 

GANDUNG PARDIMAN duduk bersandar di kursi panjang berlapis busa di gedung parlemen daerah, bilangan Malioboro. Wakil ketua parlemen dari Fraksi Partai Golkar itu mengenakan setelan kemeja bergaris merah muda, celana linen, dan sepatu cokelat. Gandung adalah ketua daerah partai berlambang beringin itu. Saya menemui dia atas pernyataannya di Kedaulatan Rakyat, harian terbesar di Yogyakarta, pada 7 Juli 2007. Inti komentarnya adalah “mendesak polisi dan tentara menyisir mahasiwa Papua di Yogyakarta” dengan tuduhan separatisme dan anti-NKRI. Ini reaksi Pardiman terhadap aksi mahasiswa Papua pada 4 Juli 2007.

“Jika aparat keamanan tak mampu mencegah,” katanya, “jangan salahkan masyarakat jika kemudian bertindak sendiri untuk membubarkan aksi mereka dan mengusir dari Yogya.” Di hari yang sama, pernyataan dia dikutip detikcom: “Kalau TNI/Polri sudah tak mampu lagi mengatasi, kami bersama-sama anggota FP-NKRI akan men-sweeping mereka yang nyata-nyata mau makar dan mendukung separatisme. FP-NKRI juga akan melacak mahasiswa-mahasiswa pendukung separatis melalui kampus.”

FP-NKRI akronim Front Pembela NKRI, organisasi bentukan Pardiman pada 1999. Muncul mula-mula sebagai reaksi balik atas wacana “negara federal untuk Indonesia” sesudah kejatuhan Soeharto, organisasi ini giat memobilisasi dengan mengusung bendera ‘Gerakan Pasukan Anti-Komunis’ alias ‘Gepako’ yang juga gemar membubarkan diskusi-diskusi para penyintas ’65. Pardiman, ketika aksi mahasiswa Papua pada 4 Juli tengah di Bandung untuk satu acara partai, segera kembali ke Yogya dan sehari sebelum pernyataannya beredar di media, ia mengumpulkan anggota FP-NKRI di rumahnya, yang dihadiri organisasi massa lain, dengan keputusan tidak akan menyisir asal-asalan mahasiswa Papua.

Beny Dimara membaca pernyataan Pardiman di Kedaulatan Rakyat dan lantas menyalin lembaran berita itu untuk kemudian menunjukkan ke “adik-adik” mahasiswa di asrama. Ia meminta Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua menanggapi berita tersebut. Dimara tidak bisa terlibat lebih aktif lantaran masih sakit jantung.

Pada hari yang sama Tinus Uaga menerima ancaman pembunuhan lewat telepon seluler bila ia memimpin aksi lagi. Di Solo, ada aksi membakar simbol Bintang Kejora oleh Front Pembela Islam. Mahasiswa Papua di Yogya sempat berniat pergi ke sana tapi ditahan Dimara. “Kalau ada untungnya buat kita, silakan pergi,” anjur dia. “Tapi kalau ini malah mempertajam persoalan, biarkan saja.” Akhirnya, mereka batal ke Solo.

Pardiman mengatakan kepada saya: “Apabila ingin menyebarkan virus separatisme, saya ancam. Saya usir.” Dalam pandangannya, “NKRI itu sudah final. Pancasila sudah final. Proklamasi ’45 sudah final. Jadi musuh kami tidak hanya separatis. Musuh kami sebetulnya orang-orang yang merongrong Pancasila. Dari mana pun. Dari siapa pun. Itu jelas-jelas musuh kami.”

“Kalau teman-teman Papua, mahasiswa Papua, yang belajar di sini dalam rangka memperkuat separatis, ya … kita usir.”

Jika mahasiswa Papua ngotot ingin merdeka, katanya, maka akan sweeping betul. “Istilah dulu itu … binasakan! Orang-orang seperti itu perlu dibinasakan. Sweeping-nya kan enak. Hanya Kusumanegara. Cari daerah Badran itu orang Papua semua.

