Dari Dongkelan dengan Dagelan

Gambar
Terbit April 2013 | xiv + 113 hal | Penerbit: Lintang Pustaka Utama, Yogyakarta.

BAGAIMANA memperlakukan suatu buku tentang pengalaman seseorang masuk bui pada masa kediktatoran Suharto justru saat sebagian besar masyarakat Indonesia sudah bisa menikmati era kebebasan? Apalagi buku itu dibikin nyeleneh di mana kata “perlawanan” yang mengasosiakan bentuk-bentuk militansi bersanding kata “cengengesan” yang mengartikulasikan sikap parodi, humor, dan cara-cara jenaka.

Penulis buku ini, biasa disapa TASS, pernah memplesetkan Supersemar dengan “Sudah Persis Seperti Marcos” di muka pengadilan saat membacakan pledoi pada 1995 karena didakwa “menghina kepala negara” dalam pasal 134, yang telah dihapus Mahkamah Konstitusi pada 2006. Marcos adalah diktator Filipina dan, sebagaimana Suharto, menikmati kekuasaan lewat korupsi dan tindakan represif. Pada kesempatan yang sama, TASS memplesetkan Hakim dengan “Hubungi Aku Kalau Ingin Menang”, Jaksa “Jika Anda Kesulitan Suaplah Aku,” dan KUHP “Kasih Uang Habis Perkara.”

TASS menghadapi pengadilan karena tulisan “Negeri ini dikacaukan oleh seseorang bernama Soeharto” di Kabar dari Pijar, media tempatnya beraktivitas. Pijar singkatan dari Pusat Informasi dan Jaringan Aksi untuk Reformasi, organisasi yang dibentuk sebagian pegiat pers kampus dari Jakarta dan Yogyakarta pada akhir 1980-an. “Mengapa reformasi, bukan transportasi?” ujar TASS dalam pleido. “Karena kalau transportasi, maka singkatannya menjadi Pijat.”

Alih-alih membela diri atau mengaku bersalah untuk meringankan hukuman, TASS malah menjadikan ruang pengadilan bak panggung (dagelan) politik. Ia sepenuhnya sadar, dalam suasana otoriter, bakal sulit memenangi perkara hukum.

TASS berguru pada Arwah Setiawan, pendiri Lembaga Humor Indonesia, yang sudah jadi arwah beneran saat menghadapi pengadilan. Itu bertepatan perayaan 50 tahun kemerdekaan Indonesia, disemboyankan pemerintahan Suharto sebagai “Tahun Emas” tapi diplesetkan TASS menjadi “Tahun Cemas.” TASS akhirnya divonis dua tahun penjara, yang dikuatkan lewat putusan banding dan kasasi.

Begitulah, pada masa orang boleh bicara politik asalkan bisik-bisik dan turun ke jalan dihadapi popor senjata dan sepatu lars, kecaman atas diri pemimpin negara bisa dianggap menghina “martabat” penguasa, thus taruhannya masuk penjara.

Periode di mana TASS dibui juga ditandai perlawanan sengit atas kekuasaan Suharto. Gelombang protes mengeras setelah pembredelan majalah Tempo, Editor, dan Detik pada Juni 1994, menyusul kemudian peristiwa berdarah pada 27 Juli 1996. Jatuhnya nilai tukar rupiah atas dolar, yang mengantarkan Indonesia dalam krisis moneter, menguatkan protes tersebut.

Sejarah mencatat, hingga Suharto menyatakan diri mundur pada 21 Mei 1998, terjadi penculikan, pemenjaraan, penghilangan paksa, pemerkosaan, dan pembakaran, yang dimobilisasi militer—roda rezim selama puluhan tahun.

Protes

Rezim Suharto mengenalkan “dirigisme” politik dan ekonomi sesudah naik ke tampuk kekuasaan melaui pembunuhan dan pemenjaraan massal terhadap ratusan ribu orang yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, partai terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan RRC.

Rezim itulah yang mengenalkan “massa mengambang” sejak 1970-an lewat politik anti-politik, di mana yang disebut “rakyat” dikendalikan demi pemenangan partai penguasa lewat pemilihan umum, dan “mencacah” setiap “kepala keluarga” dalam program-program “pembangunan” yang diorkestrasi oleh apa yang dikenal teknokrat. Sejumlah partai digabung sesuai “aliran”, yang sesungguhnya cuma peran pembantu dari partai penguasa, adapun militer memiliki hak istimewa menduduki 100 kursi legislatif yang ditunjuk langsung oleh Suharto.

