Tag: Ahmadiyah

Membunuh dihukum ringan, Membela dihukum berat: Persidangan Cikeusik

Catatan atas persidangan kasus serangan mematikan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang digelar secara simultan selama 5 bulan pada 2011. Para pelaku pembunuhan dan pengeroyokan hanya dihukum 3-6 bulan penjara; adapun seorang Ahmadi, yang mempertahankan diri demi menyelamatkan nyawanya, diseret ke pengadilan di bawah hukum compang-camping dengan vonis 6 bulan penjara. Saya menyentuh kembali esai ini lantaran diminta untuk memeriksa dokumentasi naratif mengenai persekusi terhadap muslim Ahmadiyah di Indonesia, sejak kemunculan fatwa MUI sampai SKB 2008, dalam sebuah buku yang direncanakan terbit akhir tahun ini.
kartun-rest-in-peace-rip-penegakan-hukum-hendrikus-david-arie-mulyatno-sp
“Rest in Peace (RIP) Penegakan Hukum” ©2013 Hendrikus David Arie Mulyatno. Karikatur ini terbit di Suara Pembaruan edisi 17 Oktober 2013 dan meraih Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2013. Sumber dari sini.

 

SIDANG KASUS CIKEUSIK berlangsung di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Ke-12 terdakwa, dalam 11 berkas, menjalani proses persidangan sejak 26 April 2011, berlangsung di tiga ruangan terpisah, berjalan simultan, satu demi satu terdakwa diproses, setiap Selasa dan Kamis.

Kasus ini juga menjerat Deden Sudjana dari muslim Ahmadiyah. Pada 20 Mei, Sudjana resmi ditahan di Lapas Serang. Pada 8 Juni, ia menjalani sidang perdana. Sudjana diancam pidana penghasutan, melawan perintah petugas, dan penganiayaan[1]. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, salah satu kuasa hukum dari sebuah koalisi bernama Tim Advokasi Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Warga Negara[2], menyatakan dakwaan terhadap Sudjana merupakan bentuk “kriminalisasi dan viktimisasi terhadap korban.” Sudjana diancam maksimal 6 tahun penjara.

Dokumentasi @cikeusiktrial atas proses persidangan, terungkap “fakta-fakta hukum” yang bisa kita pelajari dari beberapa saksi guna menelusuri seluruh kasus ini. Ada beberapa saksi yang keterangannya dapat menjelaskan jejaring mobilisasi, hasutan, dan pelaku, yang sedikit-banyak berperan dalam insiden penyerangan dan pembunuhan terhadap muslim Ahmadiyah di Cikeusik.

Namun, di sisi lain, terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam proses persidangan. Hakim dan jaksa lebih berkutat pada “siapa yang menyerang lebih dulu” ketimbang, misalnya, menelusuri jejaring pelaku dan keterlibatan terdakwa dalam perkara. Mereka lebih mengedepankan logika dan pandangan agama daripada pandangan hukum yang menyangkut sidang pidana.[3]

(lebih…)

Iklan

Warisan Yudhoyono

SATU hal yang pasti dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, selain ia takkan lagi menduduki kursi presiden, adalah warisannya yang akan sulit dibenahi: kekerasan terhadap minoritas-minoritas agama. Ia telah membangun infrastruktur untuk itu. Lewat sejumlah peraturan pemerintah, sejumlah pengabaian menegakkan kebebasan beragama alih-alih atas nama “kerukunan umat beragama”, sejumlah individu terbunuh, dihukum penjara, harta dan rumahnya dibakar, mengalami pengusiran, mengemasi nyawa untuk menjalani kehidupan kedua sebagai warga negara kelas dua, membawa bayang-bayang kecemasan, rumah-rumah ibadah mereka disegel dan dirusak.