Nek gebuk, gebuk tenan!”

“Saya tidak membedakan you dari mana, you suku apa. Kalau sudah masuk ke sini, kita sama-sama anak Indonesia. Paham-paham dan virus-virus separatis, ekstremis, tidak layak hidup di Yogya.”

Saya mengatakan bahwa perlakuan Indonesia lewat pendekatan militer yang bikin warga Papua ingin merdeka. Tetapi Pardiman mengelak dengan mengatakan bahwa “militer Indonesia beda dengan militer di negara lain.”

“Kalau militer Indonesia memang anak kandung revolusi dalam merebut kemerdekaan ini. Kalau di negara lain, militer diberi. Kalau kita direbut. Mereka adalah penjaga negara.”

“Bukankah dengan begitu itu, dengan terus-menerus represif, malah masyarakat sipil Papua tambah menderita?”

“Kalau pikirannya mau merdeka itu kan harus dioperasi otaknya!” Suara Pardiman lantang dan menggema.

Selepas pernyataan politikus Partai Golkar itu, sebuah surat terbuka yang ditulis Hans Luther Gebze, juru bicara internasional dari Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat, beredar di milis. Gebze menyerukan, bila yang terjadi di Yogyakarta dibiarkan begitu saja dan luput dari perhatian organisasi massa lain, terutama organisasi pro-demokrasi di Indonesia, maka front akan merilis seruan kepada “seluruh anggota front dan rakyat Papua yang ada di luar Papua …. terutama di Sumatera, Jawa, Bali, NTT, Maluku, Sulawesi …. untuk pulang secepat-cepatnya ke Papua.”

 

TINUS UAGA baru saja mandi, memakai jins hitam dan kaos bergambar Ernesto ‘Che’ Guevara, lantas duduk menemui saya. Wajahnya bercambang di sepanjang dagu dan berkumis. Guevara adalah dokter sekaligus gerilyawan kelahiran Argentina yang, bersama kelompok Fidel Castro, punya andil besar menggulingkan pemerintahan militer Batista di Kuba. Nama tengah Uaga diambil dari nama Presiden Kuba.

Dua perempuan yang memperkenalkan Nitha Uaga dan Dolly Kuum, kemudian Roy Jikwa dan beberapa mahasiswa di asrama, turut mengobrol. Uaga membawa buku agenda dan mengambil salinan berita Kedaulatan Rakyat yang memuat pernyataan Gandung Pardiman.

Seruan Gebze di milis, menurut Uaga, tidaklah main-main. ”Jadi kami sebagai pemimpin basis, ya … harus mengikuti instruksi yang sudah dikeluarkan oleh pemimpin pusat.”

Isu sweeping memang belum terjadi dan belum ada repons balik berupa kekerasan, tapi, ujar mereka, “Kami sekarang merasa takut. Tidak nyaman lagi. Teror psikis.”

“[Padahal] kami hanya minta hak-hak kami,” kata Kuum.

Uaga adalah koordinator Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) untuk wilayah Yogyakarta dan Solo. Salah satu tugasnya membangun jaringan komunikasi di kedua daerah itu. AMP ialah organisasi strategis, sementara Front Pepera PB bergerak secara taktis. Di Jakarta dan Jawa Barat, atau wilayah yang disebut ‘Konsulat Indonesia’, koordinator front diketuai Victor F. Yeimo, adapaun juru bicara adalah Arkilaus Baho di Papua.

Hans Gebze adalah salah seorang pendiri AMP pada 1998 di Yogyakarta. Gerakan ini dibentuk untuk merespons aksi brutal militer dan kepolisian Indonesia atas demonstrasi damai masyarakat Papua di Biak–dipimpin oleh seorang PNS bernama Filep Karma–pada 6 Juli 1998. Aparat keamanan Indonesia mengerahkan kekuatan bersenjata membubarkan aksi itu, yang dikenal sebagai ‘Biak Berdarah‘, dan Karma sendiri kemudian divonis penjara. Sebelum Front Pepera PB terbentuk, Gebze menjabat Sekjen komite pusat AMP di mana ketua umum internasional mereka dipegang Demianus Tari Wanimbo.

