Tahun Buram Intoleransi

SELAMA perjalanan malam menuju Yogyakarta, menumpang bus bersama seorang kawan, selang-seling saya memikirkan apa yang telah terjadi pada muslim syiah di Sampang. Seorang kolega kirim pesan pendek sejak kejadian penyerangan Kamis pagi, hingga, selagi saya di bus, ia mengkhawatirkan kelak terhadap sekitar 400 pengungsi yang terusir dari Nangkernang. Itu memberi gambaran jelas dalam kepala: para pengungsi muslim Ahmadiyah di Lombok yang tak bisa kembali pulang sejak gelombang penyerangan pada 2001. Satu keluarga Ahmadiyah dari Cikeusik yang, setelah serangan mematikan 6 Februari, dilarang pulang.

Saya teringat cerita seorang ayah dari muslim Ahmadiyah yang sangat merindukan istri dan anaknya. Jarak mereka semula dipisahkan 6 jam dengan kendaraan dari Jakarta. Namun belakangan rentang itu mengabur. Betapa prakarsa kebencian atas dasar keyakinan seseorang, dengan selubung politis yang memberi tenaga saluran amarah, telah mendorong situasi berada dalam tingkat paling ekstrem. “Sedih sekali,” tulisnya.

Saya tak tahu. Saya membalas, lebih untuk menghibur diri, mungkin saja ada negara di luar Indonesia yang akan turun tangan melalui jalur diplomasi guna membantu pengungsi syiah. Itu akan sedikit memberi perbedaan ketimbang pengungsi Ahmadiyah dari Lombok dan Cikeusik. Mereka mungkin bisa pulang, kembali ke kampung halaman dan, dengan inisiatif dari kelompok muslim toleran, benang-benang kehidupan kembali terajut. Siapa yang tahu?

Namun, sesungguhnya, berharap pada “pihak luar” adalah cara pandang yang naif. Masalah utama terletak pada pemerintahan Yudhoyono yang, jika pun menyadari, cara melihatnya terlalu naif. Saya membaca sebuah artikel yang mengutip komentar menteri agama, menyatakan masalah intoleransi ini “terlalu kecil” dan menuduh media “terlalu membesar-besarkan”.

Tidakkah mereka melihat dampak panjang dari kekerasan dan pengusiran ini? Seorang kolega pernah meliput bagaimana anak-anak pengungsi dari muslim Ahmadiyah, yang harus pindah ke provinsi lain demi “merasa nyaman” meneruskan sekolah. Saya juga bertemu sebagian dari pengungsi Lombok ini, meneruskan nyawa ke Jakarta maupun ke daerah-daerah di Jawa Barat, dan, dalam beberapa peristiwa, mereka juga berada dalam bayang-bayang ancaman dan kekerasan.

Bahkan bila ada tiga nyawa muslim Ahmadiyah dibunuh dalam serangan intoleransi, hal itu masih dianggap “kecil”. Bahkan bila keputusan tertinggi dari hukum di Indonesia, menyatakan gereja Presbiterian (dikenal GKI Yasmin) di Bogor, secara legal “tak melanggar izin” justru selama setahun terakhir, karena walikotanya menolak ketetapan hukum tersebut, para jemaatnya dipaksa beribadah di trotoar di mana, secara menyakitkan lagi, kini mereka menghadapi gejala serupa seperti muslim Ahmadiyah: hasutan kekerasan yang menuntut perhatian komunal dan, bila terus-menerus dibiarkan, saya khawatir pesan-pesan dogmatis menggerakkan aksi brutal.

Sejak Soeharto lengser, si Gali dari Kemusuk itu, mobilisasi komunal menguat dan polarisasi bias agama menunjukkan tahap mencemaskan, bila bukan menakutkan, sesudah pemerintah daerah memberi ruang lebar bagi peraturan diskriminatif, salah satunya, dengan mengeluarkan apa yang disebut ketentuan “syariat Islam.” Hal itu bergerak secara gradual, misalnya dalam studi Robin Bush pada 2008, ada 78 “perda syariat” di 52 kabupaten/ kota, tak termasuk SK walikota atau gubernur dan draf perda yang belum diputuskan dewan daerah. Indonesia juga memiliki apa yang dinamakan “undang-undang pornografi.” Meski tidak mengejutkan, sejumlah aturan semacam ini lebih banyak menekankan pada pemasungan kebebasan individu, terutama kaum perempuan. Sejak 1999, studi Komnas HAM perempuan, dari ruang kompromi politik yang mengakomodasi kepentingan kaum Islamis, sedikitnya 154 perda tersebut “diskriminatif” terhadap perempuan.

Justru peluang itu menemukan pijakan kuat sesudah era Soeharto dan angka pembunuhan dari mobilisasi politis dengan selimut kekerasan berbasis etnis dan agama memberi gambaran kekejaman sejak kita mengenal pembantaian 1965. Saya menghitung angka-angka korban di Ambon dan Maluku yang bahkan, sesudah 13 tahun ini, media dan para elit politik masih saja gagap dalam cara mengatasinya di tempat lain.

