Pekan #BedaIsMe

Bondan Gunawa, mantan sekneg era Gus Dur, dan aktivis Fordem, berorasi pada acara “Aku Cinta Indonesia” dalam Pekan #BedaIsme.

SEKITAR 300 peserta aksi “Aku Cinta Indonesia” datang ke depan Istana Presiden, menyerukan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono agar memberikan jaminan kebebasan beragama, sesuai konstitusi, di mana selama 10 tahun terakhir kekerasan berbasis (politik) agama kian meningkat sekaligus meluas. Aksi ini rangkaian dari “Pekan #BedaIsMe: Tribute to the Victims of Religious Violence”, dihelat Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKBB), sebuah inisiasi dari sejumlah lembaga non-pemerintah dan kelompok masyarakat sipil, sekaligus menghadiri “ibadah Minggu” jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadefia. Ia mengambil momentum hari lahir Pancasila, 1 Juni, yang menjelaskan Indonesia terdiri dari beragam bangsa, etnis, agama, dan lain-lain yang diikat dalam “persatuan”, atau “bhineka tunggal ika.”

Aliansi Kebangsaan pernah mengadakan apel akbar di Monas pada 2008, memberi dukungan terhadap toleransi antar umat-beragama dan menolak pandangan garis keras, yang kemudian diserang dan dipukul oleh sejumlah kelompok militan muslim, salah satunya oleh Front Pembela Islam. GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia mendapat tekanan agar “pindah” beribadah, gereja mereka disegel setiap kali ibadah Minggu; betapapun Mahkamah Agung memutuskan agar pemerintah setempat membuka gereja, yang tak digubris, sementara pemerintahYudhoyono gagal lakukan intervensi.

Jemaat HKBP Filadelfia selalu bawa perkakas musik, termasuk piano ini, setiap kali “ibadah Minggu” di depan Istana Presiden.

Kini, setelah “insiden Monas” 2008 itu, intoleransi merupakan salah satu masalah besar demokrasi di Indonesia, terutama terjadi di daerah-daerah mayoritas Muslim, dari Pulau Jawa hingga Sumatera. Pada 2008, Yudhoyono mengakomodasi seruan “fatwa Majelis Ulama Indonesia” agar melarang kegiatan keagamaan muslim Ahmadiyah. Ia bertalian dengan Peraturan Bersama Menteri 2006 untuk aturan “mendirikan rumah ibadah” di mana, dalam prakteknya, aturan ini dipakai sewenang-wenang melarang pembangunan gereja.

Lebih dari 400 gereja ditutup. Sedikitnya 151 perda syariah dikeluarkan dari Jawa hingga Sulawesi, dari Sumatera hingga Nusa Tenggara Barat. Menurut studi  Komnas HAM Perempuan, sejak 1999 sedikitnya ada 154 perda yang “diskriminatif” terhadap perempuan. Tiga muslim Ahmadiyah dibunuh dalam satu penyerangan mematikan di Cikeusik, Banten, 6 Februari 2011.  Sekira 30 masjid muslim Ahmadiyah dipaksa tutup. Serangan terhadap syiah di Sampang pada akhir tahun 2011, yang justru mengkriminalkan korban. Beragam intimidasi dan diskriminasi terhadap kebebasan berekspresi dan identitas secara gender dari kelompok LGBT, atau lesbin, gay, biseksual dan transgender. Pidana terhadap seorang yang dituduh ateis di Sumatera Barat yang dijerat pasal “penodaan agama” melalui Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan kasus terakhir, pelarangan dan intimidasi terhadap diskusi peluncuran buku Irshad Manji, muslim warga Kanada dan lesbian, serta konser Lady Gaga, yang batal karena polisi “tak menjamin keamanan” dari desakan kelompok militan Muslim.

Menurut Setara Institue, serangan atas nama agama naik dari 135 pada 2007 menjadi 244 pada 2011. Kelompok minoritas agama, seperti Ahmadiyah, Bahai, Kristen, Syiah, dan berbagai tarekat lebih kecil, mendapat beragama ancaman dan kekerasan, salah satu penyebabanya aparat kepolisian gagal mencegah dan menjamin perlindungan.

