Warisan Yudhoyono

SATU hal yang pasti dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, selain ia takkan lagi menduduki kursi presiden, adalah warisannya yang akan sulit dibenahi: kekerasan terhadap minoritas-minoritas agama. Ia telah membangun infrastruktur untuk itu. Lewat sejumlah peraturan pemerintah, sejumlah pengabaian menegakkan kebebasan beragama alih-alih atas nama “kerukunan umat beragama”, sejumlah individu terbunuh, dihukum penjara, harta dan rumahnya dibakar, mengalami pengusiran, mengemasi nyawa untuk menjalani kehidupan kedua sebagai warga negara kelas dua, membawa bayang-bayang kecemasan, rumah-rumah ibadah mereka disegel dan dirusak.

Dalam sejumlah pertemuan saya dengan individu pemeluk keyakinan yang dihitung minor secara jumlah, didesak minor pula di mata hukum, mereka sering kebingungan, seakan ada tulangbelakang yang terkilir yang mulanya baik-baik saja, bahwa baru sekarang, di bawah pemerintahan pasca-Orde Baru, mereka mengalami penganiayaan, seringpula dengan pola sistematis, dan bertanya-tanya, “Apa salah kami?”

Sulit mengabaikan pembunuhaan secara brutal terhadap muslim Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, tiga tahun lalu. Itu adalah peristiwa yang segera sesudahnya dapat ditonton lewat Youtube; dan bahkan dengan pemandangan yang mengerikan itu, kita tahu kemudian, para pelaku—mereka yang terlibat di lapangan—hanya dihukum 3 hingga 6 bulan penjara. Sekeluar dari penjara, para pembunuh ini dielu-elukan sebagai pahlawan di daerahnya karena telah “berhasil mengusir” jemaat (yang dituduh) “sesat”. Dan hal itu, tanpa peduli lagi dengan konstitusi tertinggi, secara sistematis didukung pula oleh peraturan gubernur, rekomendasi kejaksaan, serta sikap tak acuh dari kepolisian.

Dalam banyak kasus kekerasan, bahkan para penegak hukum berkolaborasi dengan para penyerang.

Inilah yang dilakukan pemerintah Yudhoyono, yang seolah-olah menegakkan hukum: para pelaku diproses ke pengadilan (hukumannya ringan), berlindung di balik aturan yang menggerogoti konstitusi kebebasan beragama (seperti SKB 2006 Rumah Ibadah dan SKB 2008 Anti-Ahmadiyah), terus memelihara kewenangan yang lahir dari rezim otoriter, seperti pembentukan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan, disingkat Bakorpakem, yang tugasnya dijalankan kejaksaan. Plus, yang dapat menjelaskan dinamika dari politik Islamisme sesudah Orde Baru, pemerintahan Yudhoyono membuka tangan pada saran-saran Majelis Ulama Indonesia di mana awal pembentukan lembaga ini untuk “mendomestifikasi peran ulama” kini kian menjadi kredensial yang otoritatif selama serangan terhadap mereka yang dicap “sesat”. Dalam putaran yang kontroversial, lembaga hukum macam Mahkamah Konstitusi (saat itu ketuanya Mahfud MD) menolak gugatan judical review terhadap UU No.1 PNPS 1965 soal enam agama yang hanya diakui negara secara resmi, di mana keyakinan di luar itu dianggap melakukan “penodaan agama.”

Soal lain, yang mengartikulasikan birokrasi tak sepenuhnya berubah, masih diterapkan saluran “musyawarah” (lewat Muspika dan Muspida) sebagai laboratorium untuk mengecek apakah satu keyakinan tertentu dapat “mengancam masyarakat dan negara”. Jalur ini dipakai sebagai tolok ukur menentukan pemprosesan sebuah surat bercap resmi yang bersegel sebuah keyakinan tertentu “menyesatkan”. Ini terjadi di banyak kasus, termasuk yang berujung serangan mematikan terhadap muslim Ahmadiyah di Cikeusik dan pengusiran dan pembakaran terhadap penganut Syiah di Sampang.