Gebze dalam ‘Daftar Pencarian Orang’ yang dirilis Kapolda Papua Tommy Jacobus karena terkait persitiwa ‘Abepura Berdarah‘, 16 Maret 2006. Bersama Jefrison Pagawak, ketua umum Parlemen Jalanan Papua, Gebze bahkan diperintahkan “bila perlu tembak mati di tempat.”

Dua organisasi itu pada 16 Maret 2006 menggalang demonstrasi menuntut Freeport ditutup. Aksi ini berlangsung di depan kampus Universitas Cenderawasih dan berakhir rusuh. Empat polisi dan seorang tentara tewas dipukuli massa. Dampaknya, anggota kedua organisasi gerakan politik itu diburu aparat keamanan. Selfius Bobii, Sekjen Front Pepera PB, divonis 15 tahun penjara.

Tinus Uaga mengatakan bahwa anggota AMP di Yogya dan Solo berjumlah 4.100 orang. Ini jumlah semua mahasiswa Papua hasil pendataan pasca-gempa. Saya ragu atas keterangannya. Tetapi Uaga berkata, “Semua mahasiswa Papua yang merasa dirinya Papua, maka ia anggota AMP!”

Benny Krisifu, mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta, mengatakan dia bukan anggota AMP. Ayahnya pensiunan Angkatan Darat. Krisifu adalah Sekjen Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua, yang kegiatannya mengurusi program-program sosial seperti lomba olahraga, merayakan Natal, atau mengatur beasiswa. Organisasi tempat Krisifu ini yang mengadakan acara diskusi pada 21 Juli 2007. Diskusi ini digelar selepas dua hari sebelumnya asrama dijaga empat truk Brimob.

Hari itu, 19 Juli, ada kunjungan Perdana Menteri Selandia Baru Helen Clark ke Yogyakarta setelah di Jakarta, dua hari sebelumnya, disambut Presiden Yudhoyono sebagai tamu negara. Dari bandara Adisutjipto, Clark menuju Keraton, yang kemudian akan mengunjungi candi Borobudur. Di hari yang sama, ada aksi dari kalangan pengusaha kecil dan menengah di perempatan besar Malioboro. Mereka tidak bisa mengembalikan kredit bank karena gempa.

Kunjungan Clark ke Keraton plus aksi para pengusaha itu, di lokasi berdekatan serta di musim liburan, tentu mengundang konsentrasi ekstra kepolisian. Di lokasi Keraton, jantung Kota Yogya, para polisi berjaga-jaga. Polisi beralasan, entah dari mana informasi yang mereka dapat, bahwa para mahasiswa Papua akan melakukan demonstrasi bersamaan kedatangan Helen Clark. Hal ini mendorong polisi mengepung asrama Kamasan I. Kenyataannya, mahasiswa Papua tidak melakukan aksi.

Menurut Uaga, bila pendekatan Indonesia terhadap rakyat Papua selalu menonjolkan keamanan termasuk respons ofensif kepolisian pada 19 Juli padahal dari info keliru, itu menunjukkan suatu paranoai berlebihan yang justru kian mendorong mereka lebih baik memilih pulang ke Papua. “Ya sudah kami pergi saja,” katanya. “Biarkan kami bikin rumah sendiri daripada kami numpang jadi satu rumah.”

“Mereka menciptakan disintegrasi sendiri,” Dolly Kuum berpendapat.

Bagi AMP, ujar Uaga, otonomi khusus dan pemekaran dan pemilihan umum lokal–itu sama sekali omong kosong. “Jadi, referendum adalah harga mati. Bagaimana rakyat papua duduk sama rata, berdiri sama tinggi.”

Roy Jikwa menuturkan di Papua, maupun yang terjadi dengan mahasiswa Papua di Yogyakarta, adalah bentuk “masalah diatasi masalah.”

