Persekusi Muslim Ahmadiyah

Rumah seorang muslim Ahmadiyah di kampung Cicakra, Cianjur, yang dibakar akibat kebencian anti-Ahmadiyah, akhir Juli 2011.

TAHUN ini pemerintahan Yudhoyono perlu membuktikan lagi bahwa Indonesia menganut pinsip kebebasan beragama. Pada Mei 2011, Indonesia kembali terpilih untuk kali ketiga sebagai negara anggota Dewan HAM PBB. Dalam poin “komitmen dan janji sukarela” kepada Majelis Umum PBB—prasyarat bagi kandidat negara anggota—disebutkan negara Indonesia berlandaskan “prinsip kebebasan beragama dan toleransi” yang menjadi “bukti demokrasi dan Islam dapat hidup berdampingan secara damai.”

Namun pernyataan itu bisa mengecoh, jika bukan menutupi, fakta-fakta di ranah kebebasan beragama di dalam negeri, di mana kasus-kasus kekerasan terhadap minoritas agama, terutama jemaat muslim Ahmadiyah, kian menguat sekaligus meluas. Berkebalikan dengan solusi pemanis bibir—politik idiomatik Yudhoyono yang gemar bikin janji dan pidato, kasus-kasus persekusi itu meningkat di bawah pemerintahannya.

Setara Institute misalnya, organisasi nonpemerintah yang mengkaji kebebasan beragama, mencatat pada 2010 terdapat 286 bentuk pelanggaran intoleransi; 50 di antaranya terhadap komunitas Ahmadiyah. Ironisnya, kebanyakan pelaku berasal dari aparat pemerintah, sebanyak 103 kasus, misalnya dengan menyebarkan hasutan yang mengundang kekerasan. Ia juga melibatkan aparat keamanan yang membiarkan kekerasan.

Contoh paling mematikan terjadi saat penyerangan 6 Februari 2011 di Cikesuik, Banten. Tiga muslim Ahmadiyah tewas dan lima lain luka parah. Sehari sebelum kejadian, aparat kepolisian telah “mengosongkan” penghuni rumah yang hendak dijadikan sasaran pengrusakan. Namun “skenario” itu memakan korban saat sebagian muslim Ahmadiyah dari Jakarta, Bekasi, dan Serang, berusaha memertahankan aset Ahmadiyah, sebuah rumah tinggal dan tempat ibadah bagi sekira 25 Ahmadi Cikeusik. Terdapat tindakan preventif yang minimal. Bahkan tiga bulan sebelum kejadian, jajaran birokrasi daerah, dari lurah hingga camat, dari Majelis Ulama Indonesia dan aparat kejaksaan, telah mengetahui ancaman terhadap muslim Ahmadiyah Cikeusik. Mereka juga ikut terlibat dalam pertemuan-pertemuan yang meminta kegiatan Ahmadiyah Cikeusik “dibubarkan.”

Ironisnya, solusi yang muncul sesudah peristiwa pembunuhan itu adalah membiarkan pemerintah daerah ramai-ramai menerbitkan surat keputusan anti-Ahmadiyah. Hal ini berkebalikan dengan semangat penegakan hak asasi manusia dan demokrasi. Tak kurang ada 12 surat keputusan anti-Ahmadiyah sejak penyerangan Cikeusik. Sumatera Selatan, Kampar (Riau), Pandeglang, Palu, Samarinda, Jawa Timur, Banjarmasin, Banten, Bogor, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Depok. Ia menambah daftar pelarangan serupa sebelum 2011, yakni Pekanbaru (2010), Sukabumi (2006), Cianjur (2005), Garut (2005), Kuningan (2002), dan Lombok Timur (1983).

SK pelarangan itu mengacu SK No. 3 Tahun 2008 Tiga Menteri, dikeluarkan 9 Juni 2008, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menteri Agama Maftuh Basyuni dan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Isinya melarang kegiatan Ahmadiyah di depan umum yang dianggap “menyimpang.” Ancaman maksimal lima tahun penjara bagi pelanggar SK tersebut. Surat ini makin melegalkan tindakan anti-Ahmadiyah, yang sebelumnya ditopang fatwa MUI Juli 2005, menilai Ahmadiyah “di luar Islam, sesat dan menyesatkan.”

Sejak penyerangan terhadap pusat kegiatan Ahmadiyah di Parung, Bogor, pada 2005, gerakan anti-Ahmadiyah menjalar ke berbagai wilayah, di antaranya Lombok Timur, Manis Lor (Kuningan), Tasikmalaya, Parung, Garut, Ciaruteun, Sadasari, Cisalada. Sebagian besar kasus terjadi di Jawa Barat, yang memiliki sejarah gerakan Negara Islam pimpinan Kartosuwiryo. Bahkan pada 1950an, beberapa Ahmadi—sebutan Muslim Ahmadiyah—dibunuh, sebelum Kartosuwiryo ditangkap pada 1962. Mayoritas muslim Ahmadiyah berasal dari etnis Sunda.