Dalam Tinjuan Periodek Universal terhadap Indonesia di Geneva, 23 Mei 2012, isu kebebasan beragama menjadi sorotan utama di mana pemerintah Indonesia, dalam rekomendasi negara-negara anggota PBB, harus menjamin hak beribadah sesuai hukum HAM internasional, yang telah diratifikasi Indonesia dalam berbagai undang-undang tentang perlindungan hak asasi manusia.

Aksi “Aku Cinta Indonesia” di depan Istana itu dihadiri berbagai kelompok minoritas, termasuk perwakilan dari Aceh Singkil yang kini menghadapi penutupan 17 gereja. Ia dimulai pukul 13:00-17:00. Ada ibadah bersama, orasi-orasi, dan penampilan musik.

Bondan Gunawan, mantan sekretaris negara era (almarhum) Presiden Abdurrahman Wahid, mengajak peserta aksi menyerukan “Indonesia” saat bilang, “siapa saya?” Gunawan pernah mencabut segel gereja Yasmin pada 19 Desember 2010 dan jemaat Yasmin tak pernah melupakan keberanian salah satu pendiri Forum Demokrasi ini, yang dibentuk 1993 bersama Gus Dur.

Gunawan berkata, “Saya sampaikan ke aparat kepolisian, dari sepatu dan baju yang mereka pakai, semuanya itu dari pajak rakyat, maka lindungi mereka ini,” — merujuk minoritas agama yang minim jaminan proteksi dari intimidasi kelompok vigilante, atau preman berjubah.

“Mudah-mudahan teriakan saya didengar di sebelah dinding sana, di seberang sana (Istana).”

“Siapa saya?”

“Indonesia…” seru peserta.

Di sela acara, panitia mengumpulkan dana sukarela untuk kegiatan ini, telah berjalan 1 Juni, dimulai pameran foto di Cikini.

Seorang jemaat Filadelfia mengajak bernyanyi lagu-lagu Batak. Wakil dari Filadelfia menyampirkan selendang ulos ke bahu Gunawan. Lalu tarian-tarian, sembari menggalang dana untuk kegiatan pekan #BedaIsMe, yang telah berjalan seminggu dengan dukungan finansial secara sukarela.

Suasananya meriah, betapapun, kata Bona Sigalingging dari GKI Yasmin, berseloroh kepada saya, “Mereka seakan lupa kalau gerejanya disegel,” seraya tertawa ringan.

Andy Yentriyani dari Komnas Perempuan giliran menyampaikan orasi. “Mari kita serukan kepada polisi agar melindungi hak kebebasan beragama.”

“Mari kita serukan Indonesia — Indonesia tidak satu warna, Indonesia beragam.

“Meski keceriaan kita di sini tak menutup kenyataan bahwa ada banyak saudara kita yang tidak bisa beribadah.”

Yentriyani mengatakan ibu-ibu yang hadir dalam aksi ini adalah “kawan-kawan yang giat, kokoh, yang teguh setiap Minggu terus menuntut hak beribadah.”

“Beda adalah Indonesia,” katanya, berseru.

Helga Worotitjan, aktivis perempuan, membacakan monolog. Ia mewakili gerakan IndonesiaTanpaFPI. Ia menekankan diskriminasi terhadap LGBT sembari berucap, “Aku adalah ahmadiyah… Aku adalah GKI Yasmin… Aku adalah Filadelfia.. Aku adalah Syiah…” — dan beragam kelompok minoritas lain yang mendapat diskriminasi dan kekerasan.

Usman Hamid menyanyikan lagu “Pancasila Rumah Kita” dari mendiang musisi Franky Sahilatua.

Sementara Usman Hamid, aktivis HAM dan mantan direktur KontraS, diminta menyanyi sembari bergitar, memulai orasinya, “Saya tak habis pikir apa yang dilakukan presiden selama ini, persoalan GKI Yasmin masih belum selesai..” Ia berkata, “Indonesia bukan tanpa harapan. Kekuatan kita mengubah Indonesia menjadi lebih baik, masa depan Indonesia, tidak tergantung pada mereka yang ada di negara… di DPR…” Hamid membawakan lagu “Pancasila Rumah Kita” dari musisi almarhum Franky Sahilatua, yang disambut dengan koor bersama. “Anggaplah ini semacam litani bagi kawan-kawan yang kesulitan beribadah…”

Acara ini ditutup dengan sama-sama menyanyikan “Padamu Negeri.”