Rezim itu mengenalkan “wadah tunggal”, atau mayoritas tunggal, dalam segala sektor dan profesi, untuk mendukung negara, dan mengharamkan asosiasi alternatif. Karena wadah tunggal itu pula para wartawan-cum-aktivis yang mendirikan Aliansi Jurnalis Independen sesudah pembredelan ketiga media dipecat dari tempatnya bekerja, dan bahkan dipenjara. TASS berada satu penjara dengan Eko Maryadi (kini ketua AJI) dan Ahmad Taufik –saat itu keduanya wartawan Tempo– plus Danang Kukuh Wardoyo, office boy AJI. TASS juga berkenalan dengan Xanana Gusmão, tokoh kemerdekaan Timor-Leste, yang kelak menjabat perdana menteri sesudah Timor-Leste merdeka pada 1999 dalam jajak pendapat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Setelah 15 tahun berlalu, Suharto tak dipenjara atas dugaan korupsi hingga kematiannya. Para jenderal terbebas dari jerat pidana domestik maupun internasional. Kebebasan pers diraih, betapapun ada langkah mundur dengan pelbagai jerat pidana atas ekspresi politik damai maupun beberapa kasus pemenjaraan, penganiayaan, dan pembunuhan wartawan. Selain itu ada indikasi kian kuatnya konglomerasi media dan relasi pemilik media dengan partai politik.

Impunitas, atau kebal-hukum, masih dinikmati para perwira militer. Kasus-kasus hak asasi manusia masa lalu mandeg. Para keluarga korban tiada henti menuntut keadilan di depan Istana setiap pekan. Munir, pembela hak asasi terkemuka, yang berhasil membongkar kasus-kasus penculikan dan penghilangan paksa, mati diracun dan kasusnya tak pernah ditempatkan dalam janji manis “ujian sejarah” sebagaimana dinyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Partai-partai politik, yang menganut sentralisasi, menyuburkan praktik rent-seeking dan korupsi. Kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi agama minoritas meredup.

Sosialisasi Kebencian

Buku Melawan Orde Baru dengan Cengengesan dapat ditempatkan dalam situasi kegagalan tuntutan reformasi tersebut. Ia juga setarikan nafas dengan pelbagai inisiatif untuk mengingatkan bahaya rezim otoritarian yang gelagatnya kian terlihat, misalnya usulan dicantumkan kembali delik penghinaan terhadap presiden dalam pasal 265 melalui beleid rancangan undang-undang hukum pidana.

TASS, yang kini menetap di Yogyakarta dan mengajar di sebuah kampus, menulis bahwa penerbitan buku ini “bagian dari proyek melawan lupa”, selain dokumentasi “sosialisasi kebencian” terhadap suatu rezim yang menolak akal sehat. Namun bukanlah “melawan lupa” itu yang penting benar. Melainkan, selama bertahun-tahun masyarakat Indonesia ditumpulkan kesadarannya lewat propaganda versi resmi penguasa.

Sebagian besar masyarakat Indonesia –terutama generasi muda– tak pernah mendapatkan pelajaran sejarah kelam bangsanya sendiri. Bisa dibilang, untuk melawan lupa, perlu diperluas prakarsa “sosialisasi peringatan” dengan memupuk semangat humor, termasuk penerbitan buku ini yang terbit perdana pada awal 1997 untuk menyambut penulisnya keluar dari penjara.

Versi baru ini ditambahkan beberapa tulisan TASS manakala di penjara, termasuk pengantarnya untuk buku kolega aktivis. Ada juga sejumlah kata pengantar buku tentang humor, yang dipungut dari obrolan sehari-hari dengan beragam orang, pesan pendek, media massa, dan sebagainya, dari Timor-Leste hingga Aceh, dari pemilu  hingga gempabumi di Yogyakarta. Pertautan humornya terkait dengan isu konflik, politik, dan bencana, nomenklatur yang amat intim dengan sejarah negeri ini. Ia menempatkan humor sebagai trauma healing dan media perlawanan.

Dalam prakata, TASS menulis buku ini bukan untuk gagah-gagahan atau pencitraan. Ya, tak ada yang gagah dari humor. Sebaliknya ada daya merusak citra-diri dalam humor. Secuplik humor atau parodi, dalam rezim tertutup sebagaimana era Suharto, dapat membantu pembusukan sistem. Kini, pada era keterbukaan dan kecepataan informasi, humor nylekit bernuansa politik melimpah-ruah via sosial media, kadang-kadang hal itu menjaga akal kita tetap waras.*

Iklan

2 pemikiran pada “Dari Dongkelan dengan Dagelan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s