“Masalah ini menjadi bertumpuk-tumpuk. Tapi masalah itu dihadapi dengan keamanan. Jadi kami dianggap separatis dari dulu, tidak hanya sekarang.”

Fransisco Dani berkata: “Kami ini hidup dengan bangsa Indonesia sudah menderita. Kami paham dan mengerti perlakuan Indonesia terhadap kami maupun kami terhadap Indonesia. Ya, kami sendiri manusia dan merasakan hal itu. Yang jelas kami akan pulang, membangun satu rumah buat kami tinggal dan hidup sebagai orang Papua. Karena Indonesia sendiri tidak memberi kami suatu harapan hidup. Kami manusia, bukan binatang.”

Saat saya bertemu dengan Beny Dimara di tempat terpisah, ia mengomentari pernyataan Gandung Pardiman di mana seharusnya “Kita duduk dulu, bicara, diskusi. Kita punya hak yang sama. [Meski] berbeda pendapat tapi punya visi yang sama.”

Dimara menjelaskan bahwa Yogyakarta adalah tempat paling aman bagi “adik-adiknya”, maksudnya para mahasiswa Papua. Ia kerap diminta para orangtua menjaga anak-anak mereka di Yogya. “Sekarang saja,” ujarnya, “ada sekitar 400-500 mahasiswa baru datang ke sini.”

Ia meminta mereka serius studi. “Kita punya gelar, suara kita didengar. Kalau kuliah tidak beres, siapa yang akan percaya?” Ia menyitir pepatah lama Papua: “Kalau kita tanam keladi, makanan pokok kami, semuanya harus dipersiapkan dengan baik, agar hasilnya juga baik.”

Dimara bersikap hati-hati menanggapi isu ‘separatisme’. Ia menolak berkomentar atas isu anti-NKRI. “Lebih baik kita perbaiki komunikasi dulu. Karena ada label yang sudah dipasang: separatis.” Dimara menarik bagi saya secara fisik karena kulitnya putih dan berambut lurus. Ini berkebalikan dari stereotip orang Papua yang kulit hitam dan rambut keriting. Penyosokan ini memang kerap bikin masalah. Kebanyakan penduduk Papua di wilayah danau atau gunung memang berkulit gelap, tapi penduduk daerah pantai, misalnya Pulau Biak dan Pulau Serui, banyak berkulit terang. Setidaknya seterang dengan warna kulit orang Jawa yang sawo matang atau sawo muda.

Tanah halaman Dimara di Biak tapi, katanya, “Kalau saya naik ke atas lagi, ke Jayapura, saya kerap dianggap bukan orang Papua.” Sebaliknya, beda warna kulit menguntungkan dia saat menjalani hidup di Yogya, terlebih jika berurusan dengan birokrasi. Dimara mengawali hidup di Yogya dengan kuliah di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta), menikah dan memiliki dua orang anak, laki dan perempuan. Keluarganya besar di Yogya.

Menjalani hidup di Yogya barangkali cukup bikin dia merasakan emosi turun-naik dalam relasi sosial. Ia menceritakan periode yang nyaman tinggal di Yogya semasa Sultan HB IX yang biasa mengundang mahasiswa Papua untuk berdialog. Ketika HB IX wafat, dampaknya terasa.

Dimara menilai harusnya Pardiman sebagai pejabat publik bersikap netral dan menenangkan, bukannya menyebar ancaman dan ketakutan.

 

DISKUSI PUBLIK bertema ‘separatisme’ dimulai pukul 11.30 pada 21 Juli 2007. Ada dua pembicara. Irsyad Thamrin dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta dan seseorang dari Gerakan Revolusi Nurani. Peserta yang hadir sekitar 84 orang. Suasana ramai. Ada cukup keceriaan.

Di acara itu saya melihat Fransisco Dani menenteng handycam. Tinus Uaga berpenampilan agak rapi. Baju kuning gading berpadu celana jins dan bersepatu. Cambang di kedua pipinya dicukur rata. Para mahasiswa Papua, yang pernah saya temui, hadir di acara itu.