Malamnya, pukul 20.00, ia dilanjutkan di pelataran Taman Ismail Marzuki, sebuah panggung dengan layar mencolok #BedaIsMe, diramaikan musisi dari Lokal Ambience, Marjinal, Melanie Subono, Kill the DJ dan Superman Is Dead. Ia juga menayangkan sebuah film-esai garapan Hanung Bramantyo dan Denny JA, berjudul “Romi dan Yuli dari Cikeusik,” fiksionalisasi atas peristiwa penyerangan terhadap muslim Ahmadiyah.

Istri alm Gus Dur, ibu Sinta Nuriyah, membacakan “7 Maklumat Gerakan BedaIsMe” di atas panggung, pelataran Taman Ismail Marzuki.

Ibu Sinta Nuriyah Wahid, istri almarhum Gus Dur, datang ke penutup rangkaian pekan #BedaIsMe, diminta naik ke panggung, sembari dipapah putrinya, Alissa Wahid, dengan bantuan kursi roda. Ia didampingi perwakilan minoritas agama dan seksual.  Ibu Nuriyah membacakan maklumat dari selembar kertas.  Saya kutip lengkap “Maklumat Gerakan BedaIsMe” di sini:

1. Menghentikan segala upaya dan tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia karena bertentangan dengan konstitusi, falsafah hidup bernegara dan berbangsa, serta perikemanusiaan dan perikeadilan yang juga merupakan nilai dan semangat semua agama,

2. Menyelamatkankan Pancasila dan Konstitusi dari upaya pemaksaan dan penyeragaman yang mengatasnamakan agama,

3. Menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar memerintahkan dengan tegas aparat pemerintahan untuk menegakkan Konstitusi dan melindungi hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia,

4. Menuntut pemerintah agar tidak tunduk pada tekanan dan kontrol kelompok-kelompok garis keras yang mengatasnamakan agama, tidak melakukan pembiaran atau bahkan berkolusi dengan kelompok-kelompok itu,

5. Menuntut pemerintah agar menindak tegas pelaku aksi-aksi kekerasan atas nama agama, dan tidak mengkriminalkan korban,

6. Mendesak pemerintah untuk merevisi UU No.1/PNPS/1965 sesuai dengan Konstitusi dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No.140/PUU-VII/2009 of 2010,

7. Mendesak pemerintah untuk menghapus kebijakan dan praktek diskriminasi dalam pembangunan rumah ibadah dan merevisi SKB 2 Menteri tentang pembangunan rumah ibadah serta mencabut seluruh kebijakan yang diskriminatif, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Penonton menyambutnya dengan tepuk-tangan, di sela-sela Ibu Nuriyah membacakan maklumat itu, dan kian nyaring sesudah selesai. Wartawan berkerumun di samping panggung. Alissa Wahid berkomentar singkat, “terharu”, melihat ibunya yang, meski kesulitan fisik, terus setia mendukung gerakan toleransi yang digalang anak-anak muda.

20-an banser NU ikut mengamankan pentas musik #BedaIsMe; ia mengundang dua band terkenal bagi kalangan punk, Marjinal dan Superman Is Dead. Kejadian diskriminasi terhadap komunitas punk di Aceh, dan pelakunya para polisi, menunjukkan negara berlaku opresif terhadap kebebasan individu. Saat acara musik, saya tak melihat polisi ikut mengamankan. Pentas BedaIsMe berjalan aman.

Saya sendiri punya kesan, gerakan macam ini tak cuma satu fokus di Jakarta; dalam sepuluh tahun kekerasan berlandaskan politik agama, justru serangan itu kian meluas, dan menggapai daerah-daerah di luar pusat pemerintahan Indonesia, termasuk di Singkil Aceh. Kebebasan berekspresi dan beragama serta berkeyakinan, kemerdekaan berpendapat, dan mempromosikan toleransi terletak pada seberapa penting dan luas ide ini diserap bersama, meski—seperti dalam maklumat itu—pemerintah “main mata” dengan kelompok-kelompok intoleran demi kepentingan politik, dan dalam 15 tahun sesudah Soeharto jatuh, isu ini terus membayangi demokrasi di Indonesia, kepentingan kelompok-kelompok Islam radikal kian diakomodasi dengan mobilisasi secara vertikal, sementara kebencian terus ditebar secara horisontal untuk menyerang minoritas agama dan seksual. Sulit tapi, mengutip Usma Hamid, “bukan tanpa harapan.”[]

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s