Jemaat muslim Ahmadiyah merujuk komunitas keagamaan yang didirikan Mirza Ghulam Ahmad pada 1889 di Qadian, British India. Pengaruhnya di Hinda Belanda dibawa oleh mubaligh Rahmat Ali pada 1925. Pada Maret 1953, pemerintahan Sukarno mengakui Ahmadiyah sebagai organisasi keagamaan berbadan hukum, bernama Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Ia membedakannya dengan Ahmadiyah Lahore, bernama Gerakan Ahmadiyah Indonesia, yang banyak berkembang di Yogyakarta.

Pemerintahan Soeharto, ditopang kekuatan militer, banyak menekan ekspresi politik Islam, betapapun ada fatwa MUI anti-Ahmadiyah pada 1980. Pada 2000 Presiden Abdurrahman Wahid, terkenal sebagi tokoh pluralis, menyambut imam besar Ahmadiyah Mirza Tahir Ahmad, cucu Mirza Ghulam Ahmad, di Jakarta. Gus Dur memuji pekerjaan Ahmadiyah terhadap masyarakat Barat, yang menampilkan pesan-pesan Islam damai dan non-violence. Namun kekerasan anti-Ahmadiyah mulai berlangsung massif sejak Yudhoyono mengganti Megawati pada 2004.

Penyebaran kebencian publik terhadap komunitas muslim Ahmadiyah umumnya terkait “kenabian” Mirza Ghulam Ahmad. Pengikut Ahmadiyah menyebut dirinya “Muslim” dan memandang Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi. Mirza Ghulam Ahmad ialah Mahdi yang melaksanakan syariat Nabi Muhammad, artinya ghairi mustaqil. Pengertian Khaataman-Nabiyyiin, dalam khasanah Ahmadiyah, bukan pengertian “terakhir” dalam arti harfiah, yakni suatu konsep final dari kronologis nabi-nabi, tapi khaataman ialah “paling sempurna” atau “paling istimewa” yang melekat pada Nabi Muhammad. Artinya, khaataman di sini mewakili nuansa metaforis yang menjelaskan beragam sifat spiritual, abstark, atau rohaniah.

Isu lain yang “didramatisir” ialah buku berjudul Tadzkirah, disari dari kutipan-kutipan buku atau naskah dan ceramah-ceramah Ghulam Ahmad, 27 tahun setelah dia wafat, yang dijadikan kampanye hitam sebagai “kitab suci” jemaat Ahmadiyah. Dalam parade aksi menyebarkan kebencian, dua poin itulah yang sering dipakai, termasuk ketika insiden pembunuhan di Cikeusik.

Namun, kasus kekerasan berlatar agama bukanlah perkara yang semata menyangkut akidah. Ia lebih sering berjalin dengan merebut pengaruh secara politis. Misalnya Menteri Agama Suryadharma Ali, yang getol melancarkan kampanye anti-Ahmadiyah, lebih untuk meraih massa Islam garis keras guna menopang citra dirinya, serta posisisnya di partai. Begitupun Yudhoyono yang membiarkan kasus-kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah, dimana dukungan politisnya datang dari Partai Keadilan Sejahtera, yang gencar berkampanye syariat Islam.

Yudhyono juga membuka pintu pemerintahannya terhadap usulan-usulan MUI, segera setelah dia dilantik. Paralel dengan itu, tokoh-tokoh kelompok Islam garis keras mulai mereorganisasi dan melakukan mobilitas vertikal, selain masuk dalam keanggotan MUI dan kementerian, juga menjadi anggota perleman. Di depan publik, organisasi Islam macam Hizbut Tahrir Indonesia, Forum Umat Islam, Front Pembela Islam dan Majelis Mujahidin Indonesia melakukan serangkain aksi massa. Pesan-pesan anti-Ahmadiyah mereka mengudara melalui media massa, tanpa ada upaya serius dari aparat pemerintah untuk mengusut pelaku syiar kebencian tersebut.

Yudhoyono juga mengaktifkan kembali sebuah badan intelijen di bawah Kejaksaan Agung, bernama Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat, yang dibentuk semasa rezim Orde Baru pada 1984. Badan ini didirikan guna “mengawasi aliran kepercayaan.” Di tingkat undang-undang, Indonesia mengenal enam agama “resmi” melalui UU No.1/ PNPS/1965, suatu kebijakan yang melanggar prinsip-prinsip kebebasan beragama dimana Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik pada 2005.

Hal itu telah membawa muslim Ahmadiyah sebagai sasaran yang rentan kekerasan. Tanpa ada jaminan hukum, mencabut seluruh SK menteri dan aturan daerah anti-Ahmadiyah, plus menghukum secara adil pelaku ancaman dan kekerasan, saya khawatir diskriminasi terhadap muslim Ahmadiyah akan terus berlangsung. Bahkan setelah kejadian penyerangan dan pembunuhan di Cikeusik. []

Link:

Laporan International Crisis Group tentang SKB Anti-Ahmadiyah 2008 http://tiny.cc/cfjkk

Peristiwa Cikeusik:

Persidangan Cikeusik:

Video Sidang:

Iklan

2 pemikiran pada “Persekusi Muslim Ahmadiyah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s