Kutu Subversif dalam Rambut Gondrong

PADA dekade pertama Orde Baru, ihwal rambut gondrong  menjadi anasir serius dalam pemberitaan-pemberitaan media Jakarta. Rambut gondrong dianggap tak mencerminkan “kepribadian bangsa.” Militer pun perlu membikin satu kebijakan khusus untuk perkara ini. Terjadi razia di jalan-jalan. Bukan senjata yang ditenteng—modal utama saat membungkam komunisme sepuluh tahun sebelumnya, melainkan gunting! Otoritarianisme, dengan logika rust en orde ala ekonomi pembangunan, kian menjalar ke batas paling personal dari hak invidu menentukan idealisasinya.

Dalam buku Dilarang Gondrong! Praktik kekuasaan Orde Baru terhadap Anak Muda Awal 1970-an, Aria Wiratma Yudhistira mengurai persoalan sepele ini menjadi kajian sejarah sosial yang unik tentang periode awal Orde Baru. Ia menelusuri suratkabar dan majalah guna menarasikan paranoid yang melingkupi lingkaran pemerintahan Soeharto. Perkara rambut gondrong, sesuatu yang bertalian dengan gaya hidup seseorang, menjadi pintu masuk demi melihat praktik kekuasaan Orde Baru yang kian berlaku bak penjara panoptikon bertembok eufemisme itu.

Tahun 70-an adalah kurun awal di mana Soeharto memainkan perseteruan antar-elit milter dengan membiarkan dua kaki tangannya, Soemitro dan Ali Moertopo, bersaing demi merebut simpati kekuasaan. Pintu modal asing dibuka luas-luas. Para teknokrat lulusan Berkeley menduduki jabatan strategis dalam kebijakan ekonomi. Proyek pemenjaraan tahanan politik serta “besih lingkungan” dari “virus komunisme” tertanam di Pulau Buru.

Di sisi lain, dunia dilanda demam hippies sebagai perlawanan budaya. Tren fesyen mendapat tempat pada diri musisi-musisi beken selagi terjadi distrust yang cukup lebar antara kaum muda terhadap kaum tua. Anak-anak muda menyalurkan ekspresi-ekspresi kebebasan dengan membiarkan rambut gondrong, celana berpotongan cutbrai, pakaian tampil kedodoran. Melalui koran, majalah serta radio dan film-film, anak-anak muda di kota-kota besar di Indonesia terbawa pengaruh mode macam ini.

Mereka anak muda dalam pengertian sebatas pengikut gaya hidup. Namun, ada sekelompok anak muda, umumnya para mahasiswa, yang makin muak terhadap arah pemerintahan Orde Baru. Ironisnya, mereka yang menentang ini merupakan pendukung awal Orde Baru yang menjatuhkan kekuasaan Sukarno. Mereka melawan korupsi. Mereka melawan militer. Mereka melawan fusi politik. Mereka juga menentang proyek Taman Mini Indonesia Indah yang diusulkan Tien Soeharto.

Pengertian “pemuda” di kurun ini dicitrakan sebagai golongan mengkhawatirkan. Para pejabat di Jakarta melihat tindak-tanduk pemuda sudah di luar hasrat impian orang tua. Ada debat opini pada suratkabar. Beberapa contoh kartun juga meramaikan perdebatan. Ini sungguh berkebalikan dengan dinamika yang terjadi pada awal-awal kemerdekan Republik — yang digambarkan begitu apik oleh Benedict Anderson dalam buku Revoloesi Pemoeda. Penyosokan para pemuda berambut gondrong, dengan pakaian informal, bicara blak-blakan, dalam revolusi fisik merupakan anasir kuasa atas rakyat. Singkat kata, identifikasi pemuda pada 70-an dengan berambut gondrong telah melanggar pakem kekuasaan Orde Baru, dengan gaya Jawanisme— pengertian bahwa pemerintah adalah “bapak” sementara warga sipil adalah “anak-anaknya.” Politik berubah menjadi kredo personal para penguasa.

