McDonalisasi Pendidikan dan Perlawanan Pers Mahasiswa

Indie Book Corner, 160 hal, Maret 2013.
Indie Book Corner, xxv + 160 hal, Maret 2013.

AMAT JARANG LITERATUR yang membahas pers mahasiswa secara khusus, terutama setelah lengsernya bapak pembangunan daripada Orde Bangkrut Soeharto, plus mitos yang membebani wartawan-cum-aktivis kampus—senarai dengan agitasi yang kerapkali digembar-gemborkan hingga begitu klise–bahwa mahasiswa bagian dari agent of change. Nomenklatur itu agaknya perlu dibongkar-ulang lagi nyaris setelah mereka turun ke jalan mendesak mundur Sang Presiden, dan oposisi total darinya menghasilkan reposisi yang terserap ke dalam rezim berikutnya. Mitos yang sulit ditolak, mengingat umur panjang perlawanan yang tonggaknya bisa diukur menjelang akhir pemerintahan Sukarno hingga nyaris tiga dekade pemerintahan Soeharto. Dalam frase singkat, mahasiswa, thus pers kampus di dalamnya, terlalu berat menanggung beban sejarah, yang kata-kuncinya bersanding selimut perlawanan, perjuangan, pemberontakan, untuk menyebut di antaranya. Namun, bagaimana jika tembakan tuntutan mereka telah jatuh, persis setelah 15 tahun tiada diktator sebrutal Eyang Harto (tiada kaitan dengan Eyang Subur), dan di tengah-tengah itu, justru kemudian yang menguat patronase politik elit plus pemerintahan yang meneruskan kebijakan pasar bebas, salah satunya, mendarat di bawah sepatu mereka berupa komersialisasi pendidikan tinggi negeri?

Wisnu Prasetya Utomo, yang diterpa kegalauan (agaknya ini kata-kunci mayor  untuk mengidentifikasi psike mahasiswa sekarang), mencoba mengisi minimnya literatur itu, sekaligus mengkaji pelbagai respon pers mahasiswa (bersama elemen gerakan mahasiswa lain) untuk menyoroti tema khusus tersebut. Melalui jalan melingkar, mula-mula menerangkan narasi perlawanan mahasiswa terhadap korporatisme negara, buku ini bergerak pada titik kritis saat pemerintah pasca-Soeharto mengenalkan kebijakan baru yang mendorong kampus sebagai institusi bisnis—sebagaimana proyeksi tripartit yang diangankan Dana Moneter Internasional berupa deregulasi, komersialisasi, dan liberalisasi.

Umum diketahui, kampus negeri setelah berubah jadi Badan Hukum Milik Negara pada 1999 (kamuflase dari swastanisasi) melepaskan peran negara dan meminta kampus menangkap peluang ekonomi sebagaimana perusahaan swasta mencari pembukuannya sendiri. Sesudah mendapat legitimasi yang kian besar melalui UU Sistem Pendidikan Nasional 2003, kampus-kampus negeri, dari Depok hingga Sleman, dari Bandung hingga Medan, dari Makassar hingga Surabaya, memperlicin jalan bebas hambatan menuju privatisasi. Simbolismenya bisa dilihat dari etalase pelbagai merk dagang: supermarket, mall, menara bantuan perusahaan, bisnis asuransi dan tabungan, hingga merasuk kronis dalam kerjasama-kerjasama penelitian yang hasilnya semata-mata untuk kepentingan laba dan mengurangi manfaat sebesar-besarnya untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Ditambah kemudian pemerintahan Yudhoyono, lewat menteri pedidikannya Muhammad Nuh yang sama-sama bermuka tebal, mengajukan UU Pendidikan Tinggi, yang disahkan pada medio 2012. Segera setelahnya rilis penolakan atas konversi tanggungjawab negara menjadi otonomi (lagi, kata lain dari swastanisasi) kampus itu pun dilontarkan.