Aturan-aturan dan relasi politik itu, dan kewenangan yang dimilikinya, telah menjadi infrastruktur kekuasan untuk melakukan praktik diskiriminatif terhadap minoritas agama.

Yudhoyono boleh saja mengelak, dan ia paham soal publisitas yang mencitrakan dirinya sebagai negarawan misalnya lewat satu penghargaan yang didapatkannya dari sebuah lembaga di New York. Namun salah satu warisannya ini tak semanis dari apa yang sering ia ucapkan. Kenyataan bahwa isi pidatonya selalu manis, kendati situasi kebebasan beragama makin buram, dan ia bersikap seakan tiada masalah (orang menyebutnya lamban), menandakan realitas politik di belakangnya. Ia didukung oleh partai-partai yang menyokong undang-undang dan segudang peraturan, baik pusat maupun daerah, yang dapat dipakai untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi, mempersempit kebebasan bergerak kaum perempuan, menerima para penganjur kebencian ke Istana Presiden. Hasil dari itu, ia tak menggubris salah satu desakan yang setidaknya bisa menurunkan gradasi warisannya: membiarkan sejumlah menteri yang terang-terangan menyatakan mendukung kekerasan berbasis kebencian terhadap minoritas agama. Dalam teori komunikasi hal itu disebut siklus kekerasan; bahwa mereka yang jadi korban menjadi korban kali kedua di hadapan (opini) publik. Muncul apa yang disebut stigmatisasi.

Jadi, warisan pemerintahan Yudhoyono berkembang secara mendalam di tengah relasi sosial masyarakat-masyarakat Indonesia. Apa yang tak dipenuhi oleh keadilan minimal lewat proses pengadilan, lewat pengabaian penegakan hukum, lewat pengampunan tanpa hukuman, menggandakan perkara yang lebih pelik: mobilisasi kebencian yang mudah dipantik oleh landasan-landasan hukum yang diskiriminatif, dan seringpula lewat pengutipan suatu sumber (yang mendaku) otoritatif, untuk kemudian minoritas-minoritas agama yang menjadi target ini didesak untuk “dibina”, dipaksa pindah keyakinan, dan pada garis ukur paling penghabisan, mereka dilarang beribadah, mereka diusir, mereka hidup dalam relasi sosial yang telah terkoyak oleh kebijakan struktural.

Butuh keajaiban untuk membenahinya secara singkat, dan hal itu telah terlambat bila diserahkan pada Yudhoyono pada bulan-bulan terakhir pemerintahannya. Perihal yang kian tambah runyam: saat setiap warga negara memiliki hak politik untuk memilih, pada saat bersamaan ada banyak opini publik yang (motivasinya) kian tak menganggap penting perkara hak asasi manusia. Itu adalah soal serius dan ahistoris. Presiden terpilih tahun ini, dan pemerintahan yang akan diembannya, berutang pada proses politik sipil yang telah berjalan 16 tahun: diakuinya hukum hak asasi manusia.

Di sebuah masjid di bilangan Jakarta Selatan, saya pernah bertemu dengan keluarga Ahmadiyah dari Lombok yang mengungsi sesudah warisan keluarganya hancur berantakan oleh gelombang serangan anti-Ahmadiyah. Ia membawa warisan akan kampung halamannya dalam kenangan. Memugarnya kembali, sebagaimana pengungsi Ahmadiyah lain di sejumlah desa di Jawa Barat, pengungsi Syiah di Sidoarjo, pembekuan kegiatan pengajian Syiah di Yogyakarta, penyegelan dan pembakaran sejumlah gereja, adalah pekerjaan rumah bagi pemerintahan mendatang.

Mengabaikannya, apalagi mengucilkannya, adalah perjalanan mundur dari momen fajar demokrasi yang pernah (dibayangkan saat itu) bergerak maju kala Presiden Soeharto—simbol 32 tahun rezim otoriter—mengundurkan diri, tepat 16 tahun lalu.[]

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s