Dalam sejumlah pertemuan saya dengan individu pemeluk keyakinan yang dihitung minor secara jumlah, didesak minor pula di mata hukum, mereka sering kebingungan, seakan ada tulangbelakang yang terkilir yang mulanya baik-baik saja, bahwa baru sekarang, di bawah pemerintahan pasca-Orde Baru, mereka mengalami penganiayaan, seringpula dengan pola sistematis, dan bertanya-tanya, “Apa salah kami?”

Sulit mengabaikan pembunuhaan secara brutal terhadap muslim Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, tiga tahun lalu. Itu adalah peristiwa yang segera sesudahnya dapat ditonton lewat Youtube; dan bahkan dengan pemandangan yang mengerikan itu, kita tahu kemudian, para pelaku—mereka yang terlibat di lapangan—hanya dihukum 3 hingga 6 bulan penjara. Sekeluar dari penjara, para pembunuh ini dielu-elukan sebagai pahlawan di daerahnya karena telah “berhasil mengusir” jemaat (yang dituduh) “sesat”. Dan hal itu, tanpa peduli lagi dengan konstitusi tertinggi, secara sistematis didukung pula oleh peraturan gubernur, rekomendasi kejaksaan, serta sikap tak acuh dari kepolisian.

Dalam banyak kasus kekerasan, bahkan para penegak hukum berkolaborasi dengan para penyerang.

Inilah yang dilakukan pemerintah Yudhoyono, yang seolah-olah menegakkan hukum: para pelaku diproses ke pengadilan (hukumannya ringan), berlindung di balik aturan yang menggerogoti konstitusi kebebasan beragama (seperti SKB 2006 Rumah Ibadah dan SKB 2008 Anti-Ahmadiyah), terus memelihara kewenangan yang lahir dari rezim otoriter, seperti pembentukan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan, disingkat Bakorpakem, yang tugasnya dijalankan kejaksaan. Plus, yang dapat menjelaskan dinamika dari politik Islamisme sesudah Orde Baru, pemerintahan Yudhoyono membuka tangan pada saran-saran Majelis Ulama Indonesia di mana awal pembentukan lembaga ini untuk “mendomestifikasi peran ulama” kini kian menjadi kredensial yang otoritatif selama serangan terhadap mereka yang dicap “sesat”. Dalam putaran yang kontroversial, lembaga hukum macam Mahkamah Konstitusi (saat itu ketuanya Mahfud MD) menolak gugatan judical review terhadap UU No.1 PNPS 1965 soal enam agama yang hanya diakui negara secara resmi, di mana keyakinan di luar itu dianggap melakukan “penodaan agama.”

Soal lain, yang mengartikulasikan birokrasi tak sepenuhnya berubah, masih diterapkan saluran “musyawarah” (lewat Muspika dan Muspida) sebagai laboratorium untuk mengecek apakah satu keyakinan tertentu dapat “mengancam masyarakat dan negara”. Jalur ini dipakai sebagai tolok ukur menentukan pemprosesan sebuah surat bercap resmi yang bersegel sebuah keyakinan tertentu “menyesatkan”. Ini terjadi di banyak kasus, termasuk yang berujung serangan mematikan terhadap muslim Ahmadiyah di Cikeusik dan pengusiran dan pembakaran terhadap penganut Syiah di Sampang.

Aturan-aturan dan relasi politik itu, dan kewenangan yang dimilikinya, telah menjadi infrastruktur kekuasan untuk melakukan praktik diskiriminatif terhadap minoritas agama.

Yudhoyono boleh saja mengelak, dan ia paham soal publisitas yang mencitrakan dirinya sebagai negarawan misalnya lewat satu penghargaan yang didapatkannya dari sebuah lembaga di New York. Namun salah satu warisannya ini tak semanis dari apa yang sering ia ucapkan. Kenyataan bahwa isi pidatonya selalu manis, kendati situasi kebebasan beragama makin buram, dan ia bersikap seakan tiada masalah (orang menyebutnya lamban), menandakan realitas politik di belakangnya. Ia didukung oleh partai-partai yang menyokong undang-undang dan segudang peraturan, baik pusat maupun daerah, yang dapat dipakai untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi, mempersempit kebebasan bergerak kaum perempuan, menerima para penganjur kebencian ke Istana Presiden. Hasil dari itu, ia tak menggubris salah satu desakan yang setidaknya bisa menurunkan gradasi warisannya: membiarkan sejumlah menteri yang terang-terangan menyatakan mendukung kekerasan berbasis kebencian terhadap minoritas agama. Dalam teori komunikasi hal itu disebut siklus kekerasan; bahwa mereka yang jadi korban menjadi korban kali kedua di hadapan (opini) publik. Muncul apa yang disebut stigmatisasi.

