Category: Reportase

Kematian Seorang Waria

Dibakar hidup-hidup di Cilincing, Mira bangkit dan pulang sendiri ke rumah.

oleh Andreas Harsono*

 

WARIA itu dituduh mencuri dompet dan telepon genggam pada 4 April 2020 dini hari, di tempat parkir truk di Cilincing, pelabuhan Tanjung Priok, di utara metropolitan Jakarta. Si empunya dompet, seorang sopir, mengadu kepada beberapa preman yang menjaga tempat tersebut.

Mereka mendatangi Mira di kamar kost sederhana miliknya, rumah dua lantai di Gang Salak. Mira, seorang pekerja seks dan sering “mejeng” di tempat parkir, membantah. Mereka mengajak Mira datang ke tempat parkir (nama resminya Longroom New Priok Container),  sekitar 500 meter dari kontrakan, naik sepeda motor.

Mira mengenal para preman. Dia bersedia ikut.

Di tempat parkir, sang sopir melancarkan tuduhan. Ada sekitar 25 sopir, kenek, kuli angkutan, menyaksikan. Mira terdesak, tak kuasa membela diri. Seorang waria, seorang pekerja seks yang mulai menua, adalah minoritas ganda yang terlalu sering disingkirkan, dianggap menyimpang dan tak berdaya menghadapi tuduhan di tengah malam di sebuah tempat yang keras di Jakarta.

Beberapa preman menunjuk-nunjuk kepalanya, memukulnya. Mira lemas, jongkok. Lirih, dia tetap membantah. Seorang jagoan meningkatkan intimidasi dengan menuangkan dua liter bensin ke kepala Mira. Dia diancam dibakar. Hanya Orin, sesama waria, buang suara dan minta panggil polisi. Korek api dinyalakan, didekatkan ke Mira. Entah sengaja, entah tidak—sesuatu yang akan selalu jadi perdebatan—percik api jatuh ke pakaian dan tubuh Mira.

Wuuuuuuuusss.

Membara dengan cepat, api membakar rambutnya sampai gundul; wajahnya gosong.

Semua lari. Sopir, kenek, semuanya membubarkan diri. Orin juga lari. Mira dibakar hidup-hidup.

“Yang bakar itu berusaha memadamkan, disiram pakai air. Terus, bajunya Mira dilepasin, akhirnya ada got, Mira digeret dan dipadamkan, gitu,” kata Orin.

Mira lantas keluar dari got, dalam tubuh penuh luka, bangkit, jalan kaki, terseok-seok berusaha balik ke kontrakan. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Dia jatuh terduduk dekat musala sampai beberapa orang datang, mencari bantuan. Mereka membawa Mira ke rumah sakit Koja ketika azan subuh mulai bergema di Cilincing.

Keesokan harinya, Minggu, 5 April 2020, Mira meninggal dunia. Para kenalan dan kawan mengumpulkan sumbangan Rp 4 juta, dikumpulkan lewat Bu RT, buat membayar rumah sakit dan mengubur Mira.

Waria adalah bagian dari minoritas gender yang sering disingkat LGBTIQ—lesbian, gay, biseksual, transgender, intersex, dan queer. Mereka mengalami diskriminasi, penghinaan, penangkapan … ironisnya, sesudah Reformasi mulai bergulir di Indonesia. Menurut “Catatan Kelam 12 Tahun Persekusi LGBT di Indonesia” karya Arus Pelangi, 88 persen korban kriminalisasi LGBTIQ adalah para transgender atau waria.

Mira hanya lulusan sekolah dasar di Makassar. Dia lari dari penolakan keluarga—seperti kebanyakan waria—sehingga tak bisa sekolah dan kebanyakan kerja di salon, menjajakan seks atau menghibur di jalanan. Dia lantas pindah ke Jakarta, mengadu nasib tanpa pendidikan bahkan tanpa KTP.