Aturan “izin” dari otoritas lokal dan “tandatangan” warga sekitar diberlakukan pada 2006 dalam hal mendirikan rumah ibadah. Dua tahun berselang, keputusan anti-Ahmadiyah dibuat yang membatasi kegiataan muslim Ahmadiyah. Sementara suara Majelis Ulama Indonesia diberi pintu lebar oleh pemerintahan Yudhoyono, dan hal ini adalah kesuksesan penting bagi kalangan Wahabi mengingat relasi kuasa demikian dibutuhkan agar mereka masih punya otoritas politis setelah era Soeharto berakhir.

Bagian lain dari masalah intoleransi ini adalah cara pemerintah Indonesia mengatasi apa yang dikenal setelah peristiwa 11 September “perang melawan terorisme.” Itu memberi pengalaman desain resmi keputusan negara di mana, sejak kita mengenal “bom Natal”, atau bom bunuh diri di sebuah gereja (bahkan di sebuah masjid di kantor kepolisan Cirebon pada 2011 kemarin), tahun demi tahun kita pun mendengar frase “pengamanan” guna “antisipasi teror bom pada malam Natal.” Betapapun hal tersebut boleh jadi reaksi tepat, namun sulit mengatakan cara mengatasinya menuju akar masalah. Tidakkah selagi “pengamanan antisipatif” itu pemerintah juga menjamin dan melindungi kebebasan beragama dan beribadah? Bagaimana dengan gereja-geraja yang dirusak? Adakah para penyerang divonis dengan serius? Bagaimana dengan kelompok Islam politik yang, lewat seni menebarkan kebencian secara mengagumkan, mengisi ruang publik di jalanan dan mimbar dibiarkan berkembang?

Selagi di bus dalam perjalanan akhir tahun 2011, saya merasa pesimis tentang perkembangan kebebasan beragama di Indonesia. Setara Institute, lembaga pemantau toleransi di Jakarta, menyebut tahun 2011 telah terjadi 244 pelanggaran anti kebebasan beragama. Persekutuan Gereja-gereja Indonesia mencatat 54 peristiwa kekerasan terhadap umat Kristiani di seantero Indonesia. Ironisnya pelaku kekerasan itu dari polisi diikuti militer kemudian pejabat tinggi di provinsi dan kabupaten atau kota. Dan, betapapun tak mengherankan, termasuk menteri agama plus organisasi garis keras seperti FPI. Provinsi paling intoleran adalah Jawa Barat. Saya pernah mendatangi daerah-daerah yang terdapat komunitas muslim Ahmadiyah di provinsi ini. Ancaman dan diskriminasi anti-Ahmadiyah memang makin meluas. Ada banyak kejadian pahit. Dalam satu kesempatan saya bertemu para guru yang dilarang mengajar hanya karena kebetulan dia Ahmadiyah.

Dalam bus, saya membaca esai-esai Amartya Sen tentang bagaimana kekerasan dari persepsi akan ilusi tentang identitas. Dia menyinggung soal teror dengan amunisi agama yang cenderung menonjolkan daya agresif jika hal itu dibutuhkan demi peluang-peluang politis. Klasifikasi tunggal telah mengabaikan identitas kita yang majemuk. Dia menyebut kekerasan berbasis agama bukan niscaya dampak dari fundamentalisme dan sekulerisme, melainkan dari persilangan politik. “Pengabaian terhadap peran nalar dan pilihan atas identitas kita yang majemuk, serta menampik aneka ragam pertautan identitas seseorang, telah melahirkan kekerasan,” tulisnya. Dia melawan upaya dogmatis dari identitas keagamaan di mana seharusnya persinggungan antarmanusia perlu ditekankan pada pilihan-pilihan sosial dan politik.

Saya ingin menjawab bahwa saya juga sedih. Dari peristiwa pengusiran muslim syiah di Nangkernang, melalui Twitter, saya membaca seorang kolega dari jauh di Sidoarjo membuat upaya mulia dengan membangun solidaritas bantuan kepada para pengungsi. Daerah Sidoarjo bukannya tanpa masalah. Ada kejahatan korporasi dari pengusaha Bakrie yang telah menenggelamkan perkampungan karena lumpur Lapindo. Betapapun, mengutip Gerry van Klinken, “Kita tak punya banyak teori tentang bagaimana konflik berakhir, terutama bila dibandingkan teori bagaimana konflik berawal,” toh selalu ada harapan dari mereka yang peduli, yang menyisihkan waktunya untuk upaya-upaya sosial.

“Lawan dari cinta bukanlah kebencian, melainkan pengabaian. Lawan dari iman bukanlah pandangan sesat, tetapi ketidakpedulian. Lawan dari kehidupan bukanlah kematian, namun ketidakacuhan,” tulis Elie Wiesel.*

Iklan

Satu pemikiran pada “Tahun Buram Intoleransi

  1. Memang saat ini propaganda paling bagus dan murah adalah propaganda yang mengatasnamakan agama dan itu dimanfaatkan oleh oknum-okmun tertentu untuk melanggengkan kekuasaannya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s