Jadi, warisan pemerintahan Yudhoyono berkembang secara mendalam di tengah relasi sosial masyarakat-masyarakat Indonesia. Apa yang tak dipenuhi oleh keadilan minimal lewat proses pengadilan, lewat pengabaian penegakan hukum, lewat pengampunan tanpa hukuman, menggandakan perkara yang lebih pelik: mobilisasi kebencian yang mudah dipantik oleh landasan-landasan hukum yang diskiriminatif, dan seringpula lewat pengutipan suatu sumber (yang mendaku) otoritatif, untuk kemudian minoritas-minoritas agama yang menjadi target ini didesak untuk “dibina”, dipaksa pindah keyakinan, dan pada garis ukur paling penghabisan, mereka dilarang beribadah, mereka diusir, mereka hidup dalam relasi sosial yang telah terkoyak oleh kebijakan struktural.

Butuh keajaiban untuk membenahinya secara singkat, dan hal itu telah terlambat bila diserahkan pada Yudhoyono pada bulan-bulan terakhir pemerintahannya. Perihal yang kian tambah runyam: saat setiap warga negara memiliki hak politik untuk memilih, pada saat bersamaan ada banyak opini publik yang (motivasinya) kian tak menganggap penting perkara hak asasi manusia. Itu adalah soal serius dan ahistoris. Presiden terpilih tahun ini, dan pemerintahan yang akan diembannya, berutang pada proses politik sipil yang telah berjalan 16 tahun: diakuinya hukum hak asasi manusia.

Di sebuah masjid di bilangan Jakarta Selatan, saya pernah bertemu dengan keluarga Ahmadiyah dari Lombok yang mengungsi sesudah warisan keluarganya hancur berantakan oleh gelombang serangan anti-Ahmadiyah. Ia membawa warisan akan kampung halamannya dalam kenangan. Memugarnya kembali, sebagaimana pengungsi Ahmadiyah lain di sejumlah desa di Jawa Barat, pengungsi Syiah di Sidoarjo, pembekuan kegiatan pengajian Syiah di Yogyakarta, penyegelan dan pembakaran sejumlah gereja, adalah pekerjaan rumah bagi pemerintahan mendatang.

Mengabaikannya, apalagi mengucilkannya, adalah perjalanan mundur dari momen fajar demokrasi yang pernah (dibayangkan saat itu) bergerak maju kala Presiden Soeharto—simbol 32 tahun rezim otoriter—mengundurkan diri, tepat 16 tahun lalu.[]

Pekan #BedaIsMe

Bondan Gunawa, mantan sekneg era Gus Dur, dan aktivis Fordem, berorasi pada acara “Aku Cinta Indonesia” dalam Pekan #BedaIsme.

SEKITAR 300 peserta aksi “Aku Cinta Indonesia” datang ke depan Istana Presiden, menyerukan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono agar memberikan jaminan kebebasan beragama, sesuai konstitusi, di mana selama 10 tahun terakhir kekerasan berbasis (politik) agama kian meningkat sekaligus meluas. Aksi ini rangkaian dari “Pekan #BedaIsMe: Tribute to the Victims of Religious Violence”, dihelat Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKBB), sebuah inisiasi dari sejumlah lembaga non-pemerintah dan kelompok masyarakat sipil, sekaligus menghadiri “ibadah Minggu” jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadefia. Ia mengambil momentum hari lahir Pancasila, 1 Juni, yang menjelaskan Indonesia terdiri dari beragam bangsa, etnis, agama, dan lain-lain yang diikat dalam “persatuan”, atau “bhineka tunggal ika.”