Para bedinde Orde Baru mulai risih terhadap hal-hal berbau urakan. Pada 1971, artis-artis berambut gondrong dilarang tampil di TVRI. Pelan-pelan, larangan ini menyebar ke gedung-gedung pemerintahan, sekolah-sekolah, kampus-kampus serta tempat-tempat publik.

Institusi militer mula-mula memberlakukan larangan tertulis. Pada 15 Januari 1972, Jenderal Soemitro menginstruksikan kepada bawahannya agar “menyelamatkan pertumbuhan atau perkembangan kehidupan pemuda-pemudi remaja kita.” Ia diperkuat instruksi Presiden Soeharto, merangkap Panglima ABRI, agar Kepala Ataf Angkatan dan Kapolri, serta institusi di bawahnya, “membubarkan perkumpulan anak-anak muda dari keluarga di lingkungan ABRI.” Tujuannya, “mencegah timbulnya pengaruh” yang dapat “merugikan nama baik ABRI di mata masyarakat.” Saat itu, realitas psikologis yang termuat di koran-koran menghadirkan berita akan kemunculan geng-geng yang dimotori anak-anak muda. Eufemismenya adalah menghindari “anak-anak muda” tidak terlibat dalam “kegiatan yang menjurus perbuatan kriminal.”

Kuasa atas tubuh pria kian menjadi-jadi setelah Soeharto mengirimkan  radiogram agar anggota ABRI dan karyawan sipil yang bekerja di lingkungan militer beserta nggota keluarga mereka untuk tidak berambut gondrong. Akhirnya, pada 1 Oktober 1973, Jenderal Soemitro, Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, mengeluarkan statement dalam talkshow di TVRI,  “Rambut gondrong membuat pemuda menjadi onverschillig alias ‘acuh tak acuh’.” Batas waktunya 5 Oktober, hari ulangtahun ABRI. Alhasil, anak-anak dari keluarga polisi dan militer beramai-ramai mencukur rambutnya.

Ini semua terjadi sebelum meletus peristiwa 15 Januari 1974, atau dikenal peristiwa Malari, yang menjadi titik-balik bagi gerakan pemuda pendukung awal Soeharto. Terjadi kerusuhan di Jakarta saat menyambut kedatangan perdana menteri Jepang, Kakuei Tanaka. Friksi elit militer dibenturkan dengan kerusuhan dalam demonstrasi tersebut. Imbasnya juga pembredelan tiga suratkabar di Jakarta: Pedoman, Indonesia Raya dan Abadi — ketiganya dikenal kritis terhadap pemerintahan Soeharto. Artinya, tujuh tahun sesudah Soeharto menjabat presiden, oposisi sipil kembali dimatikan.

Buku ini mengisi celah kosong mengenai literatur gejala awal diktatorsip Orde Baru, dengan mengambil sudut paling sempit dan elementer. Dirigisme “ekonomi sebagai panglima” tak cuma menyumbat saluran politik dan kebebasan berpikir, tapi juga menjangkau ihwal sepele berupa rambut kepala.

Sesungguhnya, satu dekade kemudian, sesudah sikap kebencian militer Orde Baru ditujukkan anak-anak muda berambut gondrong, pada 1983-84, kuasa atas tubuh kian mengganas. Hampir setiap hari ditemukan mayat bertato dengan luka tembak. Tato dianggap sinyalemen subservif. Namun satu dekade kemudian, giliran orang-orang berambut cepak yang ditakuti — penyosokan terhadap kaum militer. Usai Soeharto tumbang, seiring menguatnya wacana syariat Islam, giliran sesama warga sipil yang saling mendominasi. Artinya, pola-pola disiplin atas kekuasaan dan pengetahuan, di tengah lemahnya supremasi hukum, membawa dampak jauh lebih serius terhadap kebebasan individu. [end]

* Publikasi pertama 22 April 2010, majalah Historia Online. Untuk informasi buku, sila klik link ini.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s