Saya menilai, membahas separatisme tak cukup diukur sebatas teks yang definitif, macam pembicara dari GRN itu. Apalagi jika rujukannya dari kamus bahasa resmi negara. Ada politik bahasa yang bermain di sini. Bahasa jadi harus seragam. Ada tirani. Artinya, separatisme muncul bukan dari ruang kosong. Ada ketidakadilan dan proses pemiskinan struktural—untuk menyebut di antaranya. Parahnya, yang terjadi di Papua lebih jauh dari itu.

Selepas integrasi politik dengan cara manipulatif pada 1969, proyek integrasi lain mengikuti. Dari integrasi ekonomi hingga budaya maupun agama. Melalui pendekatan militer sampai transmigrasi, yang mengakibatkan puluhan ribu pelintas batas rakyat Papua, berkelompok maupun sendiri-sendiri, menyeberangi negara tetangga. Persimpangan ini mengubah apa yang disebut tapal batas kolonial ke tapal batas buatan menjadi tapal batas rasial.

Arnold Ap adalah korban proyek “budaya nasional” rezim Soeharto yang serba anti-regionalisme. Freeport adalah pengisapan Mama Bumi Papua. Dan kekuatan militer dipakai untuk membungkam tuntutan gerakan-gerakan sosial, lingkungan, dan politik rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri. Pada 2003 di masa Presiden Megawati, wilayah paling timur ini secara kontroversial dibagi dua propinsi baru. Papua Barat dengan ibukota Manokwari dan Papua dengan ibukota Jayapura.

Istilah NKRI selalu dipakai jika ada tuntutan merdeka. NKRI digunakan bak sihir yang menindas wilayah-wilayah yang bergolak macam Papua, dan dipertebal dengan aturan hukum yang melarang bentuk-bentuk ekspresi pemisahan diri sekalipun lewat cara damai, bahkan diperberat hukuman pidana atas pelbagai ekspresi memakai simbol yang dianggap “makar”.

Dalam diskusi itu, saya bertanya kepada Tinus Uaga, di antara yang hadir, adakah ia mengenali orang-orang intelijen? Ia menjawab, “Wah… banyak. Banyak!” Mulut Uaga menyungut.

Ia menunjuk, salah satunya, pria yang mengenakan kaos putih lengan panjang, duduk di barisan bangku belakang, sosok gempal memakai jins dan sepatu kulit cokelat, dengan kulit leher gelap dan rambut cepak. Ia membawa dua telepon genggam dan tampak serius dan sesekali membuka ponsel.

Saya juga bertemu Beny Dimara dalam diskusi itu dan ia membawa istri serta kedua anaknya. Penyakit jantungnya sudah baikan.

Usai acara, musik reggae dari Lucky Dube, musisi Afrika Selatan,berdentam dari sebuah tape lewat dua pelantang suara di ujung ruangan, dan udara panas dan penuh asap rokok dan lagu-lagu Dube, sebagaimana spirit Rastafarian, membahanakan pembebasan.

Saya pulang dari diskusi dengan membawa bermacam pertanyaan mengenai anak-anak muda Papua yang seumuran saya dan orang seperti Uaga dan Gebze dan Bobii. Mereka lahir jauh sekali dari generasi Pepera. Mereka lahir dan langsung mengenali lingkungan sekitar di bawah integrasi Indonesia sebagaimana anak-anak Indonesia seperti saya di bawah pemerintahan ‘Pembangunan’ Soeharto. Mereka adalah generasi yang lahir belakangan dari evolusi paham kebangsaan Papua sejak perlawanan kultural Arnold Ap dibungkam dan Theys Eluay dibunuh. Kini mereka menyebar, lebih efektif dalam jaringan informasi maya yang menempa mereka berpikir dan bergerak, dalam arus keterbukaan yang tak sepenuhnya bebas. Asap alias napawe itu telah menyebar. Pesannya jelas untuk Indonesia: referendum.*

 

– Diterbitkan perdana di Pantau Feature Service

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s