Arus Pelangi mencatat ada 49 produk hukum dan kebijakan di Indonesia yang diskriminatif dan bisa dipakai buat kriminalisasi LGBTIQ. Ia mulai dari UU Anti Pornografi 2008—menilai kegiatan seks sesama jenis sebagai “menyimpang”—sampai Qanun Jinayah 2014 di Aceh yang menghukum individu yang terlibat kegiatan tersebut maksimal 100 cambukan atau penjara 100 bulan.

Polsek Cilincing menangkap si sopir dan beberapa preman dengan dugaan “pengeroyokan”—bukan pembunuhan—juga memeriksa Orin. Tanpa KTP, polisi bingung mencantumkan umur Mira. Bahkan nama lahirnya juga tak diketahui. Seseorang menyebut asal saja, Mira berumur 42 tahun.

“Biadab betul, ya ampun,” kata seorang netizen.

“Harusnya yang menyaksikan ditangkap juga karena membiarkan terjadinya pembunuhan,” kata lainnya.

Mira dipukuli. Mira dibakar hidup-hidup. Mungkin Mira tak kenal Qanun Jinayah atau UU Anti Pornografi. Mira hanya tahu dia selalu dirudung kesusahan sejak muda karena orientasi seksual dan identitas gendernya.

Sebagian besar waria di Indonesia memang ditolak keluarga. Ketika masih kecil, mereka dihina entah di sekolah, entah di rumah, akhirnya lari ketika remaja. Tanpa pendidikan, mereka minta bantuan dari sesama waria. Di Makassar, orang macam Mira mungkin bisa menjadi “bissu”—kaum pendeta dalam agama tradisional Tolotang, yang makin sedikit pemeluknya.

Indonesia yang berubah seyogyanya juga memberikan hak kepada mereka sebagai warga negara: pendidikan, administrasi negara, kesehatan dan hak mereka mencintai. Setidaknya Mira bangkit, berjalan, dan jatuh dekat musala, meregang nyawa di rumah sakit dan mati. Mira mau bangkit, berjalan, mungkin mau menunjukkan bahwa keadilan dan kebenaran harus ditegakkan.*

__

Andreas Harsono adalah wartawan dan peneliti hak asasi manusia. Menulis buku ‘Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Suharto Indonesia’ (Monash University Publishing; 2019).

 

Membunuh dihukum ringan, Membela dihukum berat: Persidangan Cikeusik

Catatan atas persidangan kasus serangan mematikan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang digelar secara simultan selama 5 bulan pada 2011. Para pelaku pembunuhan dan pengeroyokan hanya dihukum 3-6 bulan penjara; adapun seorang Ahmadi, yang mempertahankan diri demi menyelamatkan nyawanya, diseret ke pengadilan di bawah hukum compang-camping dengan vonis 6 bulan penjara. Saya menyentuh kembali esai ini lantaran diminta untuk memeriksa dokumentasi naratif mengenai persekusi terhadap muslim Ahmadiyah di Indonesia, sejak kemunculan fatwa MUI sampai SKB 2008, dalam sebuah buku yang direncanakan terbit akhir tahun ini.
kartun-rest-in-peace-rip-penegakan-hukum-hendrikus-david-arie-mulyatno-sp
“Rest in Peace (RIP) Penegakan Hukum” ©2013 Hendrikus David Arie Mulyatno. Karikatur ini terbit di Suara Pembaruan edisi 17 Oktober 2013 dan meraih Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2013. Sumber dari sini.

 

SIDANG KASUS CIKEUSIK berlangsung di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Ke-12 terdakwa, dalam 11 berkas, menjalani proses persidangan sejak 26 April 2011, berlangsung di tiga ruangan terpisah, berjalan simultan, satu demi satu terdakwa diproses, setiap Selasa dan Kamis.

Kasus ini juga menjerat Deden Sudjana dari muslim Ahmadiyah. Pada 20 Mei, Sudjana resmi ditahan di Lapas Serang. Pada 8 Juni, ia menjalani sidang perdana. Sudjana diancam pidana penghasutan, melawan perintah petugas, dan penganiayaan[1]. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, salah satu kuasa hukum dari sebuah koalisi bernama Tim Advokasi Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Warga Negara[2], menyatakan dakwaan terhadap Sudjana merupakan bentuk “kriminalisasi dan viktimisasi terhadap korban.” Sudjana diancam maksimal 6 tahun penjara.