Aliansi Kebangsaan pernah mengadakan apel akbar di Monas pada 2008, memberi dukungan terhadap toleransi antar umat-beragama dan menolak pandangan garis keras, yang kemudian diserang dan dipukul oleh sejumlah kelompok militan muslim, salah satunya oleh Front Pembela Islam. GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia mendapat tekanan agar “pindah” beribadah, gereja mereka disegel setiap kali ibadah Minggu; betapapun Mahkamah Agung memutuskan agar pemerintah setempat membuka gereja, yang tak digubris, sementara pemerintahYudhoyono gagal lakukan intervensi. (lebih…)

Persekusi Muslim Ahmadiyah

Rumah seorang muslim Ahmadiyah di kampung Cicakra, Cianjur, yang dibakar akibat kebencian anti-Ahmadiyah, akhir Juli 2011.

TAHUN ini pemerintahan Yudhoyono perlu membuktikan lagi bahwa Indonesia menganut pinsip kebebasan beragama. Pada Mei 2011, Indonesia kembali terpilih untuk kali ketiga sebagai negara anggota Dewan HAM PBB. Dalam poin “komitmen dan janji sukarela” kepada Majelis Umum PBB—prasyarat bagi kandidat negara anggota—disebutkan negara Indonesia berlandaskan “prinsip kebebasan beragama dan toleransi” yang menjadi “bukti demokrasi dan Islam dapat hidup berdampingan secara damai.”

Namun pernyataan itu bisa mengecoh, jika bukan menutupi, fakta-fakta di ranah kebebasan beragama di dalam negeri, di mana kasus-kasus kekerasan terhadap minoritas agama, terutama jemaat muslim Ahmadiyah, kian menguat sekaligus meluas. Berkebalikan dengan solusi pemanis bibir—politik idiomatik Yudhoyono yang gemar bikin janji dan pidato, kasus-kasus persekusi itu meningkat di bawah pemerintahannya. (lebih…)

‘Apa Salah Kami?’

Al-quran dibakar massa penyerang di Cisalada, 1 Oktober 2010.

CISALADA sebuah perkampungan tipikal provinsi Jawa Barat. Ia dikelilingi sawah dan kebun, sekira 20 kilometer dari kota Bogor. Warga bekerja petani, sebagian pensiunan. Kehidupan berjalan tenang dan lambat. Menjelang sore, anak-anak bermain di lapangan bulutangkis, sebelah madrasah dan, bersama orangtua, menuju masjid guna ibadah maghrib. Suasana terlihat normal sampai kemudian, di tengah meningkatnya kekerasan minoritas agama, warga Cisalada berselimut ketakutan dalam arus kebencian anti-Ahmadiyah saat penyerangan awal Oktober 2010.

Para penyerang dari dua kampung tetangga, berjarak sekira 500 meter. Mulanya 30-an remaja, usia 14-17 tahun, berusaha membakar masjid tapi segera dihentikan warga Cisalada. Lantas, disulut isu membela diri atau sudah dirancang sebelumnya, 300-an orang dewasa berdatangan dan menjadikan Cisalada sebagai panggung parade kebencian.

Para penyerang melempar batu dan bom molotov. Membakar sebagian rumah dan bangunan masjid. Isi rumah dijarah. Kaca jendela pecah. Pintu dirusak. Sekira 50 Al-quran dilalap api. Madrasah dibakar. Mereka teriak: “Podaran!” “Ahmadiyah anjing!”—seraya takbir. Di sisi serupa, warga Cisalada mengucapkan “Astaghfirullah” sembari sembunyi di kebun belakang rumah atau lari ke sawah. Pada akhirnya, polisi dari kantor terdekat, sekira 20 menit dari lokasi kejadian, datang dua jam kemudian. Itu sangat terlambat. Alasan polisi: jalan diblokade. Hingga tengah malam, api masih berkobar sejak prakarsa serangan dimulai pukul 19:00. Saat bersamaan pula saluran air dari sumber telaga telah dimatikan lebih dulu. (lebih…)