Bersama laju wacana dan laku “McDonalisasi Pendidikan” itu, pers kampus meresponnya dengan suara-suara kritis, bersehimpun dengan organ gerakan mahasiswa lain untuk menyuarakan sikap ideologi mereka, lewat selebaran, aksi turun ke jalan, protes di depan gedung rektorat; pendeknya, menolak tunduk pada kuasa pasar.

Dalam titik-timbang pemberitaan itu, yang dicatat Utomo bahwa isu “komersialisasi pendidikan mewarnai pers mahasiswa selama lebih dari satu dekade pasca-reformasi,” pembahasan dibuka dari lembar-lembar halaman produk media tiga pers kampus: Balairung dari Universitas Gadjah Mungkur, Yogyakarta, Catatan Kaki (Universitas Hasanuddin, Makassar), dan Suara USU (Medan). Aksentuasi ketiga pers mahasiswa ini atas isu tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing, sejalan garis kebijakan redaksional mereka, dan pelbagai situasi partikular di lapangan. Dalam banyak hal, ketiga media ini menaruh perhatian (beserta kecemasan) pada satu hal: biaya kuliah yang kian mahal.

Skripsi yang diformat ulang jadi buku ini dapat memberikan sumbangan narasi pers mahasiswa dalam aspek sejarah gerakannya, betapapun kritisisme mahasiswa kian ditumpulkan, dan ruang-ruang kegiatan diskusi kian sepi dan matisuri di tengah desakan lulus cepat agar segera terserap dunia kerja. Agaknya, selain mengidamkan pendidikan murah yang makin terjal (itulah mengapa pendidikan di Indonesia salah satu yang terburuk di dunia), angan-angan sebagai suatu gerakan menolak privatisasi pendidikan sebagaimana yang berhasil digalang oleh mahasiswa-mahasiswa di Chile juga terhalang, kalau bukan sulit, mengingat sistem pendidikan (mengutip lagu band punk “Marjinal”) sekarang “(bukanlah) formalitas yang penuh dengan kekosongan.”*

Iklan

7 pemikiran pada “McDonalisasi Pendidikan dan Perlawanan Pers Mahasiswa

  1. Ahhh..jadi ingat Pierre Bordieu yang juga seorang sosiolog, sekaligus filsuf ternama di Perancis. Membagi negara menjadi dua bagian utama ‘tangan kanan negara” dan “tangan kiri negara”. Tangan kanan negara adalah gugus lembaga atau aparat dalam ketatanegaraan yang tugas pokoknya menghasilkan pendapatan. Itulah yang terdapat dalam instansi-instansi seperti Bank Sentral, Departemen Keuangan, Departemen Perpajakan, dll.

    Adapun tangan kiri negara, yang dimaksud adalah gugus orang atau lembaga yang tugas pokoknya mengelola administrasi sosial komunitas bangsa. Itulah badan-badan seperti Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan, Departemen Perumahan Rakyat, Departemen Sosial dll.

    Tugas utama “tangan kanan negara” yang mencari pendapatan. Pengelolahan yang diteruskan ke “tangan kiri negara” untuk konsentrasi penuh pada kebutuhan rakyat, dimana negara berperan penuh memenuhinya.

    Tapi rupanya kapitalisme sangat cepat merusak sendi-sendi kemanusiaan. Secara sengaja maupun tidak. Hingga sang “tangan kanan negara” mendikte “tangan kiri negara” untuk mampu hidup secara mandiri. Hasilnya negara yang berperan terhadap kesejahteraan rakyat turut mencari sebuah keuntungan. Tidak memilah-milih, ini berlaku kepada mereka yang dinamakan warga negara.

    Untuk kali ini, kegelisahan Bordieu terjawab. Khususnya di Indopahit ini.

    1. @Kindie: pertanyaannya, bagaimana jika kedua tangan negara diikat, dan dipaksa buka mulut–mirip pasien–lalu disuapi berbagai resep obat yang (omongannya) untuk menyehatkannya oleh para dokter maskapai multinasional? Analisisnya mesti melangkah ke situ.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s