Dokumentasi @cikeusiktrial atas proses persidangan, terungkap “fakta-fakta hukum” yang bisa kita pelajari dari beberapa saksi guna menelusuri seluruh kasus ini. Ada beberapa saksi yang keterangannya dapat menjelaskan jejaring mobilisasi, hasutan, dan pelaku, yang sedikit-banyak berperan dalam insiden penyerangan dan pembunuhan terhadap muslim Ahmadiyah di Cikeusik.

Namun, di sisi lain, terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam proses persidangan. Hakim dan jaksa lebih berkutat pada “siapa yang menyerang lebih dulu” ketimbang, misalnya, menelusuri jejaring pelaku dan keterlibatan terdakwa dalam perkara. Mereka lebih mengedepankan logika dan pandangan agama daripada pandangan hukum yang menyangkut sidang pidana.[3]

(lebih…)

Naskah Papua dan Saya: sekilas pengungkapan

SUDAH lama sekali saya tak menulis naskah panjang. Terakhir, jika memang ia disebut demikian, itu dua tahun lalu mengenai tiga korban tewas dari muslim Ahmadiyah di Cikeusik, Banten. Naskah pertama, yang lebih pendek, tampaknya bisa memuaskan. Naskah kedua, agaknya, kurang berhasil, terutama dengan cara saya menyampaikan kisah itu dari ingatan orang-orang di seputar almarhum. Namun, begitulah, jika kita menulis, anda memang perlu siap menerima kegagalan.

Dan kemarin saya merampungkan tulisan tentang Papua.

Itu adalah cerita mengenai diri saya sendiri, sebetulnya. Liputannya telah saya lakukan setahun lalu. Saya mengunjungi kota Merauke selama tiga minggu, kota di ujung timur Indonesia, yang dikenal sebagian besar warga Indonesia karena satu lagu sekolah yang membayangkan bahwa “Indonesia terdiri pulau-pulau, dari Sabang sampai Merauke, tapi satu-kesatuan.” Di sana juga ada sebuah jalan bernama Sabang.

Saya lantas melanjutkan perjalanan ke Jayapura dan bertemu dengan para tapol Papua di Lapas Abepura. Saat tercenung di sebuah wisma penginapan, dekat Uncen, saya mendapat kabar dari keluarga bahwa kakak saya sakit parah. Saya menyadari kemudian, berhari-hari selanjutnya, saya menghadapi kematian orang terdekat.

Demikianlah. Bulan-bulan berlanjut. Saya ambil pekerjaan ini-itu, sesungguhnya tak kemana-mana, menerjemahkan dan menyunting laporan terjemahan, selain pada akhir tahun lalu pergi ke Ternate. Pada awal tahun, saya memutuskan pindah ke Jogja. Enam bulan kemudian saya menikah. Pada dua bulan berikutnya, selang-seling dengan pekerjaan-yang-membutuhkan-uang-cepat, saya berusaha menyelesaikan liputan Papua seraya mendengarkan kabar Emak yang sakit.

Tapi, syukurlah, selama dua minggu terakhir, saya berkutat pada laporan yang saya kumpulkan selama setahun belakangan, membaca lagi dan lagi puluhan makalah, berbagai artikel, yang terkait liputan saya. Pada akhirnya, saya mengirimkan naskah itu sepanjang 9.500 kata (belum disunting). Ia padat dengan sejarah, sebagian menengok sejarah politik Papua dari 1961 hingga kini. Sebagian cerita bertumpu pada tahun-tahun menentukan, tapi bagian paling dramatis, yang mengubah peta kekerasan di Papua kini yang bertolak dari sejumlah kebijakan pemerintah Jakarta pasca-Orde Baru.

Ketika menulis, saya membayangkan audiens naskah tersebut adalah non-Papua, seperti saya.

Bagaimanapun Papua adalah wilayah paling tertutup, paling termiliterisasi, paling sulit dipahami oleh sebagian besar orang Indonesia. Tentu saja, menulis Papua, dengan kata lain, menulis ekspresi merdeka.

Sembari membereskan meja kerja, menaruh buku-buku dan kertas-kertas laporan ke laci, merapikan seisi rumah, saya bertanya-tanya, “Apakah naskahnya sendiri akan berhasil, atau justru gagal?”

Saya berharap naskah itu bisa dibaca selain-saya dalam waktu dekat.*

‘Ko pu jati diri’

“Ko pu jati diri, martabat, identitas bangsa Papua. Kita bangsa Papua beda dengan Indonesia. Kita pu ras Melanesia.”

 — Nicolaus Yeem,  37 tahun, warga suku Muyu di Merauke, pernah disiksa dua kali oleh Kopassus, elit militer Indonesia, tak mendapat perawatan memadai, lumpuh setahun, dan meninggal pada 27 November 2008.

Pekan #BedaIsMe

Bondan Gunawa, mantan sekneg era Gus Dur, dan aktivis Fordem, berorasi pada acara “Aku Cinta Indonesia” dalam Pekan #BedaIsme.

SEKITAR 300 peserta aksi “Aku Cinta Indonesia” datang ke depan Istana Presiden, menyerukan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono agar memberikan jaminan kebebasan beragama, sesuai konstitusi, di mana selama 10 tahun terakhir kekerasan berbasis (politik) agama kian meningkat sekaligus meluas. Aksi ini rangkaian dari “Pekan #BedaIsMe: Tribute to the Victims of Religious Violence”, dihelat Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKBB), sebuah inisiasi dari sejumlah lembaga non-pemerintah dan kelompok masyarakat sipil, sekaligus menghadiri “ibadah Minggu” jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadefia. Ia mengambil momentum hari lahir Pancasila, 1 Juni, yang menjelaskan Indonesia terdiri dari beragam bangsa, etnis, agama, dan lain-lain yang diikat dalam “persatuan”, atau “bhineka tunggal ika.”

Aliansi Kebangsaan pernah mengadakan apel akbar di Monas pada 2008, memberi dukungan terhadap toleransi antar umat-beragama dan menolak pandangan garis keras, yang kemudian diserang dan dipukul oleh sejumlah kelompok militan muslim, salah satunya oleh Front Pembela Islam. GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia mendapat tekanan agar “pindah” beribadah, gereja mereka disegel setiap kali ibadah Minggu; betapapun Mahkamah Agung memutuskan agar pemerintah setempat membuka gereja, yang tak digubris, sementara pemerintahYudhoyono gagal lakukan intervensi. (lebih…)

Persekusi Muslim Ahmadiyah

Rumah seorang muslim Ahmadiyah di kampung Cicakra, Cianjur, yang dibakar akibat kebencian anti-Ahmadiyah, akhir Juli 2011.

TAHUN ini pemerintahan Yudhoyono perlu membuktikan lagi bahwa Indonesia menganut pinsip kebebasan beragama. Pada Mei 2011, Indonesia kembali terpilih untuk kali ketiga sebagai negara anggota Dewan HAM PBB. Dalam poin “komitmen dan janji sukarela” kepada Majelis Umum PBB—prasyarat bagi kandidat negara anggota—disebutkan negara Indonesia berlandaskan “prinsip kebebasan beragama dan toleransi” yang menjadi “bukti demokrasi dan Islam dapat hidup berdampingan secara damai.”

Namun pernyataan itu bisa mengecoh, jika bukan menutupi, fakta-fakta di ranah kebebasan beragama di dalam negeri, di mana kasus-kasus kekerasan terhadap minoritas agama, terutama jemaat muslim Ahmadiyah, kian menguat sekaligus meluas. Berkebalikan dengan solusi pemanis bibir—politik idiomatik Yudhoyono yang gemar bikin janji dan pidato, kasus-kasus persekusi itu meningkat di bawah pemerintahannya. (lebih…)