Dua Karib dari Muara Baru

Mereka mengenang dua Ahmadi yang tewas dibunuh

PADA pukul 7 malam Minggu, 5 Februari 2011, Roni Pasaroni bilang “mau ngojek” kepada Rahmawati. Anak mereka, Tati Apriani, gadis lincah usia 5 tahun, melihat Papa dia pergi dari ruang tengah, sebuah petak beralas semen sekaligus ruang tidur bagi empat anggota keluarga ini. Wati, yang menjaga warung kecil di depan rumah, menyaksikan rutinitas itu selama dua tahun belakangan sejak suaminya menanggalkan identitas preman. Roni biasa berangkat pukul 8 pagi, pulang saat zuhur dan rehat siang hingga pukul 14:00, kembali ke rumah jam 4 sore. Jam 7 malam dia melanjutkan ngojek sampai pukul 01:00 dini hari. Roni mengendarai sepedamotor Yamaha MX warna merah, dibeli dengan kredit, tempat mangkalnya di ujung jalan. Itulah keseharian tetap dari suaminya, melalui sudutmata Rahmawati dari dalam rumah, hingga dia tak kembali dinihari itu.

Perilaku Roni berubah sejak Mahdarisa lahir, anak pertama mereka, sembilan tahun lalu. Dia kemudian mendalami agama jauh lebih intens, dengan rajin beribadah, sampai-sampai Wati kaget melihat perubahan Roni yang shalat tahajud dari seseorang yang sama yang sebelumnya bahkan tak pernah shalat lima waktu. Jumiyati, kakak perempuan Roni, pengganti peran ibu setelah orangtua cerai, terkenang masa-masa rutin saat Roni selalu mengingatkan ibadah shalat tepat waktu. Jumiyati mengalami kekagetan yang senyap sesudah Roni tiada hanya dari mendengar suara motor melintasi tempatnya. Roni rutin pergi ke tempat Jumiyati disela-sela mengojek. Tempat tinggal Jumiyati dan Mansyur, suaminya, dan enam anak mereka di kolong jembatan di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ada bunyi sepedamotor mendekat, Jumiyati merasa adiknya kembali—sesuatu yang takkan mungkin; dan dia mendadak menangis saat ingatan itu mengalir. (lebih…)

‘A Man with a Few Words’

Hari terakhir Tubagus Chandra

DERING PONSEL JAM 11 malam membangunkan Tubagus Chandra. Beberapa saat kemudian dia berkata kepada istrinya: “Ada tugas jaga.”

Ina Sakinah mendengar dalam keadaan mengantuk.

“Mesti ke Pandeglang. Ke Cikeusik,” katanya.

Ina menyahut “Jangan…” lebih karena dia tahu suaminya tak biasa terjaga malam. Ina memahami kebiasaan Chandra selama delapan tahun pernikahan mereka. Sabtu malam itu, 5 Februari, Chandra tidur pukul 8 malam.

“Ya, udah,” kata Ina, “Saya bawain baju.”

“Ah, bawa baju segala! Besok juga pulang.”

“Ah, besok, besok pulang tea di Kawalu, tahu-tahu seminggu!” jawab Ina.

Ina merujuk kecamatan di Tasikmalaya, Jawa Barat, tempat panti asuhan Khasanah Kautsar (artinya ‘wawasan yang kaya’) milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Panti tersebut digembok oleh Kasat Intel Polres pada 8 Desember 2010. Ada sepuluh anak asuh di panti itu, di antaranya dua anak pengungsi dari Lombok yang jadi korban penyerangan dan pengusiran keluarga Ahmadi pada 2001. Chandra terlibat dalam tugas pengamanan di panti itu sesudah gembok dibuka pada 10 Januari 2